Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
KOMISI I DPR dipastikan tidak mewacanakan pemanggilan paksa Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Wacana tersebut mengemuka setelah Ketua Umum (Ketum) Gerindra itu tidak hadir dalam rapat kerja (raker) yang dilaksanakan pada Senin (31/5).
"Tidak pernah ada wacana Komisi I memanggil paksa Menteri Pertahanan seperti yang disampaikan dalam wacana Pak Efendi Simbolon (anggota Komisi I) kemarin," kata anggota Komisi I Sugiono saat dihubungi, Rabu (2/6).
Ketua Kelompok Fraksi Gerindra di Komisi I itu menyebut dinamika agenda masing-masing pihak cukup tinggi. Baik itu DPR maupun Menhan Prabowo.
Baca juga: Sukamta Ingin Menhan Prabowo Jelaskan Pembelian Alutsista
Dia menyampaikan kepadatan agenda DPR terlihat dari agenda paripurna pada Senin (31/5). Undangan rapat disampaikan pada Minggu (30/5)
"Jadi ya kita saling menyesuaikan. Kebetulan Pak Menhan juga ada rapat terbatas di siang harinya. Jadi harus diwakili," ungkap dia.
Namun, dia memastikan Prabowo bakal hadir pada raker bersama Komisi I selanjutnya. Raker rencananya dijadwalkan berlangsung pada 2 Juni 2021.
Lebih jauh, dia menegaskan kemitraan Komisi I dengan para mitra kerja cukup harmonis. Jika pun ada kritik yang disampaikan sejumlah anggota hanya sebatas pendapat pribadi, bukan Komisi I secara keseluruhan.
"Tidak ada itu paksa memaksa. Pandangan Pak Effendi itu, saya kira, tidak mewakili pandangan Komisi I pada umumnya," ujar dia.
Sebelumnya, Anggota Komisi I Effendi Simbolon kesal karena Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto tidak menghadiri rapat kerja. Keduanya tengah menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo.
"Saya heran juga alasan rapat terbataslah. Memangnya Presiden tidak bisa dibilangin, 'Pak izin, kami ada rapat di DPR, Pak'," ujar Effendi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5). (OL-1)
Presiden Prabowo Subianto mencatat sejarah sebagai Presiden pertama yang membacakan teks Proklamasi pada upacara 17 Agustus
Dia pun menegaskan DPD selaku pengawas dan pengawal akan mendukung implementasi Astacita sebagai peta pemerataan hingga ke level daerah.
Dengan pembaruan pendidikan, tokoh terdidik seperti Soekarno dan Sutan Sjahrir lahir dan menjadi pelita bagi masyarakatnya.
Management politik pemerintahan Prabowo dinilai mendahulukan mensejahterakan pejabat dan mengesampingkan kesejahteraan rakyat
Lodewijk menjelaskan pemerintah sangat berkomitmen untuk memberantas praktik tambang ilegal, terutama yang mempunyai beking oknum pejabat.
Hasto menyampaikan pernyataan tersebut ketika ditanya jurnalis mengenai adanya pertemuan Megawati dengan Prabowo setelah pemberian amnesti.
Presiden menekankan kekuatan pertahanan tidak hanya menjadi simbol kedaulatan, tetapi juga kunci untuk melindungi kekayaan alam bangsa.
Program berskala besar yang diluncurkan untuk merenovasi rumah sakit itu merupakan bagian dari Program Peningkatan Layanan Kesehatan Kementerian Pertahanan
Dia melanjutkan nantinya bantuan tersebut akan dikirim dari Lanud Halim Perdanakusuma ke Lanud Sultan Iskandar Muda Aceh.
Deddy Corbuzier kini tengah menjadi perbincangan karena memberikan keterangan soal penggerudukan rapat pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont Jakarta.
SEKRETARIS Kabinet Teddy Indra Wijaya naik pangkat dari Mayor menjadi Letnan Kolonel (Letkol) oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Frega menjelaskan, status Stafsus Menhan setara dengan jabatan eselon 1b di Kemhan. Oleh karena itu, pihaknya menjamin bahwa Deddy tak akan digaji untuk dua jabatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved