Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MAJELIS hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis terhadap mantan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi, dengan pidana penjara 3,5 tahun. Hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan.
Putusan itu dibacakan hakim ketua Albertus Usada dengan didampingi hakim anggota, yakni Susanti Arsi Wibawani dan Ali Muhtarom. Majelis hakim meyakini Rohadi telah melakukan beberapa tindak pidana korupsi, sekaligus tindak pidana pencucian uang.
"Menyatakan terdakwa Rohadi terbutki secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu subsider, dakwaan kedua, dakwaan ketiga. Serta, melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan keempat," ujar Albertus di ruang sidang, Rabu (14/7).
Baca juga: Hakim Soalkan Tanah Sitaan Kasus Rohadi
Vonis hakim itu lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, jaksa KPK menuntut agar majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan ke Rohadi.
Dalam merumuskan putusan, hakim menilai perbuatan Rohadi yang tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagai alasan pemberat. Sementara, hal yang meringankan vonis adalah Rohadi dinilai kooperatif dalam menjalani proses peradilan.
"Terdakwa berterus terang memberikan keterangan di persidangan, terdakwa menyatakan mengaku bersalah, terdakwa menjadi tulang punggung keluarga," imbuh Albertus.
Di sisi lain, majelis hakim menolak permohonan justice collaborator yang diajukan Rohadi. Sebab, pelaku utama dalam perkara tersebut adalah Rohadi sendiri. Seusai hakim mengetuk palu, jaksa KPK Takdir Suhan menyatakan pihaknya masih mempertimbangkan putusan tersebut.
Baca juga: Jaksa Singgung Pajero untuk Bupati Indramayu di Sidang Rohadi
Adapun Rohadi yang mengikuti sidang secara dalam jaringan (daring) dari Lapas Sukamiskim, menyatakan siap menerima putusan. "Saya sebagai terdakwa menerima putusan ini, Yang Mulia," kata Rohadi.
Dalam perkara ini, Rohadi yang mendapat julukan 'PNS tajir', terbukti menerima suap aktif senilai Rp1,21 miliar, suap pasif Rp3,45 miliar dan gratifikasi Rp11,51 miliar. Selain itu, Rohadi juga didakwa melakukan TPPU dengan total mencapai Rp40,13 miliar.
TPPU dilakukan Rohadi dalam periode Desember 2010 sampai Juni 2016. Selama itu, dia diduga melakukan transaksi penukaran sejumlah mata uang asing ke rupiah. Uang hasil kejahatan yang dicuci Rohadi kemudian disetor secara tunai ke rekening atas nama Rohadi, maupun pihak terafilisasi seperti keluarga dan teman.(OL-11)
KEMENAG memastikan perhelatan akbar dua tahunan, Musabaqah Tiwalatil Qur’an (MTQ) Nasional Ke-29 di Banjarmasin, kalsel berjalann dengan fair dan tidak dapat diintervensi siapapun.
Penikaman seorang Panitera Pengganti di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu, Sulawesi Tengah, terjadi pada Rabu (4/10) malam.
PANITERA Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur Muhammad Ramadhan didakwa menjadi perantara suap kepada dua hakim PN Jakarta Selatan, Iswahyu Widodo dan Irwan.
MANTAN Panitera pengganti PN Jakarta Utara Rohadi, didakwa menerima dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil korupsi hingga senilai Rp40.133.694.896,-
Dalam kesaksiannya, Ali membenarkan dirinya memberikan sejumlah uang secara bertahap sejak 2010 sampai 2016 ke Rohadi.
Beberapa kasus kandasnya dakwaan KPK di tangan Pengadilan Tipikor.
KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Kota Depok melimpahkan berkas korupsi mantan Ketua Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jawa Barat.
MANTAN Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok Titi Nurhayati dituntut 1 tahun 6 bulan (1,5 tahun) atau 18 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Depok.
BENDAHARA Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Dinas PKP) Kota Depok, Acep bin Kotong Saan dijatuhi hukuman tiga tahun penjara karena terbukti memotong honor pegawai Dinas PKP
KEJARI Kota Depok pekan mendatang akan kembali memeriksa Kepala Dinas Pemadam kebakaran Kota Depok, R. Gandara Budiana (RGB) terkait dugaan kasus korupsi APBD untuk pengadaan sepatu dan PDL
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved