Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI I DPR dipastikan tidak mewacanakan pemanggilan paksa Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Wacana tersebut mengemuka setelah Ketua Umum (Ketum) Gerindra itu tidak hadir dalam rapat kerja (raker) yang dilaksanakan pada Senin (31/5).
"Tidak pernah ada wacana Komisi I memanggil paksa Menteri Pertahanan seperti yang disampaikan dalam wacana Pak Efendi Simbolon (anggota Komisi I) kemarin," kata anggota Komisi I Sugiono saat dihubungi, Rabu (2/6).
Ketua Kelompok Fraksi Gerindra di Komisi I itu menyebut dinamika agenda masing-masing pihak cukup tinggi. Baik itu DPR maupun Menhan Prabowo.
Baca juga: Sukamta Ingin Menhan Prabowo Jelaskan Pembelian Alutsista
Dia menyampaikan kepadatan agenda DPR terlihat dari agenda paripurna pada Senin (31/5). Undangan rapat disampaikan pada Minggu (30/5)
"Jadi ya kita saling menyesuaikan. Kebetulan Pak Menhan juga ada rapat terbatas di siang harinya. Jadi harus diwakili," ungkap dia.
Namun, dia memastikan Prabowo bakal hadir pada raker bersama Komisi I selanjutnya. Raker rencananya dijadwalkan berlangsung pada 2 Juni 2021.
Lebih jauh, dia menegaskan kemitraan Komisi I dengan para mitra kerja cukup harmonis. Jika pun ada kritik yang disampaikan sejumlah anggota hanya sebatas pendapat pribadi, bukan Komisi I secara keseluruhan.
"Tidak ada itu paksa memaksa. Pandangan Pak Effendi itu, saya kira, tidak mewakili pandangan Komisi I pada umumnya," ujar dia.
Sebelumnya, Anggota Komisi I Effendi Simbolon kesal karena Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto tidak menghadiri rapat kerja. Keduanya tengah menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo.
"Saya heran juga alasan rapat terbataslah. Memangnya Presiden tidak bisa dibilangin, 'Pak izin, kami ada rapat di DPR, Pak'," ujar Effendi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5). (OL-1)
Presiden Prabowo Subianto dan Raja Charles III menunjukkan sisi hangat diplomasi internasional saat berdiskusi soal konservasi lingkungan sambil menikmati secangkir teh hangat
Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Selain menyediakan sumur bor untuk kebutuhan harian, pemerintah juga memasang mesin penjernih air berteknologi RO.
Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemwnhan) bergerak cepat menangani krisis air bersih di lokasi bencana Sumatra Utara.
Empat Unit Kendaraan Operasional Diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Guna Percepatan Bantuan di Wilayah Terdampak Bencana.
Mabes TNI menyerahkan sepenuhnya keputusan pembelian jet tempur J-10 buatan China kepada Kementerian Pertahanan.
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan RI) memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kejuaraan lomba baris-berbaris bertajuk Bela Negara Cup.
Presiden menekankan kekuatan pertahanan tidak hanya menjadi simbol kedaulatan, tetapi juga kunci untuk melindungi kekayaan alam bangsa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved