Kantor Staf Presiden Ungkap Banyak Pemda Lamban Distribusi Vaksin Karena Persoalan Politik

DEPUTI II Kantor Staf Presiden (KSP) Abetnego Tarigan mengungkap banyak pemerintah daerah enggan menyebarkan vaksin covid-19 lantaran persoalan politik. Karena itu, pemerintah akhirnya juga turut memberdayakan TNI dan Polri untuk melaksanakan vaksinasi.

"Saya mau jujur banyak provinsi yang enggak nyebarin vaksin yang sudah dibagi ke provinsi ke kabupaten karena perbedaan pandangan politik. Di TNI, di Polri enggak ada (perbedaan pandangan). Kalau kata komandan didistribusikan, ya didistribusikan," kata Abetnego dalam diskusi daring yang digelar Lapor Covid-19, Rabu (18/8).

Pernyataan itu dilontarkan Abetnego menjawab sorotan terkait peran institusi militer dalam pelaksanaan vaksinasi. Dia menjelaskan distribusi vaksin di daerah kerap lamban lantaran persoalan tersebut.

Menurutnya, ada kompleksitas politik di daerah yang menjadi kendala. Ia pun meminta agar pelibatan institusi nonsipil dalam penanganan covid-19 tak mengarah pada stigmatisasi. Dia menyatakan meski lembaga nonsipil dilibatkan, Kementerian Kesehatan tetap memegang kendali kebijakan.

"Dimensi pemerintahan sipil di daerah juga perlu dilakukan pendalaman terkait ini, soal fragmentasi politik dan orientasi lokal," kata dia.

Baca juga : KPK: Perbaikan Data Bansos Selamatkan Rp10,5 Triliun

Abetnego juga menyampaikan pelibatan TNI dan Polri dalam penanganan covid-19 maupun vaksinasi didasarkan pemetaan institusi tersebut memiliki jaringan pusat kedokteran serta kesehatan luas serta sumber daya manusianya. Hal itu juga melalui perhitungan pembiayaan.

"Distribusi logistik kita mau enggak mau ngandalin TNI. Kemudian sumber tenaga kesehatan salah satu yang banyak itu di TNI dan Polri. Ada aspek memberdayakan tanpa menggerakkan pembiayaan yang besar untuk merekrut tenaga baru," ujarnya.

Dia juga menyebut persoalan data juga terus menjadi perhatian Presiden. Menurutnya, permasalahan data kasus maupun kematian akibat covid-19 juga kerap bermasalah di daerah karena persoalan politik. Menurutnya, ada problem pemda menyicil data kasus atau kematian agar citra daerahnya seolah-olah bagus.

"Kita itu bukannya tidak tahu problem data itu ada, tetapi Presiden itu nanya kok bisa data itu bermasalah. Harusnya kan dari kabupaten, dari provinsi itu bisa nyambung tetapi ada dimensi politik di tingkat lokal. Bagaimana kepentingan lokal yang menyicil data supaya image daerahnya bagus akhirnya kurvanya lama," ucapnya. (OL-7)