Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Aditya Perdana menilai langkah Partai NasDem dalam menggagas sebuah konvensi untuk mencari calon presiden di 2024 patut diapresiasi.
Upaya tersebut memang harus dilakukan demi melahirkan sosok calon pemimpin yang tidak itu-itu saja.
"Gagasan ini tentu harus disambut positif karena di 2024 kita harus menghadirkan calon presiden yang variatif," ujar Aditya kepada Media Indonesia, Minggu (20/6).
Hanya saja, ia meyakini bahwa jalan yang akan dilalui NasDem tidak akan mulus.
Hampir dapat dipastikan, parpol yang dipimpin Surya Paloh itu harus berkoalisi dengan partai lain dalam kontestasi pemilihan presiden.
Oleh karena itu, sebelum konvensi digelar, NasDem harus sudah terlebih dahulu membentuk koalisi dengan parpol-parpol yang memiliki visi dan misi sejalan.
"Kalau konvensi mau dilakukan tahun depan, koalisi harus sudah terbentuk terlebih dulu. Bentuk dulu koalisi, baru konvensi. Pertanyaannya, apakah ada partai yang mau mengesampingkan ego untuk kemudian dengan legowo menerima hasil konvensi?," ucap Aditya.
Dalam masa-masa kontestasi, tiap-tiap parpol pasti memiliki agenda tersendiri. Meski sudah tergabung dalam koalisi, risiko bubar setelah konvensi digelar, menurutnya, cukup tinggi. Hal itu bisa terjadi bila kandidat yang terpilih bukan berasa dari partai-partai anggota.
Baca juga : Ini Alasan Munculnya Pertanyaan Pancasila atau Al Quran di TWK
"Siapa yang bisa menjamin bahwa partai-partai anggota koalisi itu tidak akan cabut di tengah jalan. Ini betul betul harus dipertimbangkan bagaimana kontrak politiknya," sambung dia.
Gagasan berkonvensi dalam koalisi memang belum pernah dilakukan sepanjang sejarah Indonesia berdiri. Pada 2004, Partai Golkar pernah menyelenggarakan konvensi yang meloloskan Wiranto sebagai capres. Namun itu dilakukan bukan atas nama koalisi, melainkan diri sendiri.
Pada 2014, hal serupa dilakukan Partai Demokrat. Saat itu, Dahlan Iskan terpilih dalam konvensi. Namun partai berlambang mercy itu tidak jadi mengusungnya lantaran gagal memperoleh cukup suara untuk dapat mengusung calon sendiri. Akhirnya, Demokrat memutuskan mendukung pencalonan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Konvensi pun berakhir sia-sia.
Semua pengalaman dari parpol-parpol lain tentu harus menjadi pembelajaran. Membentuk koalisi untuk berkonvensi tentu menjadi tantangan, tetapi di sisi lain, jika berhasil, itu akan menjadi sebuah pencapaian. (OL-2)
Pilkada lewat DPRD manuver politik para elite yang telah diperhitungkan secara matang demi pembagian kekuasaan di tingkat daerah.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Pantas Nainggolan menegaskan perombakan struktur ini menjadi fondasi kebangkitan partai di Jakarta.
Sebanyak delapan parpol, setelah beberapa kali pertemuan, bersepakat resmi mendeklarasikan komitmen dan semangat bersama bernama GKSR.
Budi membeberkan ada arahan dari Jokowi untuk terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Partai politik yang mengedepankan kejujuran akan membuat partai tersebut terbuka dan dinamis.
Peneliti Perludem, Haykal mengatakan bahwa aturan ini penting agar sistem kepartaian tidak terjebak dalam pola kartel.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved