Selasa 08 Juni 2021, 22:47 WIB

Pembuat Meme Sindir Presiden Bisa Dipenjara Empat Tahun     

Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum
Pembuat Meme Sindir Presiden Bisa Dipenjara Empat Tahun     

MI/Saskia Anindya Putri
Aksi warga menolak RUU KUHP

 

TENAGA Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ade Irfan Pulungan mengatakan pembuat dan penyebar meme sindiran untuk presiden berpotensi dijerat pasal penghinaan presiden yang saat ini tengah dibahas di dalam draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

"Kalau meme itu melecehkan, kita bisa lihat dengan kasat mata, tentu harus dipertanggungjawabkan," ujar Ade kepada wartawan, Selasa (8/6).

Namun, jika meme tersebut hanya berisi kritik, ia memastikan aparat penegak hukum tidak akan melakukan tindakan.

Nantinya, ketika UU KUHP sudah disahkan, Kementerian Kominfo, Badan Siber dan Sandi Nasional serta Polri akan bertugas mengawasi perkembangan di ranah digital.

"Mereka ada tugasnya. Makanya, jangan lakukan hal yang sifatnya mengandung unsur-unsur perbuatan pidana yang melanggar hukum. Saya yakin dan percaya, kalau atas namakan kritik, pasti ada masukan untuk perbaikan dan itu tidak akan dihukum. Tapi kalau sudah memfitnah, menyebar hoax, ya harus dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Baca juga : KSP: Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP Bukan untuk Bungkam Kritik

Menurutnya, keberadaan pasal penghinaan presiden sangat penting di tengah pesatnya kemajuan teknologi digital.

Sebagaimana diketahui, dunia daring saat ini tidak hanya dimanfaatkan untuk hal-hal positif, tetapi juga untuk tindak kejahatan.

"Perbuatan kejahatan atau pidana itu sangat berkembang. Seiring waktu berjalan, ada sesuatu yang pasti belum diatur KUHP seperti hal ini. Oleh karena itu, UU diperkenankan dibuat untuk lebih menguatkan peraturan yang sudah ada," jelas Ade.

Sebagaimana diketahui, di dalam draf RKUHP disebutkan bahwa setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan. (OL-7)

Baca Juga

ANTARA/RINO TAREKAT

Buronan Adelin Lis Tertangkap di Singapura

👤RO/Micom 🕔Rabu 16 Juni 2021, 21:09 WIB
Adelin Lis sudah dua kali tertangkap dan berhasil...
Antara/Akbar Nugroho Gumay.

Dalami Ongkos Ekspor Benur, Hakim Tegur Inkonsistensi Terdakwa

👤Tri Subarkah 🕔Rabu 16 Juni 2021, 20:33 WIB
Albertus mulanya menyoalkan pembagian PLI dan ACK terkait ongkos pengangkutan udara sebesar...
DOK MI.

Berkas Pembunuhan Laskar FPI Segera Dilimpahkan, Tersangka masih Bebas

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Rabu 16 Juni 2021, 20:25 WIB
Ada tiga anggota Polri yang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini yaitu EPZ, FR, dan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Menghitung Ancaman Megathrust Pesisir Selatan Jatim

Analisis mengenai potensi gempa dan tsunami harus dijadikan pengingat untuk memperkuat mitigasi kegempaan dan tsunami di wilayah Jawa Timur.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya