Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH dinilai terlalu bernafsu mengejar target pertumbuhan ekonomi, sementara kesehatan masyarakat di masa pandemi ini tak terkonsentrasi dengan baik. Akibatnya, angka positif Covid-19 melonjak tinggi dan Indonesia pun berstatus sebagai negara lower middle income seperti dilaporkan Bank Dunia.
"Dulu saya sudah protes keras dengan postur APBN yang masih mendahulukan pertumbuhan ekonomi di atas segalanya. Padahal, kalau rakyat sakit mana mungkin ekonomi bisa bergerak,” kata Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Thohir dalam siaran persnya, Minggu (11/7/2021). Jatuhnya status Indonesia ini, sebagai konsekuensi dan imbas pola kebijakan pemerintah di masa pandemi yang tidak konsisten.
Nafsu mengejar pertumbuhan ekonomi dengan menafikan kesehatan masyarakat terlihat dari postur APBN. Pemerintah, nilai politisi PAN tersebut, terlihat galau antara mendahulukan ekonomi atau kesehatan. Padahal, sudah jelas kesehatan masyarakat di atas segalanya. Mengutip Cicero filsuf Romawi kuno bahwa kesehatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara (Salus Populi Suprema Lex Esto).
Hafisz mengingatkan bahwa target pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah tidak akan tercapai sepanjang kesehatan rakyat tidak ditangani dengan maksimal.
“Hari ini kita lihat saja Covid-19 merajalela. Pertumbuhan ekonomi belum membaik. Sampai-sampai kita semua enggak berani keluar rumah karena kasus Covid-19 naik tajam,” tutur legislator dapil Sumatera Selatan I ini.
Penanganan Covid-19 harus dilakukan secara extraordinary ketimbang memikirkan pertumbuhan ekonomi, yang tak kunjung tercapai.
“Situasi sekarang ini sudah tahap bahaya sekali, bahkan saat ini Indonesia sudah hampir sama dengan India,” ungkap Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) itu lagi. Data 7 Juli 2021, menunjukkan, kasus terinfeksi mencapai 34.379 dan angka kasus aktif 343.101.
Saat in, Indonesia sudah masuk “alert” untuk kedatangan di beberapa negara, karena meningkatnya kasus Covid-19 sama seperti India dan Iran.
“Inilah akibat pemerintah ambigu antara ekonomi dulu atau urus pandemi dulu. Karena mau ambil kedua-duanya, ekonomi tetap ingin tumbuh tinggi sambil juga ngurusin Covid-19. Ngurus Covid-19 nggak bisa disambil-sambil," tutup mantan Wakil Ketua Komisi XI DPR ini. (RO/OL-09)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Harga komoditas global diproyeksikan turun ke level terendah dalam enam tahun pada 2026.
Langkah ini tidak hanya mendekatkan pengolahan sampah ke sumbernya, namun juga berkontribusi dalam mengurangi beban TPA dan mendukung ekonomi sirkular.
Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia.
AWAL April 2025, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.
Di balik status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas, Bank Dunia mengungkapkan fakta mencengangkan: 60,3% dari total populasi Indonesia hidup dalam garis kemiskinan
Indonesia diproyeksikan hanya memiliki pertumbuan ekonomi rata-rata 4,8% hingga 2027. Adapun, rinciannya adalah 4,7% pada 2025, 4,8% pada 2026, dan 5% pada 2027.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved