Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
INSTRUKSI Presiden Joko Widodo untuk menurunkan harga tes polymerase chain reaction (PCR) diapresiasi oleh anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi.
Menurut Baidowi, instruksi tersebut patut diapresiasi namun harga yang diturukan 50% masih lebih tinggi dibandingkan negara lain.
"Misalnya di Uzbekistan, harga PCR sekitar Rp350 ribu itupun yang 6 jam. Kalau yang 24 jam lebih murah," ujarnya, Minggu (15/8).
Pemerintah sambungnya juga harus meningkatkan infrastruktur kesehatan selain tetap menurunkan harga PCR untuk mempercapat proses tracking.
"Pemerintah wajib meningkatkan infrastruktur kesehatan. Sebab, tidak semua RS memiliki laboratorium pengujian sample," kata Baidowi.
Dalam mempercepat tracking perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya PCR.
"Karena sejauh ini masyarakat merasa takut kalau d PCR, hal itu akibat minimnya edukasi. Maka dari itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat," tukasnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo memerintahkan agar harga tes PCR diturunkan. Jokowi meminta agar biaya tes PCR di kisaran Rp 450 ribu-Rp 550 ribu dengan hasil keakuratan hasil 1x24 jam. (Sru/OL-09).
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Narasi kenaikan gaji anggota DPR RI bukan sesuatu yang mendesak untuk direalisasikan.
Nasir menjelaskan setelah aspek redaksional selesai, draf RUU KUHAP akan dikembalikan ke Panja untuk masuk proses finalisasi. Namun ia belum bisa memastikan waktu penyelesaian tersebut.
SEPANJANG tiga periode di DPR, saya tidak mendapat kepercayaan fraksi/partai untuk menjadi pimpinan di badan atau komisi di DPR.
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved