REALISASI Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2021 terkesan lambat, karenanya pemerintah daerah (pemda) diminta untuk lebih realistis dalam menyusun anggaran tahun 2022. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga meminta pemda mengurangi belanja-belanja yang tidak efisien dan memprioritaskan anggaran untuk kesehatan, pendidikan, jaring pengaman sosial serta infrastruktur.
"Pemda diharapkan mengubah budaya kerja. Pertemuan virtual harus dipertahankan, mengurangi belanja tidak efisien dan mengalihkan belanja yang memberikan langsung pada masyarakat," ujar Sekretaris Jenderal Kemendagri Hudori dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Kamis (2/9).
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto mengatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah mengeluarkan Peraturan Mendagri No.27/2021 tentang Penyusunan APBD tahun 2022. Selain menjadikan Permendagri pedoman dalam rasionalisasi anggaran, ia juga meminta pemda bisa melakukan penyesuaian hal-hal terhadap kebiasaan kerja yang berdampak pada inefisiensi anggaran. Ardian mengungkapkan, pada anggaran tahun 2021, Kemendagri menemukan belanja kertas dan toner atau tinta untuk printer serta belanja perjalanan dinas masing-masing sebesar Rp811,33 miliar atau setara 13,6 juta rim kertas serta Rp567,69 miliar (setara dengan 1,6 juta paket toner).
"Dengan adanya teknologi mengganti kebiasaan penggunaan kertas dengan paperless, belanja konsumtif barang dan jasa bisa semakin dirasionalkan," tegasnya.
Baca juga: Pencairan Bansos dari APBD Kota Yogyakarta Diundur
Selain itu, pemda diminta untuk mengurangi perjalanan dinas dan memaksimalkan video conference untuk rapat yang sifatnya koordinasi dan konsultasi. Pada tahun 2021, data yang didapat Kemendagri, anggaran untuk perjalanan dinas mencapai Rp9,4 triliun.
"Pandemi mengajarkan kita pertemuan bisa dilakukan dengan zoom meeting. Harapan kami dengan budaya kerja baru bisa memberikan efisiensi dalam belanja," ucap Ardian.
Pandemi covid-19, imbuhnya, belum dapat diprediksi hingga kapan akan berlangsung. Karenanya, dalam menyusun APBD 2022 pemda didorong menambah alokasi belanja tidak terduga 5-10% lebih besar dari alokasi tahun 2021. Tujuannya, terang Ardian, untuk mengantisipasi kebijakan yang tidak bisa diprediksi termasuk kebutuhan mendesak akibat dampak covid-19.
Secara agregat, paparnya, Kemendagri mencatat alokasi belanja tidak terduga pada 2021 sebesar Rp14,42 triliun di provinsi dan kabupaten/kota. Adapun realisasinya per 27 Agustus 2021 baru Rp4,63 triliun (32,60%). Walaupun serapannya kecil, ujar Ardian, tetapi komponen belanja tersebut paling efektif dan bisa digunakan untuk kebutuhan mendadak.
"Agar jika ada perintah (pengalihan) refocusing, cukup diambil dari anggaran belanja tidak terduga dan tidak menganggu anggaran kegiatan yang sudah menjadi prioritas pemda" terang dia.
Karena pandemi turut berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD), terutama pemda yang sangat tergantung sektor pariwisata, Ardian mengatakan pemerintah pusat mendorong agar pemda berkolaborasi dengan pihak swasta antara lain dalam pembangunan infrastruktur dan meningkatkan iklim investasi di daerah untuk meningkatkan penerimaan.
Kemendagri juga menegaskan agar pemda dalam mendesain APBD 2022 lebih realistis. Berbeda dengan tahun 2021, pemda terlalu optimis menyusun APDB sehingga realisasi belanja terkesan lambat karena pendapatan yang tidak optimal akibat dampak pandemi.(OL-5)
