Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
SEKRETARIAT Jenderal (Setjen) DPR mengevaluasi proyek penunjang perangkat kesehatan. Pasalnya, proyek yang masih dalam tahap pelelangan itu menjadi sorotan.
"Itu termasuk yang kami hentikan juga. Tapi mungkin salah satunya akan kami revisi," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/9).
Bagian yang akan direvisi yaitu laboratorium darah di pelayanan kesehatan lingkungan DPR. Pasalnya, laboratorium tersebut dinilai perlu pembaruan.
"Karena lab darah di yankes (pelayanan kesehatan) kita saat ini sudah sangat tua dan sering gak bisa dipakai," ungkap dia.
Evaluasi juga akan dilakukan untuk sterilisasi ruangan. Sebab, kehadiran anggota dewan mengikuti rapat secara fisik bakal ditambah mengikuti perkembangan pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Baca juga : KPK Apresiasi Vonis terhadap Anak Buah Juliari Batubara
"Dengan adanya PPKM di level 3 ini kemungkiann rapat ke depan akan dievaluasi dan keliatannya anggota DPR ini kehadiran fisik ditambah ya," sebut dia.
Selain mengevaluasi penunjang peralatan kesehatan, Setjen DPR telah membatalkan pengadaan multivitamin. Keputusan tersebut diambil karena menjadi sorotan publik.
Indra menjelaskan proyek pengadaan multivitamin dan peralatan penunjang kesehatan baru dilakukan pada tahun ini. Sebelumnya, Setjen DPR hanya melakukan evaluasi kecil terhadap kebutuhan kesehatan.
"Tahun lalu kita lebih banyak melakukan revisi kecil untuk handsanitizer, untuk penyemportan ruangan," ujar dia.
Dikutip dari laman lpse.dpr.go.id, nilai pagu pengadaan penunjang kesehatan sebesar Rp5.492.719.525. Sedangkan nilai harga penawaran sendiri (HPS) sebesar Rp5.485.829.800. (OL-2)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa. Bahkan, tidak semestinya diberlakukan kepada seseorang yang belum menjadi tersangka.
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
KPK menduga dana yang disiapkan untuk menyuap mencapai Rp46 miliar
Tessa menerangkan dugaan korupsi tersebut diduga terjadi pada proyek-proyek di Divisi Engineering, Procurement and Construction (EPC) PT PP tahun 2022-2023.
Dugaan rasuah ini terjadi pada 2022 sampai dengan 2023. KPK menyebut kasusnya berkaitan dengan kerugian negara.
Proyek LRT Jakarta Fase 1B dikerjakan dari dua sisi yakni dari zona Velodrome-Pramuka dan zona Manggarai-Pramuka.
Pemberlakuan rekayasa lalu lintas di sejumlah jalan termasuk Jalan MH Thamrin mulai 21 September 2024 hingga 28 Februari 2025.
Sejak didirikan pada 2021, komunitas pekerja bangunan terbesar di Indonesia, Gnetion telah memiliki lebih dari 3.500 anggota atau aplikator.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved