Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPP PSI Isyana Bagoes Oka menyebut pihaknya mempersilahkan rencana mantan kadernya,Viani Limardi yang hendak menggugat partai sebesar Rp1 triliun atas tudingan menggelembungkan dana reses yang berbuntut pemecatan.
“Jika benar Viani akan menggugat PSI sebesar Rp1 triliun seperti yang diberitakan banyak media, maka sikap itu adalah hak Viani sebagai warga negara,” papar Isyana, Kamis (30/9).
“Bagi PSI, mekanisme dan prosedur internal partai telah dilaksanakan dengan tertib dan objektif, termasuk meminta keterangan Viani,” tambahnya.
Menurutnya, penjatuhan sanksi terhadap Viani merupakan proses panjang dan telah dilakukan sesuai dengan prosedur internal partai.
Isyana mengatakan proses tersebut juga melibatkan fakta yang bekerja siang-malam guna menggali informasi dari puluhan saksi terkait tudingan yang mengarah ke Viani.
“Keputusan pemberhentian tersebut didasarkan kepada objektivitas, bukan subjektivitas like or dislike secara personal. Ini bagian dari hasil evaluasi PSI kepada seluruh anggota DPRD-nya sesuai dengan mekanisme internal partai,” terangnya.
Tindakan ini terpaksa diambil PSI, kata Isyana, guna menjaga profesionalisme partai. S
Ia mengklaim bahwa PSI harus menjaga kader-kadernya agar selalu menjadi wakil rakyat yang jujur, rendah hati, dan melayani.
Sebelumnya, Viani diduga melakukan penggelembungan dana reses yang disebut dalam surat pergantian antar waktu (PAW). Hal itu keluar usai dirinya dipecat dari PSI.
Dalam surat itu, Viani disebut telah menggelembungkan dana reses secara rutin khususnya pada Maret 2021.
Viani membantah penggelembungan dana reses senilai Rp302 juta untuk 16 titik dalam agenda dengan konstituen atau masyarakat.
Ia pun mengaku telah mengembalikan sisa uang tersebut senilai Rp70 juta ke DPRD.
Lantas, Viani pun mengancam akan menuntut PSI lantaran menuding dirinya menggelembungkan dana reses yang berbuntut pemecatan dirinya sebagai anggota partai. (Ykb/OL-09)
Pilkada lewat DPRD manuver politik para elite yang telah diperhitungkan secara matang demi pembagian kekuasaan di tingkat daerah.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Pantas Nainggolan menegaskan perombakan struktur ini menjadi fondasi kebangkitan partai di Jakarta.
Sebanyak delapan parpol, setelah beberapa kali pertemuan, bersepakat resmi mendeklarasikan komitmen dan semangat bersama bernama GKSR.
Budi membeberkan ada arahan dari Jokowi untuk terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Partai politik yang mengedepankan kejujuran akan membuat partai tersebut terbuka dan dinamis.
Peneliti Perludem, Haykal mengatakan bahwa aturan ini penting agar sistem kepartaian tidak terjebak dalam pola kartel.
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved