Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYELENGGARA pemilihan umum (pemilu) diminta membuka opsi lain bagi calon pemilih untuk menggunakan hak suaranya.
Hal itu ditekankan Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati, yang menyarankan agar KPU RI menggunakan metode pemilihan lewat pos untuk mengurangi kerumunan orang.
“Sudah ada negara yang melakukan metode seperti ini. Jadi tidak ada salahnya untuk dipikirkan, terutama jika pandemi covid-19 belum usai,” ujar Ninis, sapaan akrabnya, saat dihubungi, Rabu (11/8).
Baca juga: KPU Perkuat Manajemen Risiko Penyelenggaraan Pemilu 2024
Menurutnya, selain aman bagi pemilih, metode pengiriman suara via pos juga aman untuk penyelenggara. Apalagi, KPU sudah memiliki pengalaman saat menyelenggarakan pemilu di luar negeri.
“Kan surat suaranya ada yang dikirim via pos, untuk dihitung saat hari pemilihan,” imbuh Ninis.
Baca juga: Sambut HUT RI, Istana Resmikan Pembukaan Pameran Foto
Terkait adanya potensi kecurangan saat menggunakan metode tersebut, Ninis berpendapat masyarakat tentu berharap Bawaslu RI bekerja lebih keras. “Apalagi, anggaran Bawaslu kan saat ini begitu besar,” pungkasnya.
Menyoroti regulasi, dia menilai mau tidak mau pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu harus segera lakukan pemetaan. Dalam hal ini, merumuskan aturan teknis agar tidak terjadi kebingungan dalam implementasi.
“Hasil dari pemetaan ini akan menunjukkan, apakah aturan saat ini harus direvisi atau tidak,” tutup dia.(OL-11)
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Melihat ancaman besar terhadap keberlanjutan layanan kesehatan dasar, dr. Harmeni mendirikan Symptomedic, platform telemedisin dan layanan pengantaran obat.
ANCAMAN kesehatan global kembali muncul dari Tiongkok. Setelah virus corona yang menyebabkan pandemi covid-19, kali ini virus baru influenza D (IDV) ditemukan.
Sengketa gaji Cristiano Ronaldo dengan Juventus terkait penundaan pembayaran saat pandemi covid-19 masih berlanjut. Putusan arbitrase dijadwalkan 12 Januari 2026.
Teknologi vaksin mRNA, yang pernah menyelamatkan dunia dari pandemi covid-19, kini menghadapi ancaman.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
Studi Nature Communications ungkap pandemi Covid-19 mempercepat penuaan otak rata-rata 5,5 bulan, meski tanpa infeksi. Siapa yang paling terdampak?
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved