Kamis 15 Juli 2021, 19:53 WIB

Uang Rp51,8 Miliar Dari Kasus Korupsi Ekspor Lobster Dirampas Negara

Tri subarkah | Politik dan Hukum
Uang Rp51,8 Miliar Dari Kasus Korupsi Ekspor Lobster Dirampas Negara

ANTASENA / AFP
Bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo

 

MAJELIS hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memutuskan untuk merampas uang dalam rekening Bank Garansi di BNI cabang Gambir dalam perkara rasuah ekspor benih bening lobster (BBL) yang menyeret mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Hal itu disampaikan saat majelis hakim membacakan surat putusan Edhy dan terdakwa lainnya.

"Barang bukti No 1.524 huruf a berupa uang sejumlah Rp51.799.542.040 dirampas untuk negara," terang hakim ketua Albertus Usada di ruang sidang, Kamis (15/7).

Dalam perkara tersebut, seluruh uang yang terkumpul di Bank Garansi mencapai Rp52,319 miliar. Dari angka itu, majelis hakim memutuskan untuk mengembalian uang sejumlah Rp150 juta kepada UD Bali Sukses Mandiri, Rp 120 juta ke PT Sinar Lautan Perkasa, serta Rp250 juta kepada PT PT Hutama Asia Sejahtera.

Putusan majelis hakim mengamini tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya. Diketahui, uang yang terkumpul di Bank Garansi diperoleh dari komitmen antara calon ekportir BBL dan Kepala Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I Soekarno-Hatta, Habrin Yake.

Baca juga: Bekas Menteri KKP Edhy Prabowo Divonis 5 Tahun Penjara

Para calon eksportir BBL diminta oleh Ketua Tim Uji Tuntas (Due Diligence) program ekspor BBL, Andreau Misanta Pribadi, sebagai jaminan ekspor BBL. Edhy disebut mematok setoran uang dari para calon eksportir sebesar Rp1.000 per ekor BBL jenis pasir dan Rp1.500 per ekor BBL jenis mutiara ke rekening Bank Garansi.

Ketiga perusahaan eksportir yang telah disebutkan di atas diketahui belum merealisasikan ekspor BBL. Dalam perkara tersebut, penyetoran uang ke Bank Garansi dilakukan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kendati demikian, Kementerian Keuangan belum menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah tentang PNBP Ekspor BBL. (OL-4)

Baca Juga

Dok.MI

Mahfud Sebut Korupsi Terbanyak di DPR, NasDem: Tangkap Saja

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Minggu 04 Juni 2023, 17:15 WIB
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem, Ahmad Ali, menegaskan jika memang terbukti anggota DPR RI tangkap saja tanpa pandang...
Ist/DPR

DPR: Restrukturisasi Satgas Langkah Tepat Pemberantasan TPPO

👤Media Indonesia 🕔Minggu 04 Juni 2023, 17:00 WIB
Satgas Pemberantasan dan Pencegahan TPPO juga merupakan langkah yang tepat karena dapat mengoptimalkan penegakan hukum ke...
MI/Susanto

Tolak Proporsional Tertutup, Ahmad Ali: MK Harus Perhatikan Aspirasi Rakyat

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Minggu 04 Juni 2023, 16:45 WIB
WAKIL Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem, Ahmad Ali mendesak Mahkamah konstitusi (MK) untuk memperhatikan aspirasi rakyat dalam memutuskan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya