Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MESKI Pemilu Presiden (Pilpres) baru akan dilaksanakan dalam waktu 3 tahun ke depan, sejumlah lembaga survei sudah mulai melakukan pemetaan elektabilitas para kandidat calon presiden (capres). Survei CISA menunjukkan terdapat 5 tokoh politik yang mempunyai elektabilitas tinggi sebagai calon presiden 2024.
Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi tokoh dengan elektabilitas tertinggi sebesar 19,2% versi survei CISA yang dilakukan pada awal bulan Juni.
Secara mengejutkan Anies dibayangi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan nilai elektabilitas 15,51%. Elektabilitas AHY mengungguli partainya sendiei yakni Demokrat sebesar 13,22%.
“Anies, AHY, Ganjar, Prabowo dan Erick menempati lima besar elektabilitas tertinggi dari yang lainnya. Kita cek ulang di lima besar daerah yang basis sampelnya terbesar juga," kata Direktur Eksekutif CISA, Herry Mendrofa di Jakarta, Sabtu (5/6).
Herry menjelaskan, elektabilitas Ganjar, AHY dan Prabowo mendominasi Jawa Timur. Dominasi Ganjar masih sulit ditumbangkan di Jateng. Sedangkan Anies, Prabowo dan AHY memimpin di Jabar.
"Praktis Ganjar tumbang di DKI Jakarta karena responden cenderung memilih Anies, AHY dan Erick Tohir. Namun di Sumut, peluang keterpilihan baik Anies, AHY dan Ganjar cukup proporsional serta sisanya ada nama Prabowo dan Erick Tohir,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Adi Prayitno mengingatkan bahwa saat ini masih terlalu dini untuk 'terkunci' pada angka elektabilitas tertentu.
"Politik masih bergerak dinamis, karena itu angka elektabilitas masih bisa berubah-ubah. Apalagi lembaga-lembaga survei berbeda-beda dalam melakukan sampling, mengumpulkan data dan menarik analisa. Jangan terpaku pada angka elektabilitas, lebih baik cermati trennya," saran Adi.
Adi mengakui bahwa tren elektabilitas Partai Demokrat dan Ketum AHY memang sedang tinggi.
"Mereka diuntungkan oleh clear victory dalam kasus upaya kudeta kepemimpinan PD, baik secara politik maupun hukum," jelas Adi.
Selain itu, AHY memiliki posisi yang unik sebagai pokitis muda yang memimpin partai besar. Kepemimpinannya yang tegas dan cekatan pasca isu kudeta mampu meningkatkan elektabilitas AHY.
"Sebagai tokoh diluar pemerintahan, AHY punya keleluasaan tersendiri untuk pergi ke daerah-daerah, menemui berbagai tokoh dan kalangan serta bersikap kritis pada pemerintah tanpa perlu bermusuhan," paparnya. (Uta/OL-09)
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo hadir dalam pengukuhan guru besar,Prof. Zainal Arifin Mochtar dan pidatonya soal demokrasi
Founder Gerakan Turun Tangan, Anies Baswedan, menyampaikan gagasan dan pemikirannya di depan seribuan anak muda dalam gelaran Turun Tangan Festival 2025.
Diketahui Anies sebelumnya dalam acara Dialog Kebangsaan di Padang menyatakan bahwa negara tidak boleh salah fokus pada proyek mercusuar yang membebani rakyat.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved