Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI I DPR dipastikan tidak mewacanakan pemanggilan paksa Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Wacana tersebut mengemuka setelah Ketua Umum (Ketum) Gerindra itu tidak hadir dalam rapat kerja (raker) yang dilaksanakan pada Senin (31/5).
"Tidak pernah ada wacana Komisi I memanggil paksa Menteri Pertahanan seperti yang disampaikan dalam wacana Pak Efendi Simbolon (anggota Komisi I) kemarin," kata anggota Komisi I Sugiono saat dihubungi, Rabu (2/6).
Ketua Kelompok Fraksi Gerindra di Komisi I itu menyebut dinamika agenda masing-masing pihak cukup tinggi. Baik itu DPR maupun Menhan Prabowo.
Baca juga: Sukamta Ingin Menhan Prabowo Jelaskan Pembelian Alutsista
Dia menyampaikan kepadatan agenda DPR terlihat dari agenda paripurna pada Senin (31/5). Undangan rapat disampaikan pada Minggu (30/5)
"Jadi ya kita saling menyesuaikan. Kebetulan Pak Menhan juga ada rapat terbatas di siang harinya. Jadi harus diwakili," ungkap dia.
Namun, dia memastikan Prabowo bakal hadir pada raker bersama Komisi I selanjutnya. Raker rencananya dijadwalkan berlangsung pada 2 Juni 2021.
Lebih jauh, dia menegaskan kemitraan Komisi I dengan para mitra kerja cukup harmonis. Jika pun ada kritik yang disampaikan sejumlah anggota hanya sebatas pendapat pribadi, bukan Komisi I secara keseluruhan.
"Tidak ada itu paksa memaksa. Pandangan Pak Effendi itu, saya kira, tidak mewakili pandangan Komisi I pada umumnya," ujar dia.
Sebelumnya, Anggota Komisi I Effendi Simbolon kesal karena Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto tidak menghadiri rapat kerja. Keduanya tengah menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo.
"Saya heran juga alasan rapat terbataslah. Memangnya Presiden tidak bisa dibilangin, 'Pak izin, kami ada rapat di DPR, Pak'," ujar Effendi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5). (OL-1)
Presiden Prabowo Subianto menyoroti dugaan kelompok politik yang memanfaatkan bencana untuk membangun ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah melakukan pengetatan belanja negara hingga Rp308 triliun pada tahun pertama masa pemerintahannya
Preaiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 1.000 desa nelayan rampung hingga akhir 2026.
Hingga saat ini program MBG telah menjangkau sedikitnya 60.200.000 penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Prabowo perintahkan KSP Qodari kumpulkan video ramalan gagal MBG. Program Makan Bergizi Gratis kini capai 60,2 juta penerima, target 82,9 juta di 2026.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
Selain menyediakan sumur bor untuk kebutuhan harian, pemerintah juga memasang mesin penjernih air berteknologi RO.
Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemwnhan) bergerak cepat menangani krisis air bersih di lokasi bencana Sumatra Utara.
Empat Unit Kendaraan Operasional Diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Guna Percepatan Bantuan di Wilayah Terdampak Bencana.
Mabes TNI menyerahkan sepenuhnya keputusan pembelian jet tempur J-10 buatan China kepada Kementerian Pertahanan.
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan RI) memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kejuaraan lomba baris-berbaris bertajuk Bela Negara Cup.
Presiden menekankan kekuatan pertahanan tidak hanya menjadi simbol kedaulatan, tetapi juga kunci untuk melindungi kekayaan alam bangsa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved