Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PARTAI NasDem menolak wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Menurut Sekretaris Fraksi NasDem Saat Mustopa, ketentuan batas jabatan presiden yang sudah diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak pelu diubah.
"Tetap masa jabatan dua periode," ujar Saan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/6).
Saan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II tersebut menilai pembatasan masa jabatan presiden maksimal 2 periode merupakan semangat dan amanat dari reformasi. Amanat tersebut perlu dijaga. "Ini (jabatan presiden maksimal dua periode) menjadi amanat reformasi yang harus kita jaga," ungkap dia.
Menurut Saan, penambahan masa jabatan presiden akan membawa pengaruh negatif terhadap stabilitas politik dan keamanan negara. "Hal-hal yang negatif banyak sekali. Jadi kita ingin masa jabtan presiden tetap dua periode saja," sebut dia.
Selain menolak penamabahan masa presiden melalui jalur amandemen, dikatakan oleh Saan Fraksi NasDem juga menolak wacana amandemen UUD 1945 secara menyeluruh. Ketentuan dasar konstitusi yang ada dinilai sudah cukup baik. "Jadi NasDem sampai hari ini tetap konsisten tidak ingin amandemen UUD," ujar dia. (OL-12)
DORONG pemanfaatan hasil TKA untuk kebutuhan evaluasi dan peningkatan kualitas pendidikan nasional, sehingga mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing.
Partai Nasdem berkomitmen mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di Karawang, salah satunya melalui penyaluran program PIP.
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
Ini menanggapi dinamika pasang surut hubungan Presiden Jokowi dengan Presiden ke-5 RI tersebut, hingga dikabarkan merenggang setelah berbeda pilihan.
Internal Partai PDI Perjuangan (PDIP) disebut dalam kondisi bersitegang. Ada pihak yang tidak suka dengan keberadaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sebalikn
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan sosok pak lurah yang meminta tiga periode masa jabatan presiden.
Adian Napitupulu, mengungkapkan sumber masalah yang menyebabkan ketegangan antara keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan PDIP.
Pendahulu Xi Jinping, yakni Xi Jiang Zemin dan Hu Jintao melepaskan kekuasaan setelah 10 tahun menjabat.
PERINGATANAN 49 tahun peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari) digelar dengan tama Menolak Lupa: Pertahankan Demokrasi. Mengingatkan 3 periode jabatan presiden melawan reformasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved