Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH meminta para pamong praja di lingkungan pemerintah pusat dan daerah agar tidak berorientasi menduduki jabatan struktural.
Pasalnya, ungkap Wakil Presiden Ma’ruf Amin, pemerintah, saat ini, lebih mengembangkan jabatan fungsional yang mengutamakan keahlian seiring dengan prioritas penyederhanaan birokrasi.
“Pamong praja diminta menunjukkan moralitas dan jiwa yang berdedikasi tinggi, serta jangan berorientasi menduduki jabatan struktural,” kata Ma'ruf saat melantik pamong praja muda lulusan IPDN Jatinangor di Istana Presiden, Selasa (3/8).
Baca juga: Wakil Ketua Komisi X DPR Minta Jaminan Hari Tua Atlet Jadi Keharusan
Ma’ruf meminta para pamong praka bisa beradaptasi, berinovasi, dan berkreasi untuk kemajuan dan percepatan pelaksanaan tugas dengan mengedepankan produktivitas kerja.
Selain itu, para pamong diminta bisa memahami tugas pokok dan fungsi struktur organisasi serta pola pikir dan budaya kerja di lingkungan kerja masing-masing.
“Jangan pernah berpuas diri karena tantangan dan tuntutan di era global ini sangat berat, apalagi di era upaya pemulihan ekonomi selama dan pasca-masa pandemi covid-19,” tegas Ma'ruf.
Ma’ruf menambahkan pamong praja juga harus responsif dan peka terhadap dinamika perubahan lingkungan serta antisipatif terhadap paham paham radikalisme dan terorisme.
“Termasuk juga isu-isu yang berpotensi memecah-belah masyarakat seperti hoaks dan kejahatan siber lainnya,” jelasnya.
Selain itu, pamong praja dituntut mampu berpikir secara jernih, komprehensif, dan visioner, serta memberikan pengabdian yang tulus ikhlas dan mampu bekerja cepat, bekerja keras, bekerja cerdas serta bekerja tuntas.
“Sebagai pamong praja muda, anda juga dituntut mampu mewujudkan netralitas ASN dan mampu melayani, mengayomi, melindungi seluruh masyarakat tanpa terkecuali dan menjadi bagian dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yg baik. Jadilah pejuang dan pemikir, pemikir dan pejuang, untuk kejayaan bangsa dan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (OL-1)
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
Putusan kasasi ini menjadi bentuk kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak konstitusional tiap warga negara.
Menurut Setyawan, pengaturan tersebut membuat KY tidak lagi dapat melakukan pengawasan secara mandiri sebagaimana mandat yang diberikan undang-undang.
Setyawan menegaskan KY tidak mempersoalkan secara prinsip usulan perpanjangan usia pensiun tersebut.
510 laporan yang disampaikan langsung, 715 laporan melalui pos, 200 laporan melalui media online, 14 laporan berupa informasi, serta 1.206 laporan berupa tembusan.
Bea Cukai Sidoarjo dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mojokerto melakukan operasi bersama pada Kamis, 17 April 2025, untuk memberantas peredaran rokok ilegal.
Sebanyak 1.084 Praja Utama yang terdiri dari 722 praja putra dan 362 praja putri siap mengabdi di daerah asal pendaftaran masing-masing dalam rangka menjalankan Praktik Lapangan IV .
Ma’ruf menyebutkan, untuk membuat kualitas publik semakin terus meningkat dibutuhkan birokrat yang adaptif terhadap perubahan, serta mampu membangun kolaborasi dalam berkinerja
Hal ini dilakukan guna memberikan pengetahuan terkait upaya antisipasi dan strategi mengatasi gerakan radikalisme
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan insight baru terkait upaya-upaya pemulihan ekonomi dan serta membangun inovasi oleh pemda
Ridwan Kamil mengatakan, penanganan pandemi dan ketahanan nasional tercipta dari aparatur negara yang bekerja efektif
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved