Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KEMAJUAN teknologi seharusnya dimanfaatkan untuk mempermudah pelaksanaan pesta demokrasi. Oleh karena itu, tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI periode 2022-2027 harus mendapatkan ahli teknologi.
"Inovatif juga harus menjadi perhatian Pak Presiden. Minimal satu orang dalam keanggotaan KPU dan Bawaslu, yang memiliki kapasitas dan perspektif yang baik mengenai teknologi kepemiluan dan keterbukaan data," ujar peneliti Perludem Nurul Amalia Salabi pada seminar virtual, Rabu (6/10).
Baca juga: Lagi, Mendagri Tunda Pembahasan Persiapan Pemilu 2024
Dia menekankan bahwa keberadaan ahli bertujuan meningkatkan kualitas pemilu di Tanah Air. Termasuk, untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan pemilu yang berbasis teknologi
Pihaknya juga mendorong Kepala Negara untuk memilih minimal 30% tim seleksi dari kalangan yang mempunyai kiprah di ranah pemilu. Mengingat jumlah anggota tim seleksi sebanyak 11 orang, Presiden sebaiknya menunjuk tiga orang.
Baca juga: Penyandang Disabilitas Dapat Hak Setara Dalam Pemilu
Kehadiran perempuan di tim seleksi, lanjut dia, juga dapat membawa perspektif gender, serta memotret kerumitan pemilu 2024. Perludem berharap representasi perempuan di tim seleksi dapat melahirkan keterwakilan dengan jumlah yang sama di KPU dan Bawaslu.
"Perempuan yang terpilih menjadi anggota KPU dan Bawaslu, adalah perempuan yang memahami pemilu. Teruji punya komitmen tinggi terhadap demokrasi. Terutama, prinsip inklusivitas dalam penyelenggaraan pemilu, juga seorang komunikator yang baik," pungkas Nurul.(OL-11)
Putusan MK soal kewenangan Bawaslu memutus pelanggaran administrasi Pilkada, pembentuk UU dapat segera merevisi UU Pilkada.
MK mengatakan selama ini terdapat perbedaan atau ketidaksinkronan peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu dengan pelanggaran administrasi pilkada.
Titi Anggraini mengatakan putusan tersebut telah menegaskan tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilu dengan rezim pilkada.
Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved