Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYELENGGARA pemilihan umum (pemilu) diminta membuka opsi lain bagi calon pemilih untuk menggunakan hak suaranya.
Hal itu ditekankan Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati, yang menyarankan agar KPU RI menggunakan metode pemilihan lewat pos untuk mengurangi kerumunan orang.
“Sudah ada negara yang melakukan metode seperti ini. Jadi tidak ada salahnya untuk dipikirkan, terutama jika pandemi covid-19 belum usai,” ujar Ninis, sapaan akrabnya, saat dihubungi, Rabu (11/8).
Baca juga: KPU Perkuat Manajemen Risiko Penyelenggaraan Pemilu 2024
Menurutnya, selain aman bagi pemilih, metode pengiriman suara via pos juga aman untuk penyelenggara. Apalagi, KPU sudah memiliki pengalaman saat menyelenggarakan pemilu di luar negeri.
“Kan surat suaranya ada yang dikirim via pos, untuk dihitung saat hari pemilihan,” imbuh Ninis.
Baca juga: Sambut HUT RI, Istana Resmikan Pembukaan Pameran Foto
Terkait adanya potensi kecurangan saat menggunakan metode tersebut, Ninis berpendapat masyarakat tentu berharap Bawaslu RI bekerja lebih keras. “Apalagi, anggaran Bawaslu kan saat ini begitu besar,” pungkasnya.
Menyoroti regulasi, dia menilai mau tidak mau pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu harus segera lakukan pemetaan. Dalam hal ini, merumuskan aturan teknis agar tidak terjadi kebingungan dalam implementasi.
“Hasil dari pemetaan ini akan menunjukkan, apakah aturan saat ini harus direvisi atau tidak,” tutup dia.(OL-11)
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
Thomas Djiwandono mengusulkan agar pemerintah dan bank sentral meninggalkan skema burden sharing yang diterapkan pada masa pandemi covid-19.
Melihat ancaman besar terhadap keberlanjutan layanan kesehatan dasar, dr. Harmeni mendirikan Symptomedic, platform telemedisin dan layanan pengantaran obat.
ANCAMAN kesehatan global kembali muncul dari Tiongkok. Setelah virus corona yang menyebabkan pandemi covid-19, kali ini virus baru influenza D (IDV) ditemukan.
Sengketa gaji Cristiano Ronaldo dengan Juventus terkait penundaan pembayaran saat pandemi covid-19 masih berlanjut. Putusan arbitrase dijadwalkan 12 Januari 2026.
Teknologi vaksin mRNA, yang pernah menyelamatkan dunia dari pandemi covid-19, kini menghadapi ancaman.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved