Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
DIREKTUR Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Aditya Perdana menilai langkah Partai NasDem dalam menggagas sebuah konvensi untuk mencari calon presiden di 2024 patut diapresiasi.
Upaya tersebut memang harus dilakukan demi melahirkan sosok calon pemimpin yang tidak itu-itu saja.
"Gagasan ini tentu harus disambut positif karena di 2024 kita harus menghadirkan calon presiden yang variatif," ujar Aditya kepada Media Indonesia, Minggu (20/6).
Hanya saja, ia meyakini bahwa jalan yang akan dilalui NasDem tidak akan mulus.
Hampir dapat dipastikan, parpol yang dipimpin Surya Paloh itu harus berkoalisi dengan partai lain dalam kontestasi pemilihan presiden.
Oleh karena itu, sebelum konvensi digelar, NasDem harus sudah terlebih dahulu membentuk koalisi dengan parpol-parpol yang memiliki visi dan misi sejalan.
"Kalau konvensi mau dilakukan tahun depan, koalisi harus sudah terbentuk terlebih dulu. Bentuk dulu koalisi, baru konvensi. Pertanyaannya, apakah ada partai yang mau mengesampingkan ego untuk kemudian dengan legowo menerima hasil konvensi?," ucap Aditya.
Dalam masa-masa kontestasi, tiap-tiap parpol pasti memiliki agenda tersendiri. Meski sudah tergabung dalam koalisi, risiko bubar setelah konvensi digelar, menurutnya, cukup tinggi. Hal itu bisa terjadi bila kandidat yang terpilih bukan berasa dari partai-partai anggota.
Baca juga : Ini Alasan Munculnya Pertanyaan Pancasila atau Al Quran di TWK
"Siapa yang bisa menjamin bahwa partai-partai anggota koalisi itu tidak akan cabut di tengah jalan. Ini betul betul harus dipertimbangkan bagaimana kontrak politiknya," sambung dia.
Gagasan berkonvensi dalam koalisi memang belum pernah dilakukan sepanjang sejarah Indonesia berdiri. Pada 2004, Partai Golkar pernah menyelenggarakan konvensi yang meloloskan Wiranto sebagai capres. Namun itu dilakukan bukan atas nama koalisi, melainkan diri sendiri.
Pada 2014, hal serupa dilakukan Partai Demokrat. Saat itu, Dahlan Iskan terpilih dalam konvensi. Namun partai berlambang mercy itu tidak jadi mengusungnya lantaran gagal memperoleh cukup suara untuk dapat mengusung calon sendiri. Akhirnya, Demokrat memutuskan mendukung pencalonan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Konvensi pun berakhir sia-sia.
Semua pengalaman dari parpol-parpol lain tentu harus menjadi pembelajaran. Membentuk koalisi untuk berkonvensi tentu menjadi tantangan, tetapi di sisi lain, jika berhasil, itu akan menjadi sebuah pencapaian. (OL-2)
Negara demokrasi tanpa kritik dapat membuka jalan menuju otoritarianisme.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar pengujian norma keterwakilan perempuan yang terdapat dalam UU MD3.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
UPAYA memperkuat perlindungan perempuan dan anak dari ancaman tindak kekerasan melalui pengintegrasian sistem antarlembaga terkait harus mendapat dukungan semua pihak.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, prihatin terhadap kasus balita asal Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal dunia dalam kondisi tubuhnya dipenuhi cacing.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
Upacara militer sebagai penghormatan terakhir kepada Alm. Mayjen (Purn) I Gusti Kompang (IGK) Manila di Rumah Duka Sentosa, RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.
Partai NasDem DPR RI menyatakan dukungan terhadap arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi sebagai prioritas utama
Bendahara Umum Partai NasDem itu mengatakan memberantas beking tambang ilegal tersebut hal mudah. Aparat penegak hukum (APH) bisa langsung menangkap.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved