Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
KOMISI I DPR dipastikan tidak mewacanakan pemanggilan paksa Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Wacana tersebut mengemuka setelah Ketua Umum (Ketum) Gerindra itu tidak hadir dalam rapat kerja (raker) yang dilaksanakan pada Senin (31/5).
"Tidak pernah ada wacana Komisi I memanggil paksa Menteri Pertahanan seperti yang disampaikan dalam wacana Pak Efendi Simbolon (anggota Komisi I) kemarin," kata anggota Komisi I Sugiono saat dihubungi, Rabu (2/6).
Ketua Kelompok Fraksi Gerindra di Komisi I itu menyebut dinamika agenda masing-masing pihak cukup tinggi. Baik itu DPR maupun Menhan Prabowo.
Baca juga: Sukamta Ingin Menhan Prabowo Jelaskan Pembelian Alutsista
Dia menyampaikan kepadatan agenda DPR terlihat dari agenda paripurna pada Senin (31/5). Undangan rapat disampaikan pada Minggu (30/5)
"Jadi ya kita saling menyesuaikan. Kebetulan Pak Menhan juga ada rapat terbatas di siang harinya. Jadi harus diwakili," ungkap dia.
Namun, dia memastikan Prabowo bakal hadir pada raker bersama Komisi I selanjutnya. Raker rencananya dijadwalkan berlangsung pada 2 Juni 2021.
Lebih jauh, dia menegaskan kemitraan Komisi I dengan para mitra kerja cukup harmonis. Jika pun ada kritik yang disampaikan sejumlah anggota hanya sebatas pendapat pribadi, bukan Komisi I secara keseluruhan.
"Tidak ada itu paksa memaksa. Pandangan Pak Effendi itu, saya kira, tidak mewakili pandangan Komisi I pada umumnya," ujar dia.
Sebelumnya, Anggota Komisi I Effendi Simbolon kesal karena Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto tidak menghadiri rapat kerja. Keduanya tengah menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo.
"Saya heran juga alasan rapat terbataslah. Memangnya Presiden tidak bisa dibilangin, 'Pak izin, kami ada rapat di DPR, Pak'," ujar Effendi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5). (OL-1)
PRESIDEN Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu langsung dengan Presiden Vladimir Putin.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang menyelesaikan sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut)
Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengaku kasihan dengan Presiden Prabowo Subianto yang kerap turun tangan selesaikan polemik para menterinya
KEPUTUSAN Presiden Prabowo Subianto memutuskan polemik sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumut diapresiasi. Akhirnya, pulau itu diputuskan resmi masuk menjadi wilayah Provinsi Aceh.
Seskab mengungkap detik-detik Presiden Prabowo Subianto memutuskan empat pulau yang sebelumnya masuk ke wilayah Provinsi Sumatera Utara, kembali menjadi bagian dari Provinsi Aceh.
Jusuf Kalla (JK) menilai polemik status empat pulau di Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Aceh
Program berskala besar yang diluncurkan untuk merenovasi rumah sakit itu merupakan bagian dari Program Peningkatan Layanan Kesehatan Kementerian Pertahanan
Dia melanjutkan nantinya bantuan tersebut akan dikirim dari Lanud Halim Perdanakusuma ke Lanud Sultan Iskandar Muda Aceh.
Deddy Corbuzier kini tengah menjadi perbincangan karena memberikan keterangan soal penggerudukan rapat pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont Jakarta.
SEKRETARIS Kabinet Teddy Indra Wijaya naik pangkat dari Mayor menjadi Letnan Kolonel (Letkol) oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Frega menjelaskan, status Stafsus Menhan setara dengan jabatan eselon 1b di Kemhan. Oleh karena itu, pihaknya menjamin bahwa Deddy tak akan digaji untuk dua jabatan.
Berdasarkan hasil rapat dengan DPR RI, Kamis (13/2), Kemhan mendapat pemotongan efisiensi anggaran sebesar 16% atau sekitar kurang lebih Rp26 triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved