Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menghadiri Rapat Koordinasi DPD Partai Gerindra Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Kota Batam, Sabtu (11/9).
Dalam keterangan pers, Senin (13/9), Muzani menyampaikan beberapa pesan penting kepada seluruh kader Partai Gerindra yang hadir dan seluruh kader Gerindra di Indonesia.
Apalagi Kepulauan Riau merupakan salah satu wilayah terluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Oleh karena itu, perbedaan politik jangan sampai memberikan ruang perpecahan di antara masyarakat Indonesia khususnya di Kepri, mengingat daerah itu berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura,
"Ini lah yang kita maksud hidup bernegara, ini yang kita maksud hidup berbangsa, ada kala kita berbeda, ada kala berpisah, ada kala kita berseteru, tapi tidak untuk selamanya dan kita akan kembali ke dalam pangkuan yang sama namanya NKRI. Kita semua bersaudara, kita terus menjalin bersilaturahmi, negara ini terlalu besar jika hanya untuk diurus segelintir orang," tambahnya.
Masing-masing partai politik memiliki peran dan kepentingan politik yang berbeda. Tetapi hal itu tidak menyebabkan persatuan dan kesatuan Indonesia melemah. Maka, kata Muzani, tugas setiap kader Partai Gerindra adalah menjadi perekat persatuan dan menjaga ideologi negara yaitu Pancasila.
"Negara ini akan terus kuat kalau kita berbagi tugas dan berbagi peran masing-masing. Tugas kader Gerindra yang diinstruksikan dan diharapkan Ketua Umum Partai Gerindra yaitu menjadi pendekar dan penjaga NKRI. Apalagi Kepri dan Batam menjadi salah satu pulau terluar negara kita," jelas Muzani yang juga Wakil Ketua MPR RI itu.
"Kita harus jaga wilayah kita, kita harus jaga perbatasan kita, jaga ideologi kita, jaga kesehatan rakyat kita dan tugas kader Gerindra adalah menjaga integral NKRI ini," imbuhnya.
Apalagi, lanjut Muzani, pandemi Covid-19 memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Hampir seluruh aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, politik, dan kesehatan mengalami krisis di saat bersamaan.
Maka, kata dia, tugas para pemimpin dan tokoh partai politik harus bahu membahu sebagai upaya memulihkan perekonomian di Indonesia.
"Para pemimpin dan para tokoh partai politik harus saling bahu membahu, urusan Covid-19 bukan hanya urusan pemerintah, presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan walikota. Urusan Covid menjadi tanggung jawab kita semua," jelasnya.
"Maka uluran tangan terbuka yang dilakukan Wali Kota Batam itu harus disambut positif, kita harus bangun kota kita dan negara kita bersam," ucap Muzani.
"Semua kader Gerindra bantulah masyarakat kita, karena kalau masing-masing memiliki kesadaran itu Insya Allah negara kita akan maju dan segera terbebas dari krisis akibat Covid-19," ujar Muzani yang juga Ketua Fraksi Gerindra di DPR RI itu.
Muzani juga tak lupa mengucapkan terimakasih kepada seluruh pengurus Partai Gerindra Kepri mulai dari ranting, PAC, DPC, hingga DPD yang terus berkerja keras untuk membesarkan Partai Gerindra.
Dalam acara itu, Muzani didampingi oleh Ketua DPD Gerindra Kepri Iman Sutiawan. Turut hadir pula Wali Kota Batam Muhammad Rudi dan Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina. Selain itu, turut hadir sejumlah pengurus DPP Partai Gerindra mulai dari Prasetyo Hadi, Danang Wicaksana, Setyoko dan jajaran lainnya. (RO/OL-09)
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
Survei CfDS terhadap 400 pemilih pemula menunjukkan bahwa digital image lebih berpengaruh daripada sejarah politik, menggeser gagasan ke estetika dan perasaan.
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah proaktif dan menyiapkan strategi menghadapi fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin mengkhawatirkan
Rocky Gerung mengatakan bahwa momentum 27 tahun Reformasi bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam konteks perombakan struktur politik dan ekonomi Indonesia.
Platform Bijak Memantau resmi diluncurkan pada Selasa (20/5). Platform terseubut dimaksudkan sebagai ruang untuk menavigasi isu kebijakan, dan memantau proses legislasi.
Reformasi yang sudah susah payah dicapai Indonesia pasca 32 tahun Soeharto berkuasa, kini dipaksa putar balik kembali.
DUKUNGAN untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada sektor politik harus konsisten diperkuat demi mewujudkan nilai-nilai kesetaraan dalam setiap kebijakan yang diterapkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved