Headline
Warga AS menolak kepemimpinan yang kian otoriter.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMPROV DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) membersihkan sampah pascademo di depan Gedung DPR tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
Ketua DLH Asep Kuswanto mengatakan pihaknya menerjunkan sebanyak 150 petugas dari suku dinas LH Jakarta Pusat. Pembersihan dilakukan pascaaksi masa membubarkan diri Kamis (22/8) pukul 22.00.
Adapun sarana dan prasarana yang digunakan untuk membersihkan sampah, yakni 8 unit street sweeper, 8 unit truk anorganik, dan 3 unit mini dump truk "Volume sampah total 79 meter kubik. Atau setara 17,4 ton," ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (23/8).
Sebelumnya, aksi penyampaian pendapat di depan Gedung DPR/MPR berlangsung pada Kamis (22/8) dari pukul 09.00 WIB hingga malam hari. Ratusan ribu peserta dari berbagai elemen masyarakat turun menyuarakan agar dewan tidak merevisi UU Pilkada. (J-2)
Permukiman liar di bantaran rel Senen kembali disorot. Pemerintah pusat dan DKI Jakarta menyiapkan relokasi guna mengatasi masalah hunian tak layak.
Berdasarkan hasil pengecekan melalui aplikasi e-KDO, kendaraan dengan ciri yang dilaporkan dipastikan bukan milik Pemprov DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menerapkan kebijakan WFA bagi ASN pada 25-27 Maret 2026 sesuai arahan pusat. Meski fleksibel, Pramono menegaskan ini bukan tambahan libur
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Jakarta tetap terbuka bagi pendatang pasca-Lebaran tanpa operasi yustisi. Namun, pendatang diimbau memiliki kapasitas
Selain parade bedug, suasana malam takbiran semakin semarak dengan pawai obor yang melibatkan 5.000 peserta, pawai mobil hias, serta pertunjukan air mancur.
Jakarta tetap menjadi kota terbuka bagi siapa saja yang ingin mengadu nasib.
BEBERAPA waktu terakhir, jalan-jalan di sejumlah kota besar kembali dipenuhi massa.
Dari 50 demonstran, 19 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, mereka tidak ditahan dan mendapat jaminan dari pihak keluarga.
Demo merupakan penyampaian pendapat di muka umum dan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.
Massa aksi di gedung DPR/MPR, Jakarta semakin bertambah pada Selasa (5/3) siang. Mereka datang untuk mendukung hak angket DPR soal kecurangan pemilu 2024.
Diperkirakan total tenaga medis dan kesehatan yang mengikuti aksi damai menolak Omnibus Law RUU Kesehatan mencapai 30 ribu orang. Mereka mendesak pemerintah dan DPR menunda pembahasan RUU
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved