Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DALAM pidato kebangsaan, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto dalam pidato kebangsaan, menegaskan komitmen Partai Golkar dalam mendukung peningkatan kualitas demokrasi.
Menurut Airlangga, hal itu ditunjukkan dengan berbagai kebijakan dalam partai yang lebih terbuka, responsif, dan demokratis.
"Untuk meningkatkan kualitas kader partai. Partai Golkar telah mendirikan Golkar Institute sebagai ikhtiar untuk meningkatkan kualitas kader dengan tiga pilar kemampuan, yaitu ekonomi, politik, dan kepemimpinan," papar Airlangga pada keterangan pers, Rabu (11/8).
Partai politik sebagai pilar demokrasi, menurut Airlangga, diharapkan dapat melahirkan SDM untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap politik.
"Hal itu menjadi instrumen untuk transformasi politik bagi generasi muda ke arah yang lebih baik lagi di masa mendatang," ujarnya.
Mengutip hasil penelitian the Economic Intelligence Unit, tentang demokrasi indeks di tahun 2020. Airlangga yang juga menjabat Menko Perekonomian mengatakan bahwa ada lima indikator penilaian yaitu proses elektoral dan pluralisme, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, kebebasan sipil, dan budaya politik.
Dalam rilis tersebut disebutkan, pandemi Covid-19 mempengaruhi kualitas demokrasi secara global, tak terkecuali indonesia.
"Laporan itu menyebutkan indonesia berada dalam kelompok negara demokrasi yang belum sempurna. Seperti negara-negara ASEAN lainnya," katanya.
Dalam kategori fungsi pemerintahan, Indonesia dengan skor 7,5 menunjukkan kinerja lebih baik dari median kebanyakan atau di angka 5,0 dari negara-negara di dunia.
Untuk indikator proses elektoral dan pluralisme, Indonesia mendapat skor 7, 85 yang menunjukkan nilai yang baik. Demikian pula dalam hal partisipasi politik Indonesia mendapat skor 6,11.
"Kita mengalami penurunan dalam hal budaya politik dan kebebasan sipil. Budaya politik sangat penting untuk menopang bagi tumbuhnya demokrasi agar lebih berkualitas. Masih ada penilaian masyarakat kita yang kurang percaya atau bahkan tidak percaya terhadap efektifitas sistem demokrasi," kata Airlangga.
Karena itu menurut Airlangga, pendidikan politik secara mendalam harus terus menerus kita kembangkan mulai dari tingkat elit hingga akar rumput.
"Dalam hal kebebasan sipil, kita harus meningkatan penghormatan atas kemajemukan, meningkatakan toleransi dalam kehidupan beragama dan penghargaan terhadap hak asasi manusia," tegasnya. (RO/OL-09)
Negara demokrasi tanpa kritik dapat membuka jalan menuju otoritarianisme.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar pengujian norma keterwakilan perempuan yang terdapat dalam UU MD3.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
MENGINJAK usia 80 tahun Indonesia merdeka dan berdemokrasi, Laboratorium Indonesia 2045 menilai hubungan partai politik dan konstituen semakin memburuk.
Partai politik di Indonesia saat ini juga mengalami permasalah yang sama yakni konstituen lebih terikat pada tokoh daripada pada program atau ideologi partai.
PAKAR Hukum Tata Negara mempertanyakan urgensi pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di tingkat global, tidak ada praktik serupa.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyinggung soal munculnya fenomena Negara Konoha, Indonesia Gelap, hingga bendera One Piece dalam kehidupan berdemokrasi saat sidang tahunan MPR
GEJALA kemunduran demokrasi di Indonesia dinilai semakin nyata dan mengkhawatirkan. Tanda menguatnya pola kekuasaan ala Orde Baru berpotensi menyeret ke otoritarianisme
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved