Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
MANTAN Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud Hendropriyono membantah isu yang menyebut dirinya melobi Presiden Joko Widodo untuk mengangkat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Andika Perkasa sebagai Panglima TNI menggantikan Hadi Tjahjanto.
Hendropriyono mengaku tidak pernah melakukan lobi politik untuk memuluskan karir menantunya tersebut. Dia menegaskan tidak pernah meminta jabatan apapun ke kepala negara.
"Saya tidak bicara dan tidak pernah bicara tentang hal yang demikian itu. Saya tidak pernah begitu hina mau nyosor meminta-minta jabatan. Tidak untuk menantu, anak, apalagi untuk saya sendiri. Tidak pernah," ujar Hendropriyono melalui keterangan tertulis, Senin (14/6).
Kendati demikian, ia membenarkan adanya pertemuan dengan presiden di Istana pada 7 Mei silam. Pertemuan tersebut dalam rangka perayaan ulang tahunnya yang ke-76 dan hanya sebatas silaturahmi antara dua kawan lama.
"Sebagai presiden, tidak mungkin beliau yang datang ke rumah saya. Silaturahmi sebagai dua sahabat adalah hal yang biasa," sambungnya.
Baca juga : Jokowi Mania: Kami Tunduk pada Arahan Jokowi
Ia pun menyayangkan sikap Tempo yang pertama kali menyiarkan isu bohong terkait lobi politik untuk jabatan panglima TNI
"Kalau mau mencuri perhatian publik untuk meningkatkan rate, jangan menyalahgunakan hak kebebasan pers. Melepas hoaks seperti itu merupakan bentuk manipulasi terhadap hak-hak pers. Itu membunuh karakter seseorang atau membuat orang jadi mati perdata," tegas Hendropriyono.
Sebelumnya, Majalah Tempo menayangkan tulisan berjudul 'Lobi Mertua Calon Panglima'. Di dalam tulisan tersebut, Tempo menceritakan pertemuan Hendropriyono dengan Jokowi di Istana.
Merujuk pada tiga sumber, Tempo menyebut Hendropriyono berusaha merayu Jokowi untuk menunjuk Andika Perkasa menjadi Panglima TNI menggantikan Hadi Tjahjanto yang akan masuk masa pensiun pada November 2021 mendatang.
"Tempo mengmbil sumber dari tiga purnawirawan. Kredibilitas mereka apa? Kenapa tidak cross check kepada Pak Jokowi atau pihak istana yang jelas kredibel menyangkut pertemuan tersebut? Tidak perlu mengarang berita dan mengarang sumber," tandasnya. (OL-7)
Pemerintah saat ini sedang menunjukkan komitmen besar untuk mendorong kemandirian industri pertahanan
Komnas HAM mencatat bahwa institusi Polri menjadi institusi yang paling banyak diadukan dalam dugaan praktik penyiksaan sepanjang periode 2020 hingga 2024.
Pesawat Saudia Airlines yang mendarat darurat di Bandara Internasional Kualanamu, Sumatera Utara, pada Sabtu (21/6) pagi ini, dinyatakan aman setelah mendapatkan ancaman bom.
LULUSAN Akademi Militer tahun 1998 dari korps Kopassus, Kolonel Inf Kurniawan meraih predikat Distinguished Graduate di program CISA National Defense University, Amerika Serikat (AS).
Mayjen TNI Kristomei Sianturi juga menambahkan bahwa TNI akan mengedepankan sinergi dengan kepolisian, kejaksaan, serta instansi terkait lainnya,
TNI merespons cepat informasi pengalihan pendaratan darurat pesawat Saudi Airlines SV5276 rute Jeddah–Jakarta ke Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara.
Tessa menekankan bahwa pertemuan tersebut dilakukan untuk meminta keterangan BGN terkait laporan tersebut.
Video viral yang menampilkan Gus Miftah, seorang ulama terkenal dan utusan khusus Presiden, yang mengolok-olok seorang pedagang es teh keliling, terus memicu perdebatan
POLDA Polda Metro Jaya mengagendakan proses klarifikasi terhadap Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan pada Senin, (28/10)
PT Makmur Elok Graha (MEG) secara resmi memberikan klarifikasi terkait insiden yang terjadi di wilayah Goba,Rempang, pada Rabu, 18 September 2024 lalu
Azizah Salsha mengklarifikasinya melalui akun story di instagram resminya, @azizahsalsha_. Dalam keterangannya Azizah Salsha memberitahukan bahwa bahtera rumah tangganya saat ini
Zita Anjani mengatakan bahwa rapat paripurna pada 29 Juli 2024 baragendakan penyampaian pandangan fraksi-fraksi. Menurutnya, rapat paripurna itu bukan rapat pengambilan keputusan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved