Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
PARTAI NasDem menolak wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Menurut Sekretaris Fraksi NasDem Saat Mustopa, ketentuan batas jabatan presiden yang sudah diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak pelu diubah.
"Tetap masa jabatan dua periode," ujar Saan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/6).
Saan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II tersebut menilai pembatasan masa jabatan presiden maksimal 2 periode merupakan semangat dan amanat dari reformasi. Amanat tersebut perlu dijaga. "Ini (jabatan presiden maksimal dua periode) menjadi amanat reformasi yang harus kita jaga," ungkap dia.
Menurut Saan, penambahan masa jabatan presiden akan membawa pengaruh negatif terhadap stabilitas politik dan keamanan negara. "Hal-hal yang negatif banyak sekali. Jadi kita ingin masa jabtan presiden tetap dua periode saja," sebut dia.
Selain menolak penamabahan masa presiden melalui jalur amandemen, dikatakan oleh Saan Fraksi NasDem juga menolak wacana amandemen UUD 1945 secara menyeluruh. Ketentuan dasar konstitusi yang ada dinilai sudah cukup baik. "Jadi NasDem sampai hari ini tetap konsisten tidak ingin amandemen UUD," ujar dia. (OL-12)
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menerima para pencipta lagu mars dan himne NasDem di NasDem Tower, Rabu (2/7/2025).
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, mendesak Pemerintah Indonesia segera mengisi pos duta besar (dubes) di sejumlah negara.
MK mengatakan pemisahan pemilu nasional dan lokal penting dilakukan untuk menyederhanakan proses bagi pemilih.
Indonesia bisa melihat Filipina yang dinilai memiliki sistem tanggap darurat yang lebih cepat untuk melindungi para pekerja migrannya.
Ini menanggapi dinamika pasang surut hubungan Presiden Jokowi dengan Presiden ke-5 RI tersebut, hingga dikabarkan merenggang setelah berbeda pilihan.
Internal Partai PDI Perjuangan (PDIP) disebut dalam kondisi bersitegang. Ada pihak yang tidak suka dengan keberadaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sebalikn
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan sosok pak lurah yang meminta tiga periode masa jabatan presiden.
Adian Napitupulu, mengungkapkan sumber masalah yang menyebabkan ketegangan antara keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PDIP.
Pendahulu Xi Jinping, yakni Xi Jiang Zemin dan Hu Jintao melepaskan kekuasaan setelah 10 tahun menjabat.
PERINGATANAN 49 tahun peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari) digelar dengan tama Menolak Lupa: Pertahankan Demokrasi. Mengingatkan 3 periode jabatan presiden melawan reformasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved