Kamis 26 Agustus 2021, 17:46 WIB

Diberi Honor per Perkara, Hakim Agung Singgung Beban Kerja

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Diberi Honor per Perkara, Hakim Agung Singgung Beban Kerja

Ilustrasi
Hakim Agung

 

MAHKAMAH Agung (MA) merespon ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) No. 82/2021 tentang Perubahan Keempat atas PP No. 55/2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi yang menuai polemik di masyarakat. Juru bicara MA, Andi Samsan Nganro menjelaskan sampai tiga kali diubah, PP itu tidak mengatur mengenai pemberian honorarium penyelesaian perkara bagi Hakim Agung.

Menurut Wakil Ketua MA Bidang Yudisial itu, ditekennya PP No. 82/2001 merupakan bentuk pengejawantahan pemerintah dalam memahami beratnya beban kerja Hakim Agung dalam menyelesaikan perkara. Andi meyebut beban kerja MA menangani perkara yang jumlahnya setiap tahun mencapai 22 ribu perkara.

Baca juga : Densus 88 Waspadai Kombatan ISIS di Afghanistan dari Kepulangan WNI

"Namun berkat kerja keras beradasarkan Laporan Tahunan MA Tahun 2020, MA berhasil mengadili perkara sebanyak 20.562 perkara telah diputus dari total perkara yang ada 20 ribu lebih perkara," ungkapnya melalui keterangan tertulis kepada Media Indonesia, Kamis (26/8).

Dalam beleid Pasal 13 PP tersebut, honorarium diberikan kepada Hakim Agung dalam hal penanganan perkara dan pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara honorarium untuk Hakim Konstitusi diberikan dalam hal penanganan perkara terkait perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota; perkara pengujian UU, sengketa kewenangan lembaga negara, dan perselisihan hasil pemilu; serta pelaksanaan kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (OL-2i)

 

Baca Juga

MI/ Susanto

Kejagung Periksa Dua Pegawai BUMN terkait Korupsi Dua Palma

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 10 Agustus 2022, 23:18 WIB
Estimasi kerugian keuangan dan perekonomian negara yang ditimbulkan kasus Duta Palma mencapai Rp78...
MI/Susanto

Kejagung Periksa Lima Saksi Korupsi di PT Waskita Beton Precast Tbk

👤Sri Utami 🕔Rabu 10 Agustus 2022, 22:07 WIB
DIREKTUR Utama PT Waskita Beton Precast Tbk FX Purbayu Ratsunu (FPR) diperiksa terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan...
dok.ist

Kuasa Hukum Nizar Dahlan Bantah Pernyataan KPK di Praperadilan

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 10 Agustus 2022, 21:39 WIB
KADER senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nizar Dahlan bersama kuasa hukumnya Rezekinta Sofrizal menanggapi jawaban KPK dalam sidang...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya