Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPOLISIAN siap menindak tegas pejabat yang disinyalir tidak mendukung kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat pada 3-20 juli 2021.
“Kami kenakan Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah penyakit Menular,” tegas Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, Minggu (4/7).
Baca juga: ICW: Potensi Pungli Bansos PPKM Darurat Perlu Diawasi
Namun, Agus enggan menyebut identitas kepala daerah yang dinilai tidak mendukung kebijakan PPKM darurat. Padahal, kebijakan tersebut bertujuan menekan laju penyebaran covid-19. Hingga saat ini, lebih dari 2,28 juta warga Indonesia sudah terinfeksi covid-19.
“Karena pasalnya menyebut 'Barang Siapa' artinya siapa saja. Yang menghalangi akan kita proses, termasuk spekulan, penyebar berita hoaks,” paparnya.
Sebelumnya, Agus menduga masih ada pejabat yang belum mendukung pemerintah pusat dalam implementasi PPKM darurat maupun PPKM mikro di tengah pandemi covid-19.
Baca juga: Polri Siap Tindak Tegas Penimbun Obat di Masa PPKM Darurat
"Disinyalir masih ada beberapa pejabat yang belum mendukung pelaksanaan PPKM darurat maupun PPKM mikro yang digelar selama ini," imbuh Agus.
Pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kejaksaan RI untuk merumuskan pasal yang tepat untuk dijeratkan kepada pejabat yang tak mendukung kebijakan pusat.(OL-11)
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Epidemiolog sekaligus peneliti Global Health Security, Dicky Budiman, mengatakan bahwa sebetulnya hal tersebut tidak mengagetkan karena covid-19 kini sudah menjadi endemi.
Berikut adalah 8 langkah pencegahan Covid-19 yang perlu diterapkan masyarakat untuk memutus rantai penularan virus:
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) telah mengeluarkan Surat Edaran pada 28 Mei lalu mengenai kewaspadaan lonjakan covid-19.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) dalam Surat Edaran mengenai kewaspadaan lonjakan covid-19 menyebut varian dominan yang beredar di Indonesia adalah MB.1.1.
PENGURUS IAKMI dr Iqbal Mochtar mengatakan peningkatan kasus covid-19 di berbagai negara, termasuk Indonesia, saat ini belum sampai pada level mengkhawatirkan.
"Angka ini menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan puncak wabah tahun ini,"
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved