Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PUSAT Penerangan Hukum Kejaksaan Agung mengklarifikasi latar belakang pendidikan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang menjadi pemberitaan di media daring belakangan ini. Menurut Kepala Puspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, pemberitaan tersebut salah dan tidak pernah dikonfirmasi secara resmi.
"Terkait adanya beberapa data Bapak Jaksa Agung yang tersebar di media lainnya, kami pastikan bahwa data tersebut adalah salah dan selama ini tidak pernah dikonfirmasikan secara resmi kepada instansi Kejaksaan Republik Indonesia," ujar Leonard melalui keterangan tertulis, Kamis (23/9).
Dari dokumen yang tercatat di Biro Kepegawaian Kejaksaan, Leonard menyebut bahwa Burhanuddin telah menjalani pendidikan di tiga universitas. Strata I ditempuh Jaksa Agung di Universitas 17 Agustus, Semarang. Adapun untuk Strata II dan Strata III masing-masing diselesaikan Burhanuddin di Sekolah Tinggi manajemen Labora, Jakarta dan Universitas Satyagama, Jakarta.
Baca juga : Guru Besar IPB Korban Mafia Tanah Kecewa Gagal Demo Jokowi
Menurut Leonard, dokumen dan data tersebut juga digunakan saat Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto mengukuhkan Burhanuddin sebagai Guru Besar Tidak Tetap dalam bidang ilmu Hukum Pidana. Pengukuhan tersebut dilakukan pada Jumat (10/9) lalu dengan orasi ilmiah bertajuk Hukum Berdasarkan Hati Nurani: Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum Bersasarkan Keadilan Restoratif.
Menurut Leonard, beberapa pemberitaan yang salah itu dipublikasikan oleh media tribunnews.com dengan judul 'Perbedaan Data Latar Pendidikan Jaksa AgungHarus Dikoreksi' dan netralnews.com berjudul 'Pakar: Latar Belakang Pendidikan Jaksa Agung Perlu Ditelusuri, Jika Palsu Masuk Pidana'. (OL-2)
Fokus utama Baznas tetap kepada fakir miskin, khususnya bagaimana kelompok yang tidak mampu dapat mengakses pendidikan melalui dana zakat.
Abad ke-21, menurut Prabowo, merupakan abad ilmu pengetahuan dan teknologi.
GURU Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Achmad Tjachja Nugraha, menilai Sekolah Rakyat merupakan langkah paling rasional untuk mengatasi kesenjangan pendidikan.
PENDIDIKAN kerap dimaknai sebatas proses belajar-mengajar di ruang kelas. Padahal, mutu pendidikan sesungguhnya dibangun oleh sebuah ekosistem yang lebih luas.
MENTERI Kesehatan memiliki ambisi besar untuk mereformasi sistem pendidikan dokter spesialis di Indonesia.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan (Tendik) Sekolah Rakyat (SR) se-Jawa Timur.
Prabowo menyadari bahwa tindakan tegas dalam penegakan hukum seringkali menimbulkan ketidaksukaan dari pihak-pihak tertentu, terutama mereka yang terjerat kasus hukum.
Satgas PKH menjalankan peran sebagai otoritas yang menagih denda terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan yang melakukan pelanggaran hukum.
JAKSA Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan penangkapan tiga oknum jaksa di Banten atas kasus pemerasan dengan perkara tindak pidana umum terkait informasi dan transaksi elektronik (ITE).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan sebanyak sembilan orang ditangkap dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) terkait jaksa di Banten dan Jakarta.
Ada banyak tujuan mutasi dan rotasi. Antara lain, hal itu untuk penyegaran organisasi atau pegawai, pengisian kekosongan formasi jabatan, pemberian pengalaman.
Perintah itu didasari karena hukuman penjara tidak memberikan efek jera kepada koruptor. Selain itu, negara tetap rugi jika aset yang dikorupsi tidak dikembalikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved