Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
WAKIL Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa situasi politik dan keamanan di Papua tidak boleh mengganggu pembangunan kesejahteraan masyarakat setempat.
Ma'ruf pun, beberapa pekan lalu, telah memanggil Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD guna memastikan bahwa pembangunan di Bumi Cendrawasih harus terus berjalan.
"Penanganan keamanan dan politik di Papua itu satu soal tersendiri dan pembangunan kesejahteraan itu urusan lain. Jangan sampai pembangunan terhambat oleh persoalan politik dan keamanan. Itu prinsipnya," ujar juru bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi di kantornya, Jakarta, Senin (21/6).
Enam bulan lalu, Wapres diberi tanggung jawab oleh Presiden Joko Widodo untuk mengkoordinasikan langkah-langkah percepatan pembangunan kesejahteraan di provinsi paling timur Indonesia. Sejak saat itu, Ma'ruf pun rajin memanggil menteri-menteri terkait untuk membahas isu tersebut.
"Seperti hari ini, wapres memanggil Menteri Bappenas (Suharso Monoarfa) untuk melakukan koordinasi terkait masalah pembangunan kesejahteraan Papua," tutur Masduki.
Sebelumnya, pada pekan lalu, Ma'ruf juga telah memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas terkait perihal pembiayaan. Setelah menerima penjelasan dari sejumlah menteri, Wapres akan memberikan laporan kepada Presiden dalam rapat terbatas yang rencananya akan digelar dalam waktu dekat.
"Mudah-mudahan pekan depan atau awal Juli. Setelah itu, wapres akan berkunjung ke Papua untuk silaturahim dengan saudara-saudara kita di sana dan segera bisa membangun dan menyejahtrakan mereka," tandas Masduki. (P-2)
Pra
Camat dan lurah diminta untuk memetakan titik-titik prioritas yang dapat dijadikan lokasi pelaksanaan program padat karya.
Harus ada upaya mendorong riset dan inovasi AI yang relevan dengan kebutuhan bangsa, serta menjaga etika dan nilai dalam teknologi.
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
Sebelumnya Apdesi juga menyampaikan beberapa permohonan diantaranya penambahan Alokasi Dana Desa.
Dia juga menyoroti bahwa aktivitas masyarakat yang terkendala lantaran berada di kawasan hutan, harus pula mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan melalui kelestarian hutan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai, dengan data terpilah itu memungkinkan penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.
Masyarakat Papua Barat mendatangi kantor KPK dan Kejagung untuk melakukan klarifikasi dan memberikan informasi hasil investigasi terkait Gubernur Papua Barat Dominggus Madacan.
BENCANA tanah longsor dan banjir bandang Pegunungan Arfak, tepatnya di Kampung Jim, Distrik Catubouw, Papua Barat menelan belasan korban jiwa.
Jumlah keseluruhan korban dalam peristiwa itu sebanyak 24 orang, terdiri atas lima orang selamat, 16 korban meninggal dunia, sedangkan tiga korban lainnya belum berhasil ditemukan.
Brimob melakukan pencarian Iptu Tomi Samuel Marbun, anggota yang dilaporkan hilang sejak 18 Desember 2024 di kawasan Kali Rawa, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni.
Buku Cahaya Fajar dari Balik Gunung Mbaham mengupas perjalanan kepemimpinan Ali Baham Temongmere (ABT), pejabat Papua Barat yang mengedepankan pembangunan berbasis budaya.
SETIDAKNYA 12 ribu pelajar di Manokwari, Papua Barat, sudah mendapatkan makan siang gratis (MBG). Selurhnya merupakan pelajar dari tingkat TK hingga SMA di wilayah perkotaan Manokwari.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved