Lewati Tenggat, DPR akan Perpanjang Masa Pembahasan RUU PDP

Soroti Revisi UU Pemilu, Megawati: Jangan Ubah Subtansi Demokrasi

Megawati memperingatkan agar revisi UU Pemilu tidak boleh dilakukan hanya untuk mengubah substansi demokrasi.

Perketat Syarat Pekerja Migran Lewat Revisi UU

Pekerja migran Indonesia adalah wajah negara di luar negeri. Sehingga, ia menilai pekerja migran tersebut harus memiliki kompetensi serta jasmani dan rohani yang sehat.

DPR Siapkan Dua Skenario Pembahasan Revisi Omnibus Law Politik

Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.

Prolegnas Prioritas 2025 Dituntut Pertimbangkan Kebutuhan Rakyat

Hal ini penting agar kinerja DPR nantinya bisa secara tepat menjawab permasalahan di masyarakat.

Yasonna Akui Ada Titipan RUU dari Pemerintah ke DPR

Hal itu diungkapkan Yasonna saat mengikuti rapat kerja perdana dengan Komisi XIII DPR RI, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11).

Baleg Usul Revisi Paket 8 UU Terkait Politik dengan Instrumen Omnibus Law

Revisi itu dapat dimulai dari revisi UU Pemilu. Selain itu, UU MD3 juga perlu direvisi.

Kebocoran Data Imbas Minimnya Sanksi Tegas untuk Instansi Pemerintah

TINGGINYA kasus kebocoran data yang kerap terjadi di Indonesia disebabkan karena tidak adanya sanksi tegas bagi badan publik atau instansi pemerintah.

Aturan Turunan UU PDP Ditargetkan Rampung Tahun Ini

KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika menargetkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang terkait dengan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) rampung di triwulan IV 2023.

Anggota Peradi Wajib Pahami Regulasi Perlindungan Data Pribadi

Memamahi UU PDP merupakan keniscayaan untuk menegakkan hukum

Ahli Tegaskan Frasa 'Setiap Orang' pada UU PDP Mencakup Badan Hukum Bidang IT

Setiap Orang' pada Pasal 1 angka 4 dan Pasal 19 Undang-undang Pengendalian Data Pribadi (UU PDP), juga mencakup badan hukum yang bergerak dibidang IT.

Fordigi Dorong Impelentasi UU Perlindungan Data Pribadi di Perusahaan Negara

Forum Digital BUMN (Fordigi) mendorong percepatan implemantasi undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) di lingkungan perusahaan-perusahaan negara.   

Hari Privasi Data Sedunia, Pengamat: Privasi Data Indonesia Terus Berkembang

UU PDP seharusnya tidak hanya menyasar swasta, tapi juga lembaga negara karena selama ini lembaga negara baik di pusat dan daerah benar-benar menjadi sasaran pencurian data.

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting