Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIAT Jenderal (Setjen) DPR mengevaluasi proyek penunjang perangkat kesehatan. Pasalnya, proyek yang masih dalam tahap pelelangan itu menjadi sorotan.
"Itu termasuk yang kami hentikan juga. Tapi mungkin salah satunya akan kami revisi," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/9).
Bagian yang akan direvisi yaitu laboratorium darah di pelayanan kesehatan lingkungan DPR. Pasalnya, laboratorium tersebut dinilai perlu pembaruan.
"Karena lab darah di yankes (pelayanan kesehatan) kita saat ini sudah sangat tua dan sering gak bisa dipakai," ungkap dia.
Evaluasi juga akan dilakukan untuk sterilisasi ruangan. Sebab, kehadiran anggota dewan mengikuti rapat secara fisik bakal ditambah mengikuti perkembangan pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Baca juga : KPK Apresiasi Vonis terhadap Anak Buah Juliari Batubara
"Dengan adanya PPKM di level 3 ini kemungkiann rapat ke depan akan dievaluasi dan keliatannya anggota DPR ini kehadiran fisik ditambah ya," sebut dia.
Selain mengevaluasi penunjang peralatan kesehatan, Setjen DPR telah membatalkan pengadaan multivitamin. Keputusan tersebut diambil karena menjadi sorotan publik.
Indra menjelaskan proyek pengadaan multivitamin dan peralatan penunjang kesehatan baru dilakukan pada tahun ini. Sebelumnya, Setjen DPR hanya melakukan evaluasi kecil terhadap kebutuhan kesehatan.
"Tahun lalu kita lebih banyak melakukan revisi kecil untuk handsanitizer, untuk penyemportan ruangan," ujar dia.
Dikutip dari laman lpse.dpr.go.id, nilai pagu pengadaan penunjang kesehatan sebesar Rp5.492.719.525. Sedangkan nilai harga penawaran sendiri (HPS) sebesar Rp5.485.829.800. (OL-2)
Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus mendukung imbauan Kemenlu untuk menunda sementara perjalanan umrah ke Arab Saudi demi keselamatan jamaah di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah.
Ketua Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya, menegaskan bahwa kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) perlu dievaluasi.
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Hasil pemantauan ICW menunjukkan proyek bernilai triliunan rupiah ini sarat ketidaksesuaian dengan aturan dan berpotensi menimbulkan praktik korupsi.
KPK menduga dana yang disiapkan untuk menyuap mencapai Rp46 miliar
Tessa menerangkan dugaan korupsi tersebut diduga terjadi pada proyek-proyek di Divisi Engineering, Procurement and Construction (EPC) PT PP tahun 2022-2023.
Dugaan rasuah ini terjadi pada 2022 sampai dengan 2023. KPK menyebut kasusnya berkaitan dengan kerugian negara.
Proyek LRT Jakarta Fase 1B dikerjakan dari dua sisi yakni dari zona Velodrome-Pramuka dan zona Manggarai-Pramuka.
Pemberlakuan rekayasa lalu lintas di sejumlah jalan termasuk Jalan MH Thamrin mulai 21 September 2024 hingga 28 Februari 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved