Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Republik Indonesia Joko Widodo meminta kepada pemerintah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Aceh supaya selalu waspada menghadapi pandemi covid-19. Sekarang jumlah kasus corona virus disease-19 di negeri ini sudah mulai melandai.
Kalau sampai lengah dikhawatirkan kasus penyebaran virus mematikan ini akan naik lagi. Bila kembali terjadi peningkatan, tentu sangat berpengaruh terhadap roda perekonomian. Hal ini disampaikan Presiden kepada Gubernur Aceh Nova Iriansyah beserta Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Aceh di Ajong Mon Mata komplek Pendopo Gubernuran, Kamis (16/9). Acara ini juga diikuti oleh 23 bupati/wali kota seluruh Aceh melalui video virtual.
Dikatakan Presiden, saat ini adalah masa yang sangat sulit, karena pandemi covid-19 benar-benar menjatuhkan perekonomian. Bukan hanya Indonesia, tapi perekonomian dunia internasional juga benar-benar terpuruk akibat pandemi ini.
Baca juga: Presiden Pantau Vaksinasi Covid-19 di Aceh
Presiden mencontohkan, di Amerika Serikat, kondisi masyarakat yang sudah divaksin mencapai 60%, tapi bisa jadi karena lengah atau lalai, kini trennya meningkat lagi mencapai 100 ribu kasus per hari.
Itu sebabnya Presiden mengingatkan dan harapannya penanganan harus dilakukan bersama terukur dan penuh kehati-hatian.
"Jangan lengah tetap waspada, meski saat ini tren kasus menurun," tutur Kepala Negara.(OL-5)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved