Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menepis kabar bahwa pemilu akan diundur dari semula 2024 menjadi 2027. Dalam rilis resmi KPU RI, sesuai Undang-Undang (UU) No 7/2017 tentang Pemilihan Umum, ditegaskan pemilu tetap dilaksanakan 2024 sesuai amanat UU.
"Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU dalam menyelenggarakan pemilu dan pemilihan patuh pada peraturan perundangan yang berlaku dalam hal ini Pasal 167 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 201 ayat 8 UU Nomor 10 Tahun 2016 yang pada prinsipnya pemilu dan pemilihan serentak nasional akan diselenggarakan pada 2024," tegas KPU dalam pernuataan resmi tersebut, Rabu (18/8).
Ketua KPU RI Ilham Saputra mengatakan kewenangan perubahan UU ada pada pemerintah dan DPR sebagai pembentuk UU.
Baca juga: Ini Sikap PPP Soal Amenedemen Kelima UUD 1945
Sedangkan, KPU selaku penyelenggara pemilu, ujarnya, fokus pada tugas wewenang dan kewajiban sebagamana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ditegaskan pula bahwa tim kerja bersama yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, KPU, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sepakat pemilu tetap diselenggarakan pada 2024.
"Pemilu direncanakan pada 21 Februari 2024 dan pemilihan kepala daerah pada 24 November 2024," ujar Ilham.
Pernyataan KPU RI tersebut, guna meluruskan pemberitaan yang dimuat salah satu media daring pada 20 Juni 2020. Anggota KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan pemberitaan tersebut sudah lama saat wacana revisi UU Pemilu sehingga tidak relevan lagi. (OL-1)
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved