Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
INSTRUKSI Presiden Joko Widodo untuk menurunkan harga tes polymerase chain reaction (PCR) diapresiasi oleh anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi.
Menurut Baidowi, instruksi tersebut patut diapresiasi namun harga yang diturukan 50% masih lebih tinggi dibandingkan negara lain.
"Misalnya di Uzbekistan, harga PCR sekitar Rp350 ribu itupun yang 6 jam. Kalau yang 24 jam lebih murah," ujarnya, Minggu (15/8).
Pemerintah sambungnya juga harus meningkatkan infrastruktur kesehatan selain tetap menurunkan harga PCR untuk mempercapat proses tracking.
"Pemerintah wajib meningkatkan infrastruktur kesehatan. Sebab, tidak semua RS memiliki laboratorium pengujian sample," kata Baidowi.
Dalam mempercepat tracking perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya PCR.
"Karena sejauh ini masyarakat merasa takut kalau d PCR, hal itu akibat minimnya edukasi. Maka dari itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat," tukasnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo memerintahkan agar harga tes PCR diturunkan. Jokowi meminta agar biaya tes PCR di kisaran Rp 450 ribu-Rp 550 ribu dengan hasil keakuratan hasil 1x24 jam. (Sru/OL-09).
Kebijakan penghapusan tunggakan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang nonaktif dan terbukti tidak mampu berpotensi rumit bahkan membebani rakyat miskin.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved