Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJAKSAAN Agung sampai saat ini belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada BP Jamsostek. Menurut Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung Febrie Ardiansyah, pihaknya belum bisa memastikan apakah penyidikan kasus tersebut akan berujung pada penetapan tersangka.
"Belum bisa dipastikan (bakal ada tersangka)," kata Febrie di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Rabu (16/6) malam.
Menurut Febrie, penyidik sendiri sejauh ini masih mendalami apakah kerugian yang terjadi dalam kasus BP Jamsostek merupakan rangkaian dari tindak pidana korupsi.
"Ini masih menentukan apakah benar-benar tipikor. Gimana mau (menetapkan) tersangka?" tandas Febrie.
Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI, JAM-Pidsus Ali Mukartono mengatakan penyidik Gedung Bundar belum menemukan perbuatan melawan hukum sebagai penyebab kerugian. Dari laporan yang diterima, kerugian kasus itu mencapai Rp22 triliun dari jutaan transaksi yang ada.
"Terdiri dari investasi saham sekitar Rp11 triliun, dan investasi reksadana sekitar Rp11 triliun. Ketika masuk, saya tidak sendirian. Kami menggandeng OJK dan BPK karena otoritasnya ada di sana," jelas Ali di Komples Parlemen Senayan, Senin (14/6). (OL-8)
Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menggunakan hukum sebagai alat untuk menyerang lawan politik.
Ada upaya penguasaan diam-diam atas aset yang seharusnya dilelang untuk negara.
Kejaksaan Agung mengungkap modus korupsi ekspor CPO dengan dokumen palsu POME, melibatkan 11 tersangka dan merugikan negara Rp14 triliun.
Kejaksaan Agung mengungkap lebih dari 20 perusahaan dan 11 tersangka terlibat kasus dugaan korupsi penyimpangan ekspor crude palm oil di Indonesia.
Kejaksaan Agung mulai membidik aset 11 tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan ekspor CPO dan produk turunannya untuk pemulihan kerugian negara.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan POME tahun 2022-2024 yang merugikan keuangan negara Rp10 triliun hingga Rp14 triliun.
Saat ini ada ”kesempatan emas” pekerja untuk memiliki hunian baik rumah atau apartemen melalui MLT BPJS Ketenagagakerjaan.
Inovasi seperti digitalisasi layanan dan peningkatan sistem teknologi informasi akan mempermudah pekerja, baik di sektor formal maupun informal.
Baru 22,87% atau 149.917 tenaga kerja dari 655.508 penduduk tenaga kerja di Klaten yang terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek.
Pemkab Badung berkomitmen mengurangi angka pengangguran terbuka dan menekan kemiskinan ekstrim melalui sebuah inovasi yang diberi nama Ucok, Universal Coverage Ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Mangga Dua berhasil merealisasikan klaim JKK mencapai Rp10,2 miliar pada 2023. Angka ini naik 231% dibandingkan dengan realisasi klaim pada 2022.
Di balik suksesnya perhelatan pesta demokrasi tersebut, terselip cerita duka ada sejumlah petugas yang gugur ketika tengah melaksanakan tugas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved