Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
TRAGEDI kemanusiaan yang menyebabkan tewasnya tenaga kesehatan (nakes) Gabriela Meilan dan melukai sejumlah nakes lainnya di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Partai Demokrat meminta pemerintah segera turun tangan dengan melakukan langkah-langkah yang diperlukan.
"Bahkan kalau bisa diturunkan tim penyelidik independen untuk mengetahui siapa pelakunya dan apa motifnya," ujar Wakil Ketua DPP Partai Demokrat Benny K Harman, di sela-sela kegiatannya memantau pelaksanaan vaksinasi covid-19 di SMA Katolik Santa Maria Iteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (19/9).
Dengan melibatkan tim penyidik independen, pemerintah bisa mengetahui masalah sesungguhnya yang menyebabkan muncul tragedi tersebut.
Baca juga: Pengamat Minta Aparat Waspadai Aksi Simpatisan Ali Kalora
"Pasti ada masalah kalau ada reaksi. Masalahnya itu yang mesti dicari tahu. Apa sebetulnya," ujar politisi yang biasa disapa BKH itu.
Legislator asal NTT itu juga mengingatkan agar pemerintah lebih hati-hati dalam memilih pendekatan untuk Papua.
"Tapi Papua, Pemerintah Pusat mesti hati-hati dalam menyelesaikan masalah Papua," tegas Benny.
Ia menyarankan agar pemerintah mengedepankan pendekatan dialogis yang berbasiskan kemanusiaan. Pendekatan keamanan yang berlebihan, kata dia, tidak cocok untuk menyelesaikan masalah Papua.
"Hindari pendekatan keamanan yang overdosis. Security aproach yang berlebihan mungkin tidak cocok untuk menyelesaikan masalah Papua. Pendekatan yang berbasiskan pada kemanusiaan, ya pendekatan dialogis, pendekatan yang mengutamakan kepentingan rakyat Papua jauh lebih meyakinkan kita semua untuk penyelesaian masalah Papua dibandingkan pendekatan-pendekatan yang sifatnya security aproach," tegas BKH. (OL-1)
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
Pada Batch II, sebanyak 366 relawan diberangkatkan dari beberapa titik dalam beberapa gelombang.
Relawan Laskar Trisakti 08 bekerja sama dengan Universitas Trisakti mengirimkan bantuan tenaga kesehatan dan obat-obatan ke wilayah terdampak banjir Sumatra.
Kisah Ibu Irene Sokoy di Papua meninggal setelah ditolak empat rumah sakit menunjukkan kegagalan serius dalam pemerataan tenaga kesehatan di Indonesia.
Anggota DPR RI Netty Prasetiyani mengungkapkan pembangunan Rumah Sakit (RS) internasional akan sia-sia bila kualitas lulusan kedokteran dalam negeri tidak memenuhi standar dunia.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) mencatat saat ini ada 10.300 puskesmas di Indonesia, jumlah tersebut termasuk 2.652 yang kategori puskesmas terpencil dan sangat terpencil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved