Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meminta para pengusaha tidak ragu untuk melapor kepada dirinya. Khususnya, jika ada aparat pemerintahan yang meminta bayaran dalam memproses perizinan usaha.
"Saya tidak mau lagi mendengar ada kesulitan yang dihadapi pengusaha. Saya tidak mau ada lagi yang melakukan suap. Semua harus terbuka, transparan dan memudahkan. Jika ada aparat pemerintah yang tidak bersih, laporkan kepada saya," tegas Jokowi sapaan akrab presiden, dalam peluncuran Online Single Submission Berbasis Risiko di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta, Senin (9/8).
Kepala negara mengatakan, saat ini, pemerintah telah melakukan berbagai reformasi pelayanan perizinan sehingga memudahkan para pebisnis dalam memulai dan menjalankan usaha.
"Kita ingin mendorong lebih banyak wirausaha baru, mempercepat transformasi sektor informal menjadi sektor formal dan yang paling penting menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya," tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu. (OL-13)
Baca Juga: Polsek Pesanggrahan Belum Tahu Ada Gangster Sadis di wilayahnya
Pentingnya ruang belajar yang selaras dengan tantangan nyata di lapangan.
Tahun ini partisipan program antara lain SMKN 18 Jakarta, SMKN 20 Jakarta, SMKN 43 Jakarta, SMKN 51 Jakarta, serta SMA HighScope Indonesia cabang Bali, Denpasar, dan TB Simatupang.
Program Desaku Maju–GERCEP direncanakan berlangsung dalam 58 kelas di 38 desa.
Yayasan Indonesia Setara bekerja sama dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perindustrian Perdagangan (DKUKMPP) Kota Cirebon serta Refo menggelar workshop digital marketing.
Data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024 mencatat jumlah wirausaha Indonesia telah mencapai 3,47% dari total penduduk, naik dari 3,21% pada tahun sebelumnya.
Program Kartini Bluebird, wadah pemberdayaan bagi istri dan putri pengemudi Bluebird yang berdiri sejak 2014, terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ekonomi keluarga
Presiden Prabowo Subianto disebut akan mengambil langkah tegas untuk membersihkan birokrasi dan sektor swasta dari oknum-oknum bermasalah yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi.
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.
Pengalaman para relawan di lapangan kebencanaan menunjukkan bahwa penanganan bencana banjir Sumatra kali ini kembali memperlihatkan satu masalah mendasar.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menegaskan reformasi birokrasi harus menghadirkan perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
PAKAR manajemen dan ekonom senior Prof. Rhenald Kasali menegaskan kepemimpinan yang tegas menjadi faktor krusial dalam menyelesaikan kompleksitas perizinan investasi di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved