Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIAT Jenderal (Setjen) DPR mengevaluasi proyek penunjang perangkat kesehatan. Pasalnya, proyek yang masih dalam tahap pelelangan itu menjadi sorotan.
"Itu termasuk yang kami hentikan juga. Tapi mungkin salah satunya akan kami revisi," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/9).
Bagian yang akan direvisi yaitu laboratorium darah di pelayanan kesehatan lingkungan DPR. Pasalnya, laboratorium tersebut dinilai perlu pembaruan.
"Karena lab darah di yankes (pelayanan kesehatan) kita saat ini sudah sangat tua dan sering gak bisa dipakai," ungkap dia.
Evaluasi juga akan dilakukan untuk sterilisasi ruangan. Sebab, kehadiran anggota dewan mengikuti rapat secara fisik bakal ditambah mengikuti perkembangan pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Baca juga : KPK Apresiasi Vonis terhadap Anak Buah Juliari Batubara
"Dengan adanya PPKM di level 3 ini kemungkiann rapat ke depan akan dievaluasi dan keliatannya anggota DPR ini kehadiran fisik ditambah ya," sebut dia.
Selain mengevaluasi penunjang peralatan kesehatan, Setjen DPR telah membatalkan pengadaan multivitamin. Keputusan tersebut diambil karena menjadi sorotan publik.
Indra menjelaskan proyek pengadaan multivitamin dan peralatan penunjang kesehatan baru dilakukan pada tahun ini. Sebelumnya, Setjen DPR hanya melakukan evaluasi kecil terhadap kebutuhan kesehatan.
"Tahun lalu kita lebih banyak melakukan revisi kecil untuk handsanitizer, untuk penyemportan ruangan," ujar dia.
Dikutip dari laman lpse.dpr.go.id, nilai pagu pengadaan penunjang kesehatan sebesar Rp5.492.719.525. Sedangkan nilai harga penawaran sendiri (HPS) sebesar Rp5.485.829.800. (OL-2)
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini minta keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza atau (Board of Peace) yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump takdisalahartikan
Negara tidak boleh membiarkan praktik perparkiran yang menempatkan rakyat sebagai pihak paling lemah dan selalu menanggung risiko.
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Hasil pemantauan ICW menunjukkan proyek bernilai triliunan rupiah ini sarat ketidaksesuaian dengan aturan dan berpotensi menimbulkan praktik korupsi.
KPK menduga dana yang disiapkan untuk menyuap mencapai Rp46 miliar
Tessa menerangkan dugaan korupsi tersebut diduga terjadi pada proyek-proyek di Divisi Engineering, Procurement and Construction (EPC) PT PP tahun 2022-2023.
Dugaan rasuah ini terjadi pada 2022 sampai dengan 2023. KPK menyebut kasusnya berkaitan dengan kerugian negara.
Proyek LRT Jakarta Fase 1B dikerjakan dari dua sisi yakni dari zona Velodrome-Pramuka dan zona Manggarai-Pramuka.
Pemberlakuan rekayasa lalu lintas di sejumlah jalan termasuk Jalan MH Thamrin mulai 21 September 2024 hingga 28 Februari 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved