Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MANTAN Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud Hendropriyono membantah isu yang menyebut dirinya melobi Presiden Joko Widodo untuk mengangkat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Andika Perkasa sebagai Panglima TNI menggantikan Hadi Tjahjanto.
Hendropriyono mengaku tidak pernah melakukan lobi politik untuk memuluskan karir menantunya tersebut. Dia menegaskan tidak pernah meminta jabatan apapun ke kepala negara.
"Saya tidak bicara dan tidak pernah bicara tentang hal yang demikian itu. Saya tidak pernah begitu hina mau nyosor meminta-minta jabatan. Tidak untuk menantu, anak, apalagi untuk saya sendiri. Tidak pernah," ujar Hendropriyono melalui keterangan tertulis, Senin (14/6).
Kendati demikian, ia membenarkan adanya pertemuan dengan presiden di Istana pada 7 Mei silam. Pertemuan tersebut dalam rangka perayaan ulang tahunnya yang ke-76 dan hanya sebatas silaturahmi antara dua kawan lama.
"Sebagai presiden, tidak mungkin beliau yang datang ke rumah saya. Silaturahmi sebagai dua sahabat adalah hal yang biasa," sambungnya.
Baca juga : Jokowi Mania: Kami Tunduk pada Arahan Jokowi
Ia pun menyayangkan sikap Tempo yang pertama kali menyiarkan isu bohong terkait lobi politik untuk jabatan panglima TNI
"Kalau mau mencuri perhatian publik untuk meningkatkan rate, jangan menyalahgunakan hak kebebasan pers. Melepas hoaks seperti itu merupakan bentuk manipulasi terhadap hak-hak pers. Itu membunuh karakter seseorang atau membuat orang jadi mati perdata," tegas Hendropriyono.
Sebelumnya, Majalah Tempo menayangkan tulisan berjudul 'Lobi Mertua Calon Panglima'. Di dalam tulisan tersebut, Tempo menceritakan pertemuan Hendropriyono dengan Jokowi di Istana.
Merujuk pada tiga sumber, Tempo menyebut Hendropriyono berusaha merayu Jokowi untuk menunjuk Andika Perkasa menjadi Panglima TNI menggantikan Hadi Tjahjanto yang akan masuk masa pensiun pada November 2021 mendatang.
"Tempo mengmbil sumber dari tiga purnawirawan. Kredibilitas mereka apa? Kenapa tidak cross check kepada Pak Jokowi atau pihak istana yang jelas kredibel menyangkut pertemuan tersebut? Tidak perlu mengarang berita dan mengarang sumber," tandasnya. (OL-7)
Ada spekulasi bahwa Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan. Benarkah?
Apel Gelar Pasukan Jelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden
Pada intinya, dalam netralitas ini, kami tidak akan memihak kepada golongan manapun yang sedang melaksanakan kontestasi dalam pemilu 2024.
Iyos Somantri mengapresiasi kolaborasi TNI bersama masyarakat atas keberhasilan pembangunan di Desa Tenjojaya melalui program TMMD ke-119 tersebut.
PSS minta mantan pemainnya, De Castro Guilherme Felipe atau yang dikenal sebagai Batata mengklarifikasi dan minta maaf sebab sebarkan berita bohong di akun medsosnya terkait EPO.
Perkara itu dihentikan karena Hasya, yang juga korban dalam kecelakaan itu, meninggal dunia. Kecelakaan tersebut diketahui melibatkan purnawirawan polisi.
Pahala menambahkan bahwa klarifikasi terhadap Rafael akan dipimpin langsung oleh Direktur LHKPN KPK Isnaini. "Biar lebih serius ini," ujar Pahala.
Zita Anjani mengatakan bahwa rapat paripurna pada 29 Juli 2024 baragendakan penyampaian pandangan fraksi-fraksi. Menurutnya, rapat paripurna itu bukan rapat pengambilan keputusan.
Insentif pelatihan pada rancangan program awal sebelum terjadinya covid-19 bernilai lebih kecil daripada yang ada saat ini.
KKP memastikan Kepala Biro Perencanaan KKP, Ishartini tidak ikut dalam rombongan Menteri KKP Edhi Prabowo.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved