Selasa 24 Agustus 2021, 17:58 WIB

Kinerja Kejaksaan Diukur dari Penegakan Hukum, bukan Meme

Mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Kinerja Kejaksaan Diukur dari Penegakan Hukum, bukan Meme

Antara
Abdul Fickar

 

SEJUMLAH akun media sosial milik Kejaksaan RI mengunggah gambar bertulisan ‘Corruptor Fight Back’ alias koruptor melawan balik. Misalnya, akun Kejari Jakpus, Konawe Selatan, Maros hingga Depok mengunggah gambar yang sama.

Gambar itu muncul pascahasil survei terhadap penilaian kinerja negatif kejaksaan dan kepolisian oleh SMRC. Pengamat hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar mengatakan bahwa fungsi kejaksaan adalah melakukan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dan melaksanakan perintah hakim serta putusan pengadilan, bukan malah membuat meme. 

"Seharusnya Kejaksaan menggunakannya untuk memberikan informasi dalam rangka crime prevention, bukan untuk mengklaim perkara yang belum berkekuatan hukum tetap," ujar Fickar dalam pernyataannya, Selasa (24/8).

Fickar mengingatkan bahwa salah satu fungsi meme adalah untuk menyebarluaskan informasi positif. Selain itu, Kejaksaan bertugas melakukan penegakan hukum. Walaupun terkadang meme bisa digunakan untuk penyebarluasan informasi. "Jika Kejaksaan harus membuat meme maka buatlah meme tentang sosialisasi penegakan hukum atau perkara-perkara yang sudah inkrah sebagai laporan ringan kepada masyarakat atas kinerjanya," kata dia. 

Fickar menyebut siapapun termasuk Kejaksaan tidak bisa menghindari kritik, sepanjang terkait dengan kinerja dan tugasnya. "Seharusnya justru Kejaksaan harus berterima kasih dan tidak terkesan antikritik," ujarnya.

Sementara Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman memberikan saran agar ke depannya Jaksa Agung ST Burhanuddin dapat mengkoordinasi anggotanya untuk meningkatkan kinerjanya.

Terkait dengan meme yang dibuat Kejaksaan dalam mengambil kepercayaan masyarakat dengan menunjukkan hasil kerjanya dan menegakkan keadilan.  Sebelumnya, dalam survei teranyar dua lembaga yakni KedaiKOPI dan SMRC, lembaga Kejagung memang menjadi sorotan. Misalnya soal penyitaan barang bukti dan ketimpangan penegakan hukum. (OL-8)

 

Baca Juga

dok.Ant

Pencabutan Perizinan Pertambangan, Perkebunan dan Kehutanan harus Transparan

👤Denny Susanto 🕔Minggu 23 Januari 2022, 09:35 WIB
KEBIJAKAN pemerintah mencabut ribuan izin sektor pertambangan, perkebunan dan kehutanan dengan alasan menata kelola sumber daya alam...
Ist

LPOI-LPOK Dukung Pengadaan Perppu Pelarangan Ideologi selain Pancasila

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 22 Januari 2022, 22:25 WIB
Tantangan utama bangsa Indonesia hari ini ialah penyebaran ideologi yang bertentangan dengan ideologi...
DOK MI

Golkar Berpeluang Usung Anies-Airlangga

👤Cahya Mulyana 🕔Sabtu 22 Januari 2022, 22:15 WIB
PELUANG Partai Golkar untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dinilai...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya