Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
SEKRETARIS Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan pihaknya telah mendata per hari ini sebanyak 154 terkonfirmasi positif terinfeksi Covid-19.
Dari jumlah tersebut sebanyak 19 anggota DPR sepuluh di antaranya sudah masuk tahap pemulihan.
"Secara keseluruhan yang terdata di kami 154 orang secara keseluruhan, tapi saya perlu jelaskan, misalnya dari 19 anggota DPR 10 sudah dalam proses penyembuhan, bahkan tadi pagi saya sudah ketemu beberapa anggota sudah sangat baik," ujarnya, Jumat (25/6).
Sedangkan dari PNS yang berjumlah 36 positif dua di antaranya sudah dinyatakan sembuh. Kemudian 44 PPNPM, delapan telah sembuh dari covid-19
"Dari tenaga ahli 23 orang dan petugas kebersihan masih 32 orang yang positif, jumlah keseluruhan 154 orang"
Dijelaskan lebiih lanjut dari jumlah tersrbut sebagian besar tidak beraktivitas lagi di Senayan sejak kembali diberlakukan bekerja dari rumah. Sehingga dapat dipastikan gedung Senayan tidak menjadi episentrum penularan Covid-19.
"Saya hanya memastikan bahwa klaster atau apalagi episentrum bukan di lingkungan senayan pada umumnya, tapi pada umumnya di luar semua, dalam monitoring kami," tegasnya.
Dia menekankan aktifitas parlemen tetap berjalan dengan penerapan protokol kesehatan ketat termasuk sterilisasi yang dilakukan berkala.
"Kami lalukan sterilisasi setia ruang-ruang sidang, setiap habis rapat kami lakukan sterilisasi dan setiap minggu setiap ruangan kami lakukan sterilisasi," tandasnya. (Sru/OL-09)
ANGGOTA Komisi I DPR RI Abraham Sridjaja menyebut aksi pembubaran retret pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, membahayakan kebhinekaan dan menodai Pancasila.
DPR juga mengundang pegiat Pemilu untuk menerima masukan terkait dampak dari putusan MK terhadap pelaksanaan Pemilu ke depan.
DPR masih melakukan penelaahan, sehingga belum bisa menyampaikan sikap resmi menyikapi putusan MK tersebut.
SEORANG mahasiswi berusia 19 tahun korban kekerasan seksual di Karawang, Jawa Barat, dipaksa menikah dengan pelaku yang juga adalah pamannya sendiri.
Amendemen UUD dinilai jalan untuk melakukan penataan sistem pemilu serat pemerintahan secara komprehensif dan konstitusional.
TIM Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mendukung proses hukum apabila ditemukan unsur pidana pada penyelenggaraan ibadah haji 1445H/2024M.
Dari 50 demonstran, 19 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, mereka tidak ditahan dan mendapat jaminan dari pihak keluarga.
Demo merupakan penyampaian pendapat di muka umum dan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.
Pembersihan dilakukan pascaaksi masa membubarkan diri Kamis (22/8) pukul 22.00.
Massa aksi di gedung DPR/MPR, Jakarta semakin bertambah pada Selasa (5/3) siang. Mereka datang untuk mendukung hak angket DPR soal kecurangan pemilu 2024.
PADA peringatan Hari Perempuan Internasional 8 Maret hari ini, Polres Jakarta Pusat menyiapkan 2.600 personel gabungan untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved