Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Aditya Perdana menilai langkah Partai NasDem dalam menggagas sebuah konvensi untuk mencari calon presiden di 2024 patut diapresiasi.
Upaya tersebut memang harus dilakukan demi melahirkan sosok calon pemimpin yang tidak itu-itu saja.
"Gagasan ini tentu harus disambut positif karena di 2024 kita harus menghadirkan calon presiden yang variatif," ujar Aditya kepada Media Indonesia, Minggu (20/6).
Hanya saja, ia meyakini bahwa jalan yang akan dilalui NasDem tidak akan mulus.
Hampir dapat dipastikan, parpol yang dipimpin Surya Paloh itu harus berkoalisi dengan partai lain dalam kontestasi pemilihan presiden.
Oleh karena itu, sebelum konvensi digelar, NasDem harus sudah terlebih dahulu membentuk koalisi dengan parpol-parpol yang memiliki visi dan misi sejalan.
"Kalau konvensi mau dilakukan tahun depan, koalisi harus sudah terbentuk terlebih dulu. Bentuk dulu koalisi, baru konvensi. Pertanyaannya, apakah ada partai yang mau mengesampingkan ego untuk kemudian dengan legowo menerima hasil konvensi?," ucap Aditya.
Dalam masa-masa kontestasi, tiap-tiap parpol pasti memiliki agenda tersendiri. Meski sudah tergabung dalam koalisi, risiko bubar setelah konvensi digelar, menurutnya, cukup tinggi. Hal itu bisa terjadi bila kandidat yang terpilih bukan berasa dari partai-partai anggota.
Baca juga : Ini Alasan Munculnya Pertanyaan Pancasila atau Al Quran di TWK
"Siapa yang bisa menjamin bahwa partai-partai anggota koalisi itu tidak akan cabut di tengah jalan. Ini betul betul harus dipertimbangkan bagaimana kontrak politiknya," sambung dia.
Gagasan berkonvensi dalam koalisi memang belum pernah dilakukan sepanjang sejarah Indonesia berdiri. Pada 2004, Partai Golkar pernah menyelenggarakan konvensi yang meloloskan Wiranto sebagai capres. Namun itu dilakukan bukan atas nama koalisi, melainkan diri sendiri.
Pada 2014, hal serupa dilakukan Partai Demokrat. Saat itu, Dahlan Iskan terpilih dalam konvensi. Namun partai berlambang mercy itu tidak jadi mengusungnya lantaran gagal memperoleh cukup suara untuk dapat mengusung calon sendiri. Akhirnya, Demokrat memutuskan mendukung pencalonan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Konvensi pun berakhir sia-sia.
Semua pengalaman dari parpol-parpol lain tentu harus menjadi pembelajaran. Membentuk koalisi untuk berkonvensi tentu menjadi tantangan, tetapi di sisi lain, jika berhasil, itu akan menjadi sebuah pencapaian. (OL-2)
Tarik-menarik kepentingan tersebut membuat pembahasan pasal-pasal dalam RUU Pemilu sarat akan negosiasi politik.
Pilkada lewat DPRD manuver politik para elite yang telah diperhitungkan secara matang demi pembagian kekuasaan di tingkat daerah.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Pantas Nainggolan menegaskan perombakan struktur ini menjadi fondasi kebangkitan partai di Jakarta.
Sebanyak delapan parpol, setelah beberapa kali pertemuan, bersepakat resmi mendeklarasikan komitmen dan semangat bersama bernama GKSR.
Budi membeberkan ada arahan dari Jokowi untuk terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Partai politik yang mengedepankan kejujuran akan membuat partai tersebut terbuka dan dinamis.
KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan momentum perayaan Tahun Baru Imlek 2026 sebagai energi baru dalam memperkokoh pluralisme.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menilai munculnya wacana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju pada Pilpres 2029 hal yang wajar.
PARTAI NasDem menanggapi santai langkah PAN yang mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2029 mendatang.
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved