Jumat 24 September 2021, 17:05 WIB

Kepatuhan LHKPN Kejaksaan Masih 78%

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Kepatuhan LHKPN Kejaksaan Masih 78%

Antara
Ilustrasi

 

KEPATUHAN laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia masih berada di angka 78,72% per Jumat (24/9). Hal ini diketahui dari data yang diunggah melalui laman elhkpn. Situs tersebut dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dari 11.715 wajib lapor di Kejaksaan, 1.126 di antaranya belum melaporkan LHKPN. Sedangkan 1.367 laporan dinyatakan masih belum lengkap. Elhkpn mencatat prsentase pelaporan instansi Kejaksaan mencapai 90,39%.

Media Indonesia sudah mengontak Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak terkait aturan atau sanksi bagi jaksa yang belum melaporkan LHKPN-nya. Namun sampai berita ini ditulis, Leonard belum memberikan konfirmasi.

Adapun kepatuhan LHKPN di instansi Polri berada pada angka 79,51%. Sebanyak 689 dari 16.074 orang belum melaporkan harta kekayaannya. Sementara itu, 2.600 laporan masih dinyatakan belum lengkap. Di sisi lain, tingkat pelaporan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mencapai 100%.

Baca juga : Polisi akan Lakukan Prarekonstruksi Kasus Penganiayaan Napoleon ke Kece

Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding mengimbau para penyelenggara negara untuk segera memenuhi kewajibannya dalam melaporkan LHKPN. "Demikian juga bagi yang belum melengkapi atau memperbaiki LHKPN-nya sesuai hasil verifikasi, agar segera menyampaikan kepada KPK," katanya, Kamis (24/9).

Menurut Ipi, LHKPN adalah salah satu instrumen penting dalam pencegahan korupsi. Sebab, LHKPN mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran dari penyelenggara negara. Oleh sebab itu, lanjutnya, KPK meminta para penyelenggara negara untuk menyampaikan LHKPN secara tepat waktu, jujur, benar, dan lengkap.

"KPK juga mendorong peran aktif masyarakat dalam mengawasi harta kekayaan para pejabat publik dengan memanfaatkan informasi yang tersedia pada situs elhkpn.kpk.go.id," tandas Ipi. (OL-2)

 

Baca Juga

Antara

Kemlu Pulangkan 13 ABK Yang Ditahan di Vietnam Sejak 2020

👤Ant 🕔Minggu 24 Oktober 2021, 22:13 WIB
Kapal tersebut sempat ditangkap patroli Bea Cukai Vietnam atas tuduhan melakukan perdagangan rokok ilegal di perairan...
Dpr go.id

Penyusunan Regulasi Butuh Pengawalan Mahasiswa

👤Ant 🕔Minggu 24 Oktober 2021, 21:10 WIB
Ia juga mengatakan proses penyusunan UU kerap dihantam intervensi oleh pihak yang...
Antara

Jokowi Harus Tunjukan Posisi Indonesia di Asia Tenggara

👤Sri Utami 🕔Minggu 24 Oktober 2021, 17:45 WIB
Presiden Jokowi sudah memberikan prioritas pada diplomasi ekonomi  yang sangat menonjol pada 7 tahun...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Krisis Energi Eropa akan Memburuk

Jika situasinya tidak membaik dalam beberapa bulan ke depan, ada potensi krisis ekonomi yang menghancurkan

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya