Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
SEIRING maraknya perentasa, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menjalin kerja sama dengan Badan Sandi dan Siber Nasional (BSSN) terkait perlindungan informasi dan transaksi elektronik di lingkungan Bawaslu, Rabu (25/8).
Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan nota kesepahaman dengan BSSN diharapkan, bisa mencegah ancaman siber yang dapat merusak perangkat teknologi informasi, atau mengganggu data seperti data pemilu dan pemilihan.
"Nota Kesepahaman ini diharapkan dapat meningkatkan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)," ujar Abhan dalam acara yang digelar secara daring itu, Rabu (25/8).
Kerja sama Bawaslu dalam bentuk MoU ini Selain itu, ada pula penyerahan akun surat elektronik resmi Bawaslu kepada seluruh pimpinan dan sekretariat Bawaslu Provins hingga Bawaslu Kabupaten/Kota yang didahului peluncuran layanan eletonik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (e-PPID) terintegrasi Bawaslu.
Baca juga : Kepuasan dan Kepercayaan Publik Terhadap Joko Widodo Masih Tinggi
Abhan menyampaikan, Bawaslu RI telah menerapkan tanda tangan elektronik dan sertifikat eletronik dalam surat-menyurat dan lain-lain.
Kepala BSSN LetjenTNI (Purn) Hinsa Siburian menyampaikan tanda tangan elektronik dan serifikat elektronik telah digunakan di 345 instansi. Ia mengatakan BSSN telah menyiapkan “pasukan” anti serangan siber yang siap membantu kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
"Saya berharap hingga tahun 2024 seluruh instansi telah memiliki mekanisme pencegahan serangan siber," ujarnya. (OL-7)
Putusan MK soal kewenangan Bawaslu memutus pelanggaran administrasi Pilkada, pembentuk UU dapat segera merevisi UU Pilkada.
MK mengatakan selama ini terdapat perbedaan atau ketidaksinkronan peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu dengan pelanggaran administrasi pilkada.
Titi Anggraini mengatakan putusan tersebut telah menegaskan tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilu dengan rezim pilkada.
Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Peretas dapat mencoba mengendalikan data penting seperti akun perbankan, media sosial, WhatsApp (WA), hingga nomor telepon pribadi.
Dalam keterangan resminya, BSSN menyebut rapat koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama dalam melindungi data dan sistem penting Indonesia dari serangan siber.
Ancaman siber yang kian kompleks membuat perusahaan di Indonesia membutuhkan solusi backup yang lebih cerdas dan efisien.
DEPUTI Bidang Operasi Keamanan Siber BSSN Dominggus Pakel menyebutkan anomali trafik web di Indonesia terkait judi online di awal 2025 menurun dibandingkan 2024.
Amelia mengatakan butuh lembaga yang khusus mengawasi media sosial karena persoalan di dalamnya lebih kompleks
BSSN menyiapkan ribuan SDM yang berkompeten di bidang keamanan siber dan sandi untuk menghadapi berbagai ancaman dan serangan siber
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved