Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
REALISASI Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2021 terkesan lambat, karenanya pemerintah daerah (pemda) diminta untuk lebih realistis dalam menyusun anggaran tahun 2022. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga meminta pemda mengurangi belanja-belanja yang tidak efisien dan memprioritaskan anggaran untuk kesehatan, pendidikan, jaring pengaman sosial serta infrastruktur.
"Pemda diharapkan mengubah budaya kerja. Pertemuan virtual harus dipertahankan, mengurangi belanja tidak efisien dan mengalihkan belanja yang memberikan langsung pada masyarakat," ujar Sekretaris Jenderal Kemendagri Hudori dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Kamis (2/9).
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto mengatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah mengeluarkan Peraturan Mendagri No.27/2021 tentang Penyusunan APBD tahun 2022. Selain menjadikan Permendagri pedoman dalam rasionalisasi anggaran, ia juga meminta pemda bisa melakukan penyesuaian hal-hal terhadap kebiasaan kerja yang berdampak pada inefisiensi anggaran. Ardian mengungkapkan, pada anggaran tahun 2021, Kemendagri menemukan belanja kertas dan toner atau tinta untuk printer serta belanja perjalanan dinas masing-masing sebesar Rp811,33 miliar atau setara 13,6 juta rim kertas serta Rp567,69 miliar (setara dengan 1,6 juta paket toner).
"Dengan adanya teknologi mengganti kebiasaan penggunaan kertas dengan paperless, belanja konsumtif barang dan jasa bisa semakin dirasionalkan," tegasnya.
Baca juga: Pencairan Bansos dari APBD Kota Yogyakarta Diundur
Selain itu, pemda diminta untuk mengurangi perjalanan dinas dan memaksimalkan video conference untuk rapat yang sifatnya koordinasi dan konsultasi. Pada tahun 2021, data yang didapat Kemendagri, anggaran untuk perjalanan dinas mencapai Rp9,4 triliun.
"Pandemi mengajarkan kita pertemuan bisa dilakukan dengan zoom meeting. Harapan kami dengan budaya kerja baru bisa memberikan efisiensi dalam belanja," ucap Ardian.
Pandemi covid-19, imbuhnya, belum dapat diprediksi hingga kapan akan berlangsung. Karenanya, dalam menyusun APBD 2022 pemda didorong menambah alokasi belanja tidak terduga 5-10% lebih besar dari alokasi tahun 2021. Tujuannya, terang Ardian, untuk mengantisipasi kebijakan yang tidak bisa diprediksi termasuk kebutuhan mendesak akibat dampak covid-19.
Secara agregat, paparnya, Kemendagri mencatat alokasi belanja tidak terduga pada 2021 sebesar Rp14,42 triliun di provinsi dan kabupaten/kota. Adapun realisasinya per 27 Agustus 2021 baru Rp4,63 triliun (32,60%). Walaupun serapannya kecil, ujar Ardian, tetapi komponen belanja tersebut paling efektif dan bisa digunakan untuk kebutuhan mendadak.
"Agar jika ada perintah (pengalihan) refocusing, cukup diambil dari anggaran belanja tidak terduga dan tidak menganggu anggaran kegiatan yang sudah menjadi prioritas pemda" terang dia.
Karena pandemi turut berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD), terutama pemda yang sangat tergantung sektor pariwisata, Ardian mengatakan pemerintah pusat mendorong agar pemda berkolaborasi dengan pihak swasta antara lain dalam pembangunan infrastruktur dan meningkatkan iklim investasi di daerah untuk meningkatkan penerimaan.
Kemendagri juga menegaskan agar pemda dalam mendesain APBD 2022 lebih realistis. Berbeda dengan tahun 2021, pemda terlalu optimis menyusun APDB sehingga realisasi belanja terkesan lambat karena pendapatan yang tidak optimal akibat dampak pandemi.(OL-5)
Rencana pengalihan status PAM Jaya dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI menyepakati besaran nilai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Pemda juga diminta untuk meningkatkan realisasi belanja daerah sebagai stimulus bagi pertumbuhan sektor swasta.
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved