Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
WAKIL Ketua I Komite I DPD Filep Wamafma menilai langkah Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Maulida dalam membongkar bobrok investasi di Papua patut diapreasi. Hal tersebut lantaran mereka telah menjalankan tugas kontrol di tengah masyarakat.
“Pertama, mari meletakkan peristiwa ini dalam kacamata demokrasi. Ruang kontrol yang diisi oleh rekan-rekan Haris adalah upaya untuk menegakkan demokrasi itu sendiri," jelasnya.
"Terdapat niat untuk menegakkan keadilan dan melawan oligarki dalam penelitian tersebut. Dari situ minimal dapat disimpulkan bahwa ada permasalahan investasi akut di Papua. Terlepas hasilnya harus didalami lebih lanjut dan lebih teliti, inilah yang harus kita dorong," ujar Filep.
Dalam kisruh keduanya dengan Menteri Investasi Luhut Binsar Panjaitan dengan tuntutan Rp100 miliar kepada Haris dan Fatia yang jika dikabulkan akan diberikan kepada masyarakat Papua adalah sesuatu yang berlebihan.
"Masyarakat Papua membutuhkan keadilan, jaminan keselamatan akibat kebijakan investasi yang didalamnya terdapat hak-hak dasar OAP (orang asli Papua)," katanya.
"Bukan sebaliknya, masyarakat Papua justru menjadi objek kepentingan investasi"
Dengan dilaporkannya Haris Azhar dan Fatia dapat menjadi momen bagi kedua belah pihak untuk membuka fakta yang sebenarnya kepada publik.
Dia berharap kepada aparat penegak hukum agar dapat menjunjung tinggi keadilan di tengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.
“Yang diperlukan sekarang ialah transparansi dan akuntabilitas semua investor yang mengeruk untung di tanah Papua. Saatnya semuanya terbuka di pengadilan. Rakyat Papua menunggu pembuktian keduanya," cetusnnya.
Filep juga meminta LBP memberikan jaminan jika pada akhirnya tuduhan yang dilayangkan Haris adalah benar adanya.
“Bagaimana jika Luhut benar-benar terlibat? Kompensasi apa yang akan diberikan oleh Luhut kepada rakyat Papua?”
Perseteruan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan versus Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulida semakin memanas.
Setelah dua kali jawaban atas somasi tidak memuaskan dan Haris tidak meminta maaf, Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya melaporkan Haris dan Fatia ke Kepolisian Daerah Metro Jaya.
Keduanya dilaporkan atas dugaan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, pemberitaan bohong, dan/atau menyebarkan fitnah. Dugaan tindak pidana yang dimaksud terdapat dalam video berjudul Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!! di akun Youtube Haris Azhar. (Sru/OL-09).
Kehadiran Indonesia dalam pameran ini merupakan undangan resmi dari Pemerintah Provinsi Gansu.
Bank Indonesia mengungkapkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2025 tercatat sebesar US$152,6 miliar atau senilai Rp2.477 triliun.
SEJUMLAH posisi Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk berbagai negara mitra strategis masih kosong hingga saat ini. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pakar hubungan internasional.
PERIODE transisi pemerintahan dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan gagalnya investasi senilai Rp1.500 triliun masuk ke Indonesia pada tahun lalu.
PADA 2024 pemerintah gagal membawa masuk investasi sebesar Rp1.500 triliun. Aturan yang tumpang tindih hingga bertumpuknya perizinan disebut menjadi faktor yang mempengaruhi.
Revisi tiga Peraturan Menteri Investasi diharapkan mempermudah proses perizinan berusaha.
PASUKAN Komando Operasi (Koops) Habema berhasil melumpuhkan dua Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Egianus Kogoya yang sebelumnya menyerang serta membunuh 2 pekerja.
Pendalaman keterangan saksi juga penting untuk memastikan posisi dan pembelian jet pribadi itu. Terbilang, kendaraan udara itu diyakini ada di luar negeri.
Papua tengah disorot akibat tambang nikel di Raja Ampat yang kaitannya dengan sumber daya alam dan masalah kesejahteraan. Perlu pendekatan bukan hanya keamanan menyelesaikan masalah Papua
KETUA Fraksi Golkar M. Sarmuji menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diserang oleh pengusaha 'hitam' yang merasa dirugikan oleh kebijakannya. Itu berkaitan dengan tambang nikel di Raja Ampat
Komnas HAM merespons serius situasi di Papua dalam kerangka dan tujuan tunggal, yaitu untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui berbagai upaya rekonsiliasi dan perdamaian.
Dorong upaya-upaya rekonsiliasi untuk mewujudkan perdamaian di Bumi Cenderawasih.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved