Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
MAHKAMAH Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan Joko Tjandra dalam kasus pidana surat jalan palsu. Putusan tersebut menguatkan vonis yang dijatuhkan majelis hakim pengadilan tingkat pertama, yang menghukum Joko pidana penjara 2 tahun dan 6 bulan.
Dari laman Kepaniteraan MA, perkara kasasi Joko terdaftar dengan No. 590 K/Pid/2021 dengan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur sebagai pengadilan pengaju. Selain pihak Joko, permohonan kasasi juga diajukan oleh jaksa penuntut umum.
"Amar putusan jaksa penuntut umum dan terdakwa: TOLAK," demikian putusan yang dilansir pada Senin (5/7).
Baca juga: ICW nilai Joko Tjandra Layak Divonis Seumur Hidup
Persidangan kasasi Joko ditangani majelis hakim yang terdiri dari Soesilo, Hidayat Manao dan Andi Abu Ayyub Saleh. Penasihat hukum Joko, Soesilo Aribowo, membenarkan bahwa putusan di upaya hukum luar biasa yang diajukannya, serupa dengan putusan di PN Jakarta Timur pada Desember 2020. "Tetap seperti putusan PN," ujarnya melalui pesan singkat kepada Media Indonesia.
Namun, Soesilo enggan menjawab saat ditanya langkah lebih lanjut yang akan diambil pihaknya. Kasus pemalsuan surat yang menejerat Joko Tjadra terjadi saat masih berstatus buronan terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali. Pada Juni 2020, Joko masuk ke Indonesia melalui perbatasan darat dari Malaysia secara ilegal.
Baca juga: Hari Terakhir, Jaksa Didesak Ajukan Kasasi atas Banding Pinangki
Pengurusan kedatangan Joko dibantu oleh Anita Kolopaking, yang saat itu menjadi pengacaranya. Berikut, mantan Kepala Biro Koordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo. Dalam hal ini, Anita meminta Prasetjio untuk menyiapkan polisi di Pontianak, yang dapat menemani Joko untuk mencari rumah sakit. Termasuk, dokumen berupa surat rapid test negatif covid-19 dan surat keterangan sehat.
Joko terbukti melakukan pemalsuan surat jalan, surat keterangan palsu bebas covid-19 dan surat kesehatan. Dalam persidangan PN Jakarta Timur, Anita dan Prasetijo masing-masing divonis 2,5 tahun dan 3 tahun penjara.(OL-11)
Koalisi Masyarakat Pemerhati Hukum Indonesia menggelar aksi menuntut penanganan kasus korupsi Payment Gateway Kemenkumham
Sunan Kalijaga pengacara kontroversial? Cari tahu profil, kasus-kasus kontroversial, dan kontroversi Sunan Kalijaga! Klik di sini untuk berita terupdate! lihat selengkapnya
Nikita Mirzani dikenal sebagai salah satu selebritas yang kerap menjadi sorotan media, baik karena kariernya maupun kontroversi yang mengiringinya.
Ketum HIPMI Kepulauan Riau Sari Mulyawati, menyampaikan harapannya agar Mardani H Maming, mantan Bupati Tanah Bumbu, segera dibebaskan
Eksaminasi yang merupakan usaha yang sangat penting bagi kalangan akademisi dalam mengkritisi putusan pengadilan.
KPK menegaskan penyetopan ini tidak berlaku permanen. Penanangan kasus dipastikan tetap berjalan, namun, porsinya diubah dan tidak mendahulukan penetapan tersangka.
Berdasarkan sidang KKEP, Irjen Napoleon Bonaparte dikenakan saksi administrasi berupa mutasi bersifat demoasi selama tiga tahun, empat bulan.
MA menolak kasasi yang diajukan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte.
Vonis kasasi itu diputuskan pada 3 November 2021 oleh majelis hakim Suhadi selaku ketua dengan hakim anggota Eddy Army dan Ansori.
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memotong hukuman eks jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara.
Saat menjabat sebagai Kadiv Hubinter Polri, Napoleon terbukti menerima suap sebesar US$370 ribu dan Sing$200 ribu atau sekitar Rp7,2 miliar dari Joko Tjandra
KOMISI Yudisial (KY) akan melakukan anotasi terhadap putusan majelis hakim tingkat banding yang memangkas hukuman Joko Soegiarto Tjandra.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved