Selasa 21 September 2021, 17:26 WIB

PKB Minta Pemilu 2024 tidak Berdekatan dengan Pilkada

Putra Ananda | Politik dan Hukum
PKB Minta Pemilu 2024 tidak Berdekatan dengan Pilkada

Ilustrasi
Ilustrasi pemilu

 

WAKIL Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim meminta agar hari pemungutan suara Pemilu 2024 tidak berhimpitan dengan pelaksanaan pilkada serentak 2024 pada 27 November mendatang. Menurut Luqman, partai politik (parpol) membutuhkan waktu untuk melakukan persipan seleksi calon kepala daerah. 

"Harus ada waktu yang cukup bagi masyarakat, parpol, dan pemerintah untuk melakukan proses persiapan pilkada terutama bagaimana seleksi bagi para calon kepala daerah yang nanti akan diusung oleh parpol maupun perorangan dari jalur independen," ujar Luqman di Jakarta, Selasa (21/9). 

Tidak direvisinya Undang-Undang (UU) Pemilu dan Pilkada dikatakan oleh Luqman berimplikasi pada teknis pemilihan waktu Pemilu Serentak 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah harus melaksanakan tahapan Pemilu paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara berlangsung. 

"Karena itu KPU kemendagri dan DPR harus berhitung betul kapan waktu coblosan yang ideal," tegas Luqman. 

Baca juga :KPK: LHKPN 19 Ribu Pejabat tak Lengkap

Menurut Luqman, KPU perlu mempertimbangkan potensi munculnya sengketa dari hasil pelaksanaan Pemilu serentak. Belajar dari Pemilu serentak 2019, KPU membutuhkan waktu untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemungutan suara ulang (PSU). 

"Idealnya, beberapa waktu setelah hari pemungutan suara harus tersedia ruang yang cukup bagi pengensahan pemilu secara final dan penyelesaian sengketa hasil Pemilu," ungkap Luqman. 

Luqman menjelasan, PKB menyayangkan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada. Padahal menurutnya, kedua UU tersebut perlu mendapat pembaharuan pada norma pengaturan pelaksanaan serta norma-norma tentang sanski politik uang. 

"Kami fraksi PKB melihat ada kekurangan yang cukup prinsipil di dalam UU ini yakni norma-norma untuk memastikan penegakan hukum atas perkara korupsi kepemiluan. UU sekarang belum kuat normanya untuk menindak tegas. Saya resah terhadap praktik politik uang yang membuat biaya politik semakin mahal sehingga output yang dihasilkan cenderung bertindak koruptif," tegasnya. (OL-7)

Baca Juga

Antara

Kasus Jual Beli Jabatan di Tanjungbalai Segera Disidangkan

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Jumat 22 Oktober 2021, 14:01 WIB
Dalam waktu 14 hari, tim jaksa penuntut umum KPK segera menyusun surat dakwaan, agar berkas perkara jual beli jabatan di...
ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

Polres Tanjungpinang Bakal Tindak Tegas Usaha Pinjol

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 22 Oktober 2021, 13:13 WIB
Kepala Polres Tanjungpinang, AKBP Fernando, mengaku sudah menginstruksikan jajarannya untuk menyelidiki usaha pinjaman online ilegal di ibu...
DOK DPR RI

Ketua DPR: Santri harus Jadi Pelopor Penanggulangan COVID-19

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 22 Oktober 2021, 12:42 WIB
Menurut dia, semangat Resolusi Jihad oleh para ulama dan kiai pada 22 Oktober 1945 yang dijadikan dasar penetapan HSN, harus terus...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Sukses PON Papua 2021 Pemerataan Pembinaan di Seluruh Pelosok Negeri

Sukses prestasi ditandai dengan tercipta banyak rekor meski penyelenggaraan multiajang olahraga terakbar Tanah Air itu digelar di masa pandemi covid-19.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya