Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
DALAM pidato kebangsaan, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto dalam pidato kebangsaan, menegaskan komitmen Partai Golkar dalam mendukung peningkatan kualitas demokrasi.
Menurut Airlangga, hal itu ditunjukkan dengan berbagai kebijakan dalam partai yang lebih terbuka, responsif, dan demokratis.
"Untuk meningkatkan kualitas kader partai. Partai Golkar telah mendirikan Golkar Institute sebagai ikhtiar untuk meningkatkan kualitas kader dengan tiga pilar kemampuan, yaitu ekonomi, politik, dan kepemimpinan," papar Airlangga pada keterangan pers, Rabu (11/8).
Partai politik sebagai pilar demokrasi, menurut Airlangga, diharapkan dapat melahirkan SDM untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap politik.
"Hal itu menjadi instrumen untuk transformasi politik bagi generasi muda ke arah yang lebih baik lagi di masa mendatang," ujarnya.
Mengutip hasil penelitian the Economic Intelligence Unit, tentang demokrasi indeks di tahun 2020. Airlangga yang juga menjabat Menko Perekonomian mengatakan bahwa ada lima indikator penilaian yaitu proses elektoral dan pluralisme, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, kebebasan sipil, dan budaya politik.
Dalam rilis tersebut disebutkan, pandemi Covid-19 mempengaruhi kualitas demokrasi secara global, tak terkecuali indonesia.
"Laporan itu menyebutkan indonesia berada dalam kelompok negara demokrasi yang belum sempurna. Seperti negara-negara ASEAN lainnya," katanya.
Dalam kategori fungsi pemerintahan, Indonesia dengan skor 7,5 menunjukkan kinerja lebih baik dari median kebanyakan atau di angka 5,0 dari negara-negara di dunia.
Untuk indikator proses elektoral dan pluralisme, Indonesia mendapat skor 7, 85 yang menunjukkan nilai yang baik. Demikian pula dalam hal partisipasi politik Indonesia mendapat skor 6,11.
"Kita mengalami penurunan dalam hal budaya politik dan kebebasan sipil. Budaya politik sangat penting untuk menopang bagi tumbuhnya demokrasi agar lebih berkualitas. Masih ada penilaian masyarakat kita yang kurang percaya atau bahkan tidak percaya terhadap efektifitas sistem demokrasi," kata Airlangga.
Karena itu menurut Airlangga, pendidikan politik secara mendalam harus terus menerus kita kembangkan mulai dari tingkat elit hingga akar rumput.
"Dalam hal kebebasan sipil, kita harus meningkatan penghormatan atas kemajemukan, meningkatakan toleransi dalam kehidupan beragama dan penghargaan terhadap hak asasi manusia," tegasnya. (RO/OL-09)
Tarik-menarik kepentingan tersebut membuat pembahasan pasal-pasal dalam RUU Pemilu sarat akan negosiasi politik.
Pilkada lewat DPRD manuver politik para elite yang telah diperhitungkan secara matang demi pembagian kekuasaan di tingkat daerah.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Pantas Nainggolan menegaskan perombakan struktur ini menjadi fondasi kebangkitan partai di Jakarta.
Sebanyak delapan parpol, setelah beberapa kali pertemuan, bersepakat resmi mendeklarasikan komitmen dan semangat bersama bernama GKSR.
Budi membeberkan ada arahan dari Jokowi untuk terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Partai politik yang mengedepankan kejujuran akan membuat partai tersebut terbuka dan dinamis.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Demokrasi, bisa bertumbuh dari akar ilmu (pengetahuan) yang terintegrasi dengan amal perbuatan
IPK Indonesia 2025 turun ke skor 34. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai perbaikan penegakan hukum jadi kunci pemberantasan korupsi.
Pakar FH UI Titi Anggraini menyoroti lemahnya transparansi keuangan partai politik Indonesia, menekankan audit eksternal dan pengawasan tegas dibutuhkan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved