Senin 26 Juli 2021, 16:54 WIB

Pemda Harus Tindak Lanjuti Kebijakan PPKM Terbaru

Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum
Pemda Harus Tindak Lanjuti Kebijakan PPKM Terbaru

Antara
Sejumlah kendaraan melaju di ruas Jalan Tol Jagorawi, Jawa Barat, di masa PPKM.

 

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah untuk segera menindaklanjuti Instruksi Mendagri Nomor 24, 25 dan 26, yang mengatur pelaksanaan PPKM level 4, 3, 2 dan 1 di seluruh wilayah.

"Kita harap rekan-rekan kepala daerah segera melakukan langkah lanjutan. Mulai dari rapat koordinasi dengan forkopimda, hingga mengeluarkan produk kebijakan. Baik dalam surat edaran, instruksi gubernur, bupati, hingga wali kota," ujar Tito di Kantor Presiden, Senin (26/7).

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa dalam menciptakan kebijakan, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus memiliki kesamaan persepsi. Serta, menyesuaikan situasi dan karakteristik di wilayah masing-masing.

Baca juga: Presiden: Kekuatan Doa Bantu Kalahkan Pandemi

Sehingga, pelaksanaan program di lapangan bisa berjalan efektif. Pemerintah daerah juga harus berkoordinasi dengan organisasi dan tokoh masyarakat yang berpengaruh. Dengan upaya tersebut, masyarakat diharapkan mau mematuhi regulasi yang telah ditetapkan.

"Penegakan hukum menjadi pilihan terakhir. Saya sudah menyampaikan kepada seluruh kepala Satpol PP, untuk mengedepankan cara persuasif dan preventif," imbuh Tito.

Baca juga: Satgas: Kepatuhan Memakai Masker dan Jaga Jarak Masih Kurang

Dalam Instruksi Mendagri Nomor 24 Tahun 2021, terdapat 95 kabupaten/kota di Jawa dan Bali yang masuk kategori level 4. Lalu, sebanyak 33 kabupaten/kota tergolong level 3.

Adapun, di Instruksi Mendagri Nomor 25 dan 26 Tahun 2021, terdapat 45 kabupaten/kota di luar Jawa dan Bali yang masuk kategori level 4. Kemudian, sekitar 276 kabupaten/kota yang berada di level 3.

"Di situ ada beberapa pembatasan, namun dengan sedikit perubahan. Paling utama adalah kegiatan untuk UMKM. Kita tahu bahwa UMKM cukup terdampak, sehingga tidak kita larang. Tapi, kita tegaskan dapat dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat," tandasnya.(OL-11)

 

Baca Juga

MI/M Irfan

Tito Lantik Komjen Paulus Waterpauw jadi Deputi BNPP

👤Indriyani Astuti 🕔Kamis 21 Oktober 2021, 14:51 WIB
Paulus dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147/TPA Tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan...
MI/MOH IRFAN

Banyak Masalah, Junimart Minta Kementerian ATR/BPN Berbenah

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 21 Oktober 2021, 13:55 WIB
Konflik-konflik yang terjadi di masyarakat dengan para pengusaha di beberapa daerah menimbulkan keresahan di...
ANTARA FOTO/ Reno Esnir

Kasus Bupati Banjarnegara, KPK Periksa Sejumlah Pengusaha

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Kamis 21 Oktober 2021, 13:48 WIB
Saksi-saksi yang diperiksa yakni Direktur CV Karya Bhakti Nursisi Budiono, Presiden Direktur PT Adi Wijaya Hadi Suwarno, Direktur CV Puri...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Menolakkan Ancaman Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah perlu memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan ekstrem diterima rumah tangga miskin ekstrem yang ada di wilayah prioritas.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya