Selasa 24 Agustus 2021, 10:32 WIB

Kemenko Polhukam Panggil Pengelola PIK

Putri Anisa Yuliani | Politik dan Hukum
Kemenko Polhukam Panggil Pengelola PIK

MI/Agung Wibowo
Ilustrasi perumahan

 

PENGELOLA kawasan perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK), Senin (23/8), memenuhi permintaan Kemenko Polhukam untuk mengklarifikasi berbagai isu miring yang beredar di publik, baik di media massa maupun media sosial. Misalnya, kasus terakhir yang terjadi pada 17 Agustus lalu tentang tudingan pelarangan memasang bendera merah putih di kawasan itu.

Meski sudah dibantah sebelumnya oleh pihak pengelola bahwa tidak ada pelarangan pemasangan bendera merah putih di kawasan itu, Kemenko Polhukam merasa perlu mengklarifikasi pula berbagai kritik publik di media sosial yang dinilai seakan-akan kawasan PIK seperti negara dalam negara.

“Kami sengaja mengundang bapak-bapak untuk menjelaskan berbagai kasus yang viral di publik, sekaligus melalukan klarifikasi karena ini mengundang perdebatan dan bisa mempengaruhi kondisi politik dan keamanan tanah air,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Irjen Pol Armed Wijaya dalam keterangan resminya.

Baca juga: PIK 2 Persembahkan Rumah untuk Pahlawan Emas Olimpiade Tokyo 2020

Sejumlah video yang viral di media sosial tentang beberapa kejadian pelarangan bagi masyarakat untuk masuk ke kawasan tertentu di PIK, ditayangkan pada rapat itu. Pihak Pengelola yang diwakili oleh pimpinan Perusahaan Restu Mahesa menjelaskan tudingan itu tidak benar dan sudah dibantah oleh pihaknya.

“Kami tidak pernah melarang pemasangan bendera merah putih, juga tidak benar kalau masuk ke kawasan PIK harus menggunakan paspor. Tentang tidak boleh ormas tertentu memasang bendera merah putih tanggal 17 Agustus lalu, karena kami khawatir terjadi kerumunan. Kami sendiri memasang bendera merah putih pak,” ujar Restu.

Deputi bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo mengingatkan pihak pengelola PIK untuk lebih peka dan sensitif terhadap respons publik di berbagai media. Bila kenyataannya pengelola PIK tidak melarang masyarakat seperti di berbagai video yang viral, pengelola kawasan perumahan harus melakukan strategi komunikasi yang tepat.

“Misalnya, pengelola membuat pengumuman atau publikasi bahwa area publik di kawasan itu terbuka untuk masyarakat luas, sehingga tidak muncul kesan kompleks ini elite dan hanya bisa diakses oleh orang tertentu saja karena secara hukum itu tidak dibenarkan” ujar Sugeng.

Pihak pengelola berjanji untuk lebih cermat ke depan dan akan memperbanyak sosialisasi agar terbangun hubungan baik dengan warga dan masyarakat. Sementara pihak Kemenko Polhukam mengingatkan pengelola PIK agar tidak lagi terjadi perdebatan di publik, baik di media mainstream maupun media sosial, karena kebijakan pengelola kawasan itu yang dianggap membatasi hak masyarakat sebagai warga negara.(OL-5)

Baca Juga

DOK DPR RI

Komisi VI DPR RI: Hentikan Politisasi Isu Impor Baja   

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 08 Desember 2021, 20:39 WIB
Kebutuhan Industri Pengguna Baja Dalam Negeri Masih Belum Diimbangi Kapasitas Produksi Baja...
Antara/Indrianto Eko Suwarso

Pakar Nilai Tuntutan Hukuman Mati Terdakwa Asabri Kurang Tepat 

👤Cahya Mulyana 🕔Rabu 08 Desember 2021, 20:27 WIB
Ancaman pidana hukuman mati justru terdapat pada Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yang tidak disertakan dalam surat dakwaan JPU terhadap Heru...
ANTARA FOTO/Umarul Faruq

Korban Meninggal Akibat Letusan Semeru Bertambah, Total 39 Orang

👤Mediaindonesia 🕔Rabu 08 Desember 2021, 19:55 WIB
Di hari kelima pencarian, ditemukan sebanyak empat korban meninggal dunia di dusun Curah Kobokan. Serta satu korban luka yang sebelumnya di...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya