Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SEIRING maraknya perentasa, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menjalin kerja sama dengan Badan Sandi dan Siber Nasional (BSSN) terkait perlindungan informasi dan transaksi elektronik di lingkungan Bawaslu, Rabu (25/8).
Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan nota kesepahaman dengan BSSN diharapkan, bisa mencegah ancaman siber yang dapat merusak perangkat teknologi informasi, atau mengganggu data seperti data pemilu dan pemilihan.
"Nota Kesepahaman ini diharapkan dapat meningkatkan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)," ujar Abhan dalam acara yang digelar secara daring itu, Rabu (25/8).
Kerja sama Bawaslu dalam bentuk MoU ini Selain itu, ada pula penyerahan akun surat elektronik resmi Bawaslu kepada seluruh pimpinan dan sekretariat Bawaslu Provins hingga Bawaslu Kabupaten/Kota yang didahului peluncuran layanan eletonik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (e-PPID) terintegrasi Bawaslu.
Baca juga : Kepuasan dan Kepercayaan Publik Terhadap Joko Widodo Masih Tinggi
Abhan menyampaikan, Bawaslu RI telah menerapkan tanda tangan elektronik dan sertifikat eletronik dalam surat-menyurat dan lain-lain.
Kepala BSSN LetjenTNI (Purn) Hinsa Siburian menyampaikan tanda tangan elektronik dan serifikat elektronik telah digunakan di 345 instansi. Ia mengatakan BSSN telah menyiapkan “pasukan” anti serangan siber yang siap membantu kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
"Saya berharap hingga tahun 2024 seluruh instansi telah memiliki mekanisme pencegahan serangan siber," ujarnya. (OL-7)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
OJK mencatat lebih dari 370 ribu laporan penipuan transaksi keuangan sepanjang Januari–November 2025, dengan potensi kerugian mencapai Rp8,2 triliun.
OJK siap untuk berkontribusi dan menjadi bagian dari pencegahan kejahatan siber pada sektor jasa keuangan, dan diharapkan kerja sama ini dapat berjalan sesuai fungsinya
Tak hanya itu, keberhasilan ini membuktikan Tangsel terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Pusat Pengembangan SDM Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggelar workshop Gamifikasi Media Pembelajaran bertema Cybersecurity menggunakan Roblox Studio.
KEBERHASILAN ekonomi digital Indonesia sangat bergantung pada kesiapan keamanan siber di seluruh sektor.
Para taruna-taruni sebagai calon insan siber masa depan didorong untuk memahami pentingnya integritas dan tanggung jawab publik
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved