PAGU Indikatif Kementerian Perhubungan 2022 ditetapkan Rp32,9 triliun atau turun sekitar 20,35% dibandingkan pagu indikatif 2021 yang Rp8,4 triliun. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi saat Rapat Kerja Dengan Komisi V DPR RI pada Rabu (2/6)
Menghadapi keterbatasan anggaran tersebut, Kemenhub akan menyusun kegiatan dan anggaran Kemenhub Tahun 2022 berdasarkan skala prioritas serta mendorong pendanaan kreatif yang tidak bergantung pada APBN (Non APBN).
“Upaya-upaya ini perlu dilakukan agar kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur transportasi tetap dapat terpenuhi," ucap Menhub dalam keterangan resmi, Rabu (2/6).
Budi mengungkapkan, adanya pandemi covid-19 yang melanda Indonesia menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terkontraksi turun hingga 2,07% pada triwulan 4 2020, dan 0,74% pada triwulan I tahun 2021. Sehingga,berimbas kepada ruang fiskal negara yang turun secara drastis. Di satu sisi pun, kebutuhan akan vaksinasi dikatakan besar, sehingga terpaksa anggaran kementerian dialihkan untuk program itu.
"Kami memaklumi kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Seperti dikatakan Bapak Presiden (Joko Widodo) bahwa masa pandemi ini harus dijadikan momentum untuk berbenah dan melakukan transformasi anggaran," kata Budi.
Menhub menjelaskan, ada beberapa kegiatan yang menjadi skala prioritas pengalokasian anggaran Kemenhub di 2022, seperti kegiatan mendukung kawasan strategis, kawasan pariwisata nasional, kawasan ekonomi khusus, dan lainnya.
Baca juga : Tahun Depan, Subsidi Listrik dan Kuota Premium Jamali Dikurangi
Lalu, program subsidi angkutan umum dan pelayanan keperintisan termasuk tol laut dan jembatan udara, penyelesaian proyek Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan pembayaran tunggakan, pembangunan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi dan lain-lain.
Lebih lanjut, Menhub menuturkan, secara khusus Kemenhub mendapatkan penugasan dari presiden untuk tiga proyek yang digarap melalui Skema pendanaan Blended Financing yaitu melalui APBN dan KPBU Solicited atau proyek infrastruktur yang diinisiasi oleh pemerintah dan ditawarkan kepada Badan Usaha untuk dikerjasamakan.
Proyek itu seperti penyelesaian dan optimalisasi Pelabuhan Patimban, Jawa Barat, lalu pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat di Sumatera Selatan, dan Pembangunan Pelabuhan New Ambon di Maluku. Ketiga Proyek ini ditargetkan selesai pada akhir 2023.
Secara rinci, pagu indikatif Kemenhub Rp32,93 triliun, terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 4,09 triliun, belanja barang operasional senilai Rp 3,15 triliun dan belanja barang non operasional sebanyak Rp25,69 triliun.
Sedangkan, berdasarkan Sumber Pendanaan, terdiri dari: rupiah murni Rp19,59 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp3,49 triliun, Badan Layanan Umum (BLU) Rp1,58 triliun, pinjaman luar negeri (PLN) sebesar Rp1,22 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan Rp7,03 triliun. (OL-2)
