Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
MAJELIS hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memutuskan untuk merampas uang dalam rekening Bank Garansi di BNI cabang Gambir dalam perkara rasuah ekspor benih bening lobster (BBL) yang menyeret mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Hal itu disampaikan saat majelis hakim membacakan surat putusan Edhy dan terdakwa lainnya.
"Barang bukti No 1.524 huruf a berupa uang sejumlah Rp51.799.542.040 dirampas untuk negara," terang hakim ketua Albertus Usada di ruang sidang, Kamis (15/7).
Dalam perkara tersebut, seluruh uang yang terkumpul di Bank Garansi mencapai Rp52,319 miliar. Dari angka itu, majelis hakim memutuskan untuk mengembalian uang sejumlah Rp150 juta kepada UD Bali Sukses Mandiri, Rp 120 juta ke PT Sinar Lautan Perkasa, serta Rp250 juta kepada PT PT Hutama Asia Sejahtera.
Putusan majelis hakim mengamini tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya. Diketahui, uang yang terkumpul di Bank Garansi diperoleh dari komitmen antara calon ekportir BBL dan Kepala Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I Soekarno-Hatta, Habrin Yake.
Baca juga: Bekas Menteri KKP Edhy Prabowo Divonis 5 Tahun Penjara
Para calon eksportir BBL diminta oleh Ketua Tim Uji Tuntas (Due Diligence) program ekspor BBL, Andreau Misanta Pribadi, sebagai jaminan ekspor BBL. Edhy disebut mematok setoran uang dari para calon eksportir sebesar Rp1.000 per ekor BBL jenis pasir dan Rp1.500 per ekor BBL jenis mutiara ke rekening Bank Garansi.
Ketiga perusahaan eksportir yang telah disebutkan di atas diketahui belum merealisasikan ekspor BBL. Dalam perkara tersebut, penyetoran uang ke Bank Garansi dilakukan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kendati demikian, Kementerian Keuangan belum menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah tentang PNBP Ekspor BBL. (OL-4)
KPK kembali mengembangkan kasus dugaan rasuah terkait penyaluran bansos di Kemensos. Surat perintah penyidikan (sprindik) diterbitkan dari Agustus 2025.
Ia menekankan bahwa setiap anggaran yang diamanahkan untuk menyukseskan program-program Kementerian Sosial harus digunakan secara transparan dan kredibel.
Dia memastikan KUHAP baru tidak akan melemahkan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi dipastikan tidak berkurang.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengangkutan bantuan sosial di Kementerian Sosial mencapai Rp200 miliar.
Empat orang dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.
KPK sudah berkali-kali menanyakan pengembangan kasus pencucian uang Setnov di Bareskrim. Saat ini, eks Ketua DPR itu sudah menghirup udara bebas usai mendapatkan kebebasan bersyarat.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 3 tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan pada Inhutani V.
KPK belum memeriksa saksi terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut). Penyidik fokus melakukan penggeledahan untuk mencari bukti.
KPK meyakini pengusutan kasus ini sangat didukung masyarakat. Sebab, penyebab jalan rusak di Sumut sudah ditahui, dan pihak terlibat kini diproses hukum.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut).
Suap dan gratifikasi di sektor pendidikan biasanya terjadi karena adanya orang tua murid memaksakan anaknya masuk sekolah tertentu.
JAM-Pidsus Kejaksaan Agung menyita uang senilai Rp2 miliar dari hakim Djuyamto yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara korupsi minyak goreng
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved