Rabu 21 Juli 2021, 10:39 WIB

ICW Tuding KPK Era Firli Otoriter karena Laporkan Greenpeace ke Polisi

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
ICW Tuding KPK Era Firli Otoriter karena Laporkan Greenpeace ke Polisi

MI/Susanto
Aktivis Greenpeace menembakkan laser berisi seruan Save KPK di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rasuna Said, Jakarta.

 

INDONESIA Corruption Watch (ICW) menyayangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan Greenpeace Indonesia ke polisi. ICW menilai Lembaga Antikorupsi itu menjadi otoriter usai dinahkodai oleh Firli Bahuri.

"Pelaporan terhadap masyarakat sipil yang dilakukan KPK ke Polres Jakarta Selatan akan dicatat sejarah sebagai bukti KPK di bawah komando Firli Bahuri benar-benar telah berubah menjadi lembaga otoriter dan bersikap antikritik," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana melalui keterangan tertulis, Rabu (21/7).

Kurnia menilai pelaporan itu berlebihan. Lembaga Antikorupsi dinilai sedang mencari cara untuk menutup masalah dengan pelaporan itu.

Baca juga: KPK Laporkan Greenpeace ke Polisi, ICW Tuntut Dewas Bertindak

"Langkah pelaporan ke kepolisian juga kian menggambarkan ketidakmampuan KPK menutupi skandal penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan yang pada akhirnya memberhentikan punggawa-punggawa di lembaga antirasuah tersebut," tutur Kurnia.

Sebelumnya, aksi tembakan laser ke Gedung Merah Putih KPK berujung laporan polisi. Lembaga Antikorupsi itu melaporkan aksi yang dilakukan Greenpeace Indonesia itu ke polisi.

"KPK, melalui Biro Umum, telah melakukan koordinasi dan pelaporan kepada Polres Jakarta Selatan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri, Senin (19/7).

Ali mengatakan penembakan laser itu dilaporkan atas tudingan melakukan demonstrasi di luar jam yang diperbolehkan. Lembaga Antikorupsi itu merasa terganggu karena unjuk rasa dilakukan pukul 19.05 WIB.

"Kami menilai telah ada potensi kesengajaan melakukan gangguan ketertiban dan kenyamanan operasional perkantoran KPK sebagai objek vital nasional yang dilakukan pihak eksternal dimaksud," tegas Ali. (OL-1)

Baca Juga

MI/CIKWAN

KPK Panggil Dedi Mulyadi Terkait Korupsi di Indramayu

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Rabu 04 Agustus 2021, 12:21 WIB
KPK memeriksa Dedi untuk mendalami rasuah yang dilakukan anggota DPRD Jawa Barat Ade Barkah Surahman dan mantan anggota DPRD Jawa Barat...
MI/Rommy Pujianto

Sertifikat Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Layanan Publik, Ombudsman: Diskriminatif

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Rabu 04 Agustus 2021, 11:26 WIB
Kebijakan pemerintah yang mensyaratkan sertifikat vaksinasi covid-19 sebagai 'screening' pelayanan publik merupakan tindakan...
dok:instagram

PPATK: Dana Hibah Akidi Sebesar Rp2 Triliun Fiktif

👤Hilda Julaika 🕔Rabu 04 Agustus 2021, 11:16 WIB
PPATK menyimpulkan bahwa sumbangan Rp2 triliun untuk penanganan Covid-19 di Sumatera Selatan (Sumsel) adalah bodong atau...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Kenyang Janji dan Pasrah Menunggu Keajaiban

Sejak peristiwa gempa bumi disertai tsunami dan likuefaksi di Palu, Sigi, dan Donggala, Sulawesi Tengah hingga kini masih banyak warga terdampak bencana tinggal di hunian sementara.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya