Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
SEKRETARIAT Jenderal (Setjen) DPR mengevaluasi proyek penunjang perangkat kesehatan. Pasalnya, proyek yang masih dalam tahap pelelangan itu menjadi sorotan.
"Itu termasuk yang kami hentikan juga. Tapi mungkin salah satunya akan kami revisi," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/9).
Bagian yang akan direvisi yaitu laboratorium darah di pelayanan kesehatan lingkungan DPR. Pasalnya, laboratorium tersebut dinilai perlu pembaruan.
"Karena lab darah di yankes (pelayanan kesehatan) kita saat ini sudah sangat tua dan sering gak bisa dipakai," ungkap dia.
Evaluasi juga akan dilakukan untuk sterilisasi ruangan. Sebab, kehadiran anggota dewan mengikuti rapat secara fisik bakal ditambah mengikuti perkembangan pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Baca juga : KPK Apresiasi Vonis terhadap Anak Buah Juliari Batubara
"Dengan adanya PPKM di level 3 ini kemungkiann rapat ke depan akan dievaluasi dan keliatannya anggota DPR ini kehadiran fisik ditambah ya," sebut dia.
Selain mengevaluasi penunjang peralatan kesehatan, Setjen DPR telah membatalkan pengadaan multivitamin. Keputusan tersebut diambil karena menjadi sorotan publik.
Indra menjelaskan proyek pengadaan multivitamin dan peralatan penunjang kesehatan baru dilakukan pada tahun ini. Sebelumnya, Setjen DPR hanya melakukan evaluasi kecil terhadap kebutuhan kesehatan.
"Tahun lalu kita lebih banyak melakukan revisi kecil untuk handsanitizer, untuk penyemportan ruangan," ujar dia.
Dikutip dari laman lpse.dpr.go.id, nilai pagu pengadaan penunjang kesehatan sebesar Rp5.492.719.525. Sedangkan nilai harga penawaran sendiri (HPS) sebesar Rp5.485.829.800. (OL-2)
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
KPK menduga dana yang disiapkan untuk menyuap mencapai Rp46 miliar
Tessa menerangkan dugaan korupsi tersebut diduga terjadi pada proyek-proyek di Divisi Engineering, Procurement and Construction (EPC) PT PP tahun 2022-2023.
Dugaan rasuah ini terjadi pada 2022 sampai dengan 2023. KPK menyebut kasusnya berkaitan dengan kerugian negara.
Proyek LRT Jakarta Fase 1B dikerjakan dari dua sisi yakni dari zona Velodrome-Pramuka dan zona Manggarai-Pramuka.
Pemberlakuan rekayasa lalu lintas di sejumlah jalan termasuk Jalan MH Thamrin mulai 21 September 2024 hingga 28 Februari 2025.
Sejak didirikan pada 2021, komunitas pekerja bangunan terbesar di Indonesia, Gnetion telah memiliki lebih dari 3.500 anggota atau aplikator.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved