Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk dapat menemukan terobosan yang ouside of the box dalam mengambil langkah kebijakan terkait pajak. Menurutnya, Indonesia saat ini berada pada posisi yang serba salah jika tidak dilakukan dengan hati-hati.
“Satu sisi, kita butuh pendapatan negara yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan belanja yang besar. Tetapi di sisi lain, jangan sampai membebani masyarakat, seperti pajak sembako untuk rakyat dan pajak pendidikkan untuk rakyat,” terang politisi yang akrab disapa Ibas dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Menteri Keuangan yang digelar secara virtual, Senin (12/7/2021).
Diketahui, defisit anggaran pada semester I tahun 2020 mencapai Rp283,2 triliun atau sekitar 1,72% terhadap PDB. Ibas memperkirakan, utang Indonesia akan mengalami pertambahan mengingat kebutuhan belanja dan pembiayaan juga tinggi, terutama untuk penanganan Covid-19. Sedangkan di sisi lain, penerimaan negara juga belum baik.
Melihat dari keberadaan pandemi Covid-19 yang tidak akan berlalu dengan singkat, Ibas mengingatkan, sektor PPh dan cukai masih rendah realisasinya dibandingkan tahun lalu. Terlebih, lagi PPKM darurat saat ini baru akan terasa dampaknya pada penerimaan di bulan Agustus.
Politikus Partai Demokrat melanjutkan, kalau resesi biasanya itu dikurangi sekecil mungkin kenaikan PPn akan menjadi beban bagi rakyat. Penjualan perusahaan sudah pasti akan turun, begitu juga IHSG. Dia meminta pemerintah menanggapi isu ini dengan bijak. “Jangan sampai justru masyarakat sedang susah, usaha usaha sedang susah tapi dibebani dengan yang lebih ekstrem lagi,” pungkasnya. (RO/OL-09)
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved