Anggota DPR Soroti Penurunan Anggaran Kemenhub

ANGGOTA Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menyoroti penurunan anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang dicemaskan dan berpotensi menghambat pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) kementerian itu.
  
''Saya prihatin dengan penurunan anggaran Kemenhub tiga tahun terakhir ini. Tahun 2021 ini dari pagu definitif Rp45,66 triliun setelah refocussing tinggal Rp33,22 triliun,'' kata Sigit Sosiantomo dalam rilis di Jakarta, Kamis (3/6).
  
Selain itu, ujar dia, tahun 2022 pagu yang diusulkan Rp32,9 triliun dan masih ada kemungkinan turun lagi jika ada realokasi anggaran. Ia mencemaskan penurunan anggaran Kemenhub akan menghambat pencapaian target-target RPJMN di sektor transportasi, penurunan pelayanan transportasi bagi masyarakat, hingga berkurangnya ruang fiskal untuk pembayaran hutang dan tunggakannya.

Baca Juga: Pagu Anggaran 2022 Kemenhub Turun jadi Rp32,9 Triliun
  
''Salah satu target RPJMN Kemenhub yang akan terhambat adalah pembangunan beberapa terminal tipe A yang tertunda akibat refocussing yang seharusnya selesai dalam single year menjadi multiyears,'' katanya.
  
Untuk itu Sigit meminta Kemenhub membuat daftar prioritas proyek yang akan dilaksanakan di tengah keterbatasan anggaran sehingga Kemenhub juga diminta lebih selektif memiliki proyek yang akan didanai APBN.
  
Sebagaimana diwartakan, pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kemenhub tahun 2022 turun sebesar 20,35% menjadi Rp32,9 triliun dibandingkan pada 2021 yakni sebesar Rp41,3 triliun.
  
''Adapun isu strategis yang kami identifikasi adalah ruang fiskal pagu indikatif 2022 turun 20,3% dibandingkan pagu tahun 2021, ada gap Rp8,4 triliun,'' kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (2/6).
  
Budi Karya mengatakan komposisi APBN terpengaruh dampak refocussing anggaran untuk menangani pandemi COVID-19 dan pengadaan vaksin yang masih berlanjut.
  
Ia mengatakan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur guna mendukung konektivitas sebesar Rp21,7 triliun.
Selanjutnya, untuk dukungan manajemen sebesar Rp8,7 triliun. Dana untuk pendidikan dan pelatihan vokasi dianggarkan sebesar Rp2,3 triliun. Kemudian riset dan inovasi Iptek dianggarkan sebesar Rp97,3 miliar.
  
Sementara itu, berdasarkan rincian belanjanya sebanyak Rp4 triliun anggaran akan dialokasikan untuk belanja pegawai. Kemudian, Rp3,1 triliun dipakai untuk belanja barang operasional dan Rp25,7 triliun sisanya untuk belanja non-operasional.
  
Menhub menyebutkan rincian sumber pendanaannya antara lain, sebanyak Rp19,6 triliun berasal dari rupiah murni. Selanjutnya, pendapatan dari PNBP sebesar Rp3,5 triliun, dari BLU sebesar Rp1,6 triliun, kemudian dari PLN sebesar Rp1,2 triliun, dan SBSN Rp7,0 triliun. (Ant/OL-10)