DPR Minta Program Bantuan Produktif Usaha Mikro Harus Dilanjutkan

WAKIL Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung mendesak Pemerintah untuk tetap melanjutkan program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) bagi pelaku UMKM di tahun 2022 mendatang.

Pasalnya, menurut Martin, tutupnya sejumlah ritel perbelanjaan yang dinilai sebagai dampak dari kian menguatnya UMKM di tengah pertumbuhan ekonomi yang mulai positif sangat tidak masuk akal.

"Itu yang saya masih belum bisa menangkapnya, dalam arti ketika dikatakan pertumbuhan ekonomi mulai positif, di mana itu pasti didorong oleh pengeluaran pemerintah dan konsumsi masyarakat yang meningkat. Sejumlah ritel bisa tutup dan ini antara data dan fakta tidak sesuai," jelasnya.

"Saya masih harus mempelajari itu ya kalau bagi saya itu masih belum masuk akal," ungkapnya usai Rapat Kerja (Raker) Komisi VI DPR RI bersama Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada Rabu (2/5).

Ia mengatakan kinerja Kementerian Koperasi dan UKM dalam penyaluran BPUM seiring pertumbuhan ekonomi ditengah pandemi Covid-19 saat ini dipandang sudah sangat baik. Sehingga mengingat kepastian akhir dari pandemi Covid-19 masih belum bisa ditentukan, program bantuan tersebut dianggap masih penting untuk dilakukan pada tahun 2022 mendatang.

"Jadi ini harus didalami lebih lanjut dan menurut saya sih, kalau saya pribadi saya mendukung program bantuan UMKM untuk usaha mikro itu tetap dilanjutkan. Karena kita melihat tadi ya, fenomena tutupnya ritel berarti tekanan ekonomi masih kuat di bawah," ujar Martin.

Di samping pertumbuhan ekonomi yang dinilai masih belum dengan kepastian, Ketua DPP Partai NasDem itu menegaskan opini penyebab tutupnya sejumlah ritel seperti Matahari dan Giant, masih harus didalami data penyebabnya apakah karena tingginya biaya operasional atau penyebab lain.

"Karena kita harus antisipasi bahwa tekanan ekonomi itu masih belum sebaik yang kita optimis kan itu. Untuk itu penyebab tutupnya sejumlah ritel masih harus didalami lagi," pungkasnya. (Des/OL-09)