Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KEMAJUAN teknologi seharusnya dimanfaatkan untuk mempermudah pelaksanaan pesta demokrasi. Oleh karena itu, tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI periode 2022-2027 harus mendapatkan ahli teknologi.
"Inovatif juga harus menjadi perhatian Pak Presiden. Minimal satu orang dalam keanggotaan KPU dan Bawaslu, yang memiliki kapasitas dan perspektif yang baik mengenai teknologi kepemiluan dan keterbukaan data," ujar peneliti Perludem Nurul Amalia Salabi pada seminar virtual, Rabu (6/10).
Baca juga: Lagi, Mendagri Tunda Pembahasan Persiapan Pemilu 2024
Dia menekankan bahwa keberadaan ahli bertujuan meningkatkan kualitas pemilu di Tanah Air. Termasuk, untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan pemilu yang berbasis teknologi
Pihaknya juga mendorong Kepala Negara untuk memilih minimal 30% tim seleksi dari kalangan yang mempunyai kiprah di ranah pemilu. Mengingat jumlah anggota tim seleksi sebanyak 11 orang, Presiden sebaiknya menunjuk tiga orang.
Baca juga: Penyandang Disabilitas Dapat Hak Setara Dalam Pemilu
Kehadiran perempuan di tim seleksi, lanjut dia, juga dapat membawa perspektif gender, serta memotret kerumitan pemilu 2024. Perludem berharap representasi perempuan di tim seleksi dapat melahirkan keterwakilan dengan jumlah yang sama di KPU dan Bawaslu.
"Perempuan yang terpilih menjadi anggota KPU dan Bawaslu, adalah perempuan yang memahami pemilu. Teruji punya komitmen tinggi terhadap demokrasi. Terutama, prinsip inklusivitas dalam penyelenggaraan pemilu, juga seorang komunikator yang baik," pungkas Nurul.(OL-11)
Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
PSU Pilkada Kota Palopo Tahun 2024 berjalan dengan aman atau all clear karena pengawasan sudah dilakukan sejak tahap awal pergantian calon peserta.
Bawaslu telah mendorong langkah preventif meliputi patroli pengawasan, edukasi pemilih, serta pendampingan kepada jajaran pengawas
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved