Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
KEPATUHAN laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia masih berada di angka 78,72% per Jumat (24/9). Hal ini diketahui dari data yang diunggah melalui laman elhkpn. Situs tersebut dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dari 11.715 wajib lapor di Kejaksaan, 1.126 di antaranya belum melaporkan LHKPN. Sedangkan 1.367 laporan dinyatakan masih belum lengkap. Elhkpn mencatat prsentase pelaporan instansi Kejaksaan mencapai 90,39%.
Media Indonesia sudah mengontak Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak terkait aturan atau sanksi bagi jaksa yang belum melaporkan LHKPN-nya. Namun sampai berita ini ditulis, Leonard belum memberikan konfirmasi.
Adapun kepatuhan LHKPN di instansi Polri berada pada angka 79,51%. Sebanyak 689 dari 16.074 orang belum melaporkan harta kekayaannya. Sementara itu, 2.600 laporan masih dinyatakan belum lengkap. Di sisi lain, tingkat pelaporan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mencapai 100%.
Baca juga : Polisi akan Lakukan Prarekonstruksi Kasus Penganiayaan Napoleon ke Kece
Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding mengimbau para penyelenggara negara untuk segera memenuhi kewajibannya dalam melaporkan LHKPN. "Demikian juga bagi yang belum melengkapi atau memperbaiki LHKPN-nya sesuai hasil verifikasi, agar segera menyampaikan kepada KPK," katanya, Kamis (24/9).
Menurut Ipi, LHKPN adalah salah satu instrumen penting dalam pencegahan korupsi. Sebab, LHKPN mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran dari penyelenggara negara. Oleh sebab itu, lanjutnya, KPK meminta para penyelenggara negara untuk menyampaikan LHKPN secara tepat waktu, jujur, benar, dan lengkap.
"KPK juga mendorong peran aktif masyarakat dalam mengawasi harta kekayaan para pejabat publik dengan memanfaatkan informasi yang tersedia pada situs elhkpn.kpk.go.id," tandas Ipi. (OL-2)
Pelaporan LHKPN adalah wujud transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara
Deddy diketahui telah menekuni dunia sulap sejak kecil. Kerja kerasnya membuat Deddy ditawari kontrak oleh International Hotel untuk menunjukkan kemampuan sulapnya saat usianya 18 tahun.
Sebanyak 16 aset tanah dan bangunan Deddy ada di Tangerang. Tiga sisanya berada di Medan.
SEBANYAK 11.114 pejabat negara diketahui belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) per 9 Mei 2025 pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mobil Mercedes Benz itu disita karena diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB. Kendaraan itu hingga kini belum dibawa ke Jakarta.
Tessa mengatakan hukuman untuk pejabat yang tidak mengisi LHKPN dengan benar diserahkan kepada pimpinan instansinya masing-masing.
Berkat kolaborasi tersebut, Bapenda Kabupaten Bekasi sepanjang 2024 berhasil menagih pajak mencapai Rp83 miliar
Presiden Prabowo Subianto meneken Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.
TNI tidak boleh masuk ke dalam substansi penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, karena itu bukan tugas dan fungsinya.
Keterlibatan TNI dalam pengamanan kejaksaan hanya dapat dilakukan dalam situasi tertentu. Bukan sebagai pengamanan yang bersifat rutin atau melekat setiap hari.
Penempatan jumlah prajurit TNI bakal menyesuaikan kebutuhan masing-masing satuan kejati dan kejari.
Ketua Komisi I DPR Utut Adianto merespons soal kebijakan pengamanan oleh prajurit TNI untuk Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved