Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menghadiri Rapat Koordinasi DPD Partai Gerindra Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di Kota Batam, Sabtu (11/9).
Dalam keterangan pers, Senin (13/9), Muzani menyampaikan beberapa pesan penting kepada seluruh kader Partai Gerindra yang hadir dan seluruh kader Gerindra di Indonesia.
Apalagi Kepulauan Riau merupakan salah satu wilayah terluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Oleh karena itu, perbedaan politik jangan sampai memberikan ruang perpecahan di antara masyarakat Indonesia khususnya di Kepri, mengingat daerah itu berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura,
"Ini lah yang kita maksud hidup bernegara, ini yang kita maksud hidup berbangsa, ada kala kita berbeda, ada kala berpisah, ada kala kita berseteru, tapi tidak untuk selamanya dan kita akan kembali ke dalam pangkuan yang sama namanya NKRI. Kita semua bersaudara, kita terus menjalin bersilaturahmi, negara ini terlalu besar jika hanya untuk diurus segelintir orang," tambahnya.
Masing-masing partai politik memiliki peran dan kepentingan politik yang berbeda. Tetapi hal itu tidak menyebabkan persatuan dan kesatuan Indonesia melemah. Maka, kata Muzani, tugas setiap kader Partai Gerindra adalah menjadi perekat persatuan dan menjaga ideologi negara yaitu Pancasila.
"Negara ini akan terus kuat kalau kita berbagi tugas dan berbagi peran masing-masing. Tugas kader Gerindra yang diinstruksikan dan diharapkan Ketua Umum Partai Gerindra yaitu menjadi pendekar dan penjaga NKRI. Apalagi Kepri dan Batam menjadi salah satu pulau terluar negara kita," jelas Muzani yang juga Wakil Ketua MPR RI itu.
"Kita harus jaga wilayah kita, kita harus jaga perbatasan kita, jaga ideologi kita, jaga kesehatan rakyat kita dan tugas kader Gerindra adalah menjaga integral NKRI ini," imbuhnya.
Apalagi, lanjut Muzani, pandemi Covid-19 memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Hampir seluruh aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, politik, dan kesehatan mengalami krisis di saat bersamaan.
Maka, kata dia, tugas para pemimpin dan tokoh partai politik harus bahu membahu sebagai upaya memulihkan perekonomian di Indonesia.
"Para pemimpin dan para tokoh partai politik harus saling bahu membahu, urusan Covid-19 bukan hanya urusan pemerintah, presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan walikota. Urusan Covid menjadi tanggung jawab kita semua," jelasnya.
"Maka uluran tangan terbuka yang dilakukan Wali Kota Batam itu harus disambut positif, kita harus bangun kota kita dan negara kita bersam," ucap Muzani.
"Semua kader Gerindra bantulah masyarakat kita, karena kalau masing-masing memiliki kesadaran itu Insya Allah negara kita akan maju dan segera terbebas dari krisis akibat Covid-19," ujar Muzani yang juga Ketua Fraksi Gerindra di DPR RI itu.
Muzani juga tak lupa mengucapkan terimakasih kepada seluruh pengurus Partai Gerindra Kepri mulai dari ranting, PAC, DPC, hingga DPD yang terus berkerja keras untuk membesarkan Partai Gerindra.
Dalam acara itu, Muzani didampingi oleh Ketua DPD Gerindra Kepri Iman Sutiawan. Turut hadir pula Wali Kota Batam Muhammad Rudi dan Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina. Selain itu, turut hadir sejumlah pengurus DPP Partai Gerindra mulai dari Prasetyo Hadi, Danang Wicaksana, Setyoko dan jajaran lainnya. (RO/OL-09)
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Demokrasi, bisa bertumbuh dari akar ilmu (pengetahuan) yang terintegrasi dengan amal perbuatan
IPK Indonesia 2025 turun ke skor 34. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai perbaikan penegakan hukum jadi kunci pemberantasan korupsi.
Pakar FH UI Titi Anggraini menyoroti lemahnya transparansi keuangan partai politik Indonesia, menekankan audit eksternal dan pengawasan tegas dibutuhkan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Menlu Sugiono bertemu Sekjen PBB António Guterres di New York, bahas Palestina, Board of Peace, dan partisipasi Presiden Prabowo Subianto.
POLITIK sering riuh oleh slogan, tapi sepi etika. Kita mudah terpukau oleh janji muluk, retorika yang memabukkan, dan klaim kemenangan seolah tanda kelayakan moral.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved