Pemerintah Perlu Upayakan Satu Desa Satu Penyuluh Pertanian

ANGGOTA Komisi IV DPR Renny Astuti mendorong pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memperhatikan sebaran penyuluh pertanian. Berdasarkan aspirasi yang diserap di dapilnya, banyak penyuluh pertanian yang kesulitan untuk menjangkau desa-desa yang menjadi wilayah kerja penyuluh pertanian lapangan (PPL).

Untuk itu, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BP2SDMP) perlu mengupayakan satu penyuluh tiap desa.

"Masih ada penyuluh yang seorang diri harus meng-cover 3 sampai 5 desa. Ke depan, kami berharap sekali, mudah-mudahan nanti satu penyuluh bisa meng-cover hanya satu desa saja. Karena kalau satu penyuluh harus meng-cover beberapa desa, ini kan ada desa-desa tertentu yang tidak bisa dijangkau sama sekali. Apalagi di dapil kami itu sangat ekstrim. Ada desa yang hanya bisa dilalui lewat jalur air saja, tidak mungkin mereka mengcover itu," kata Renny dalam rapat dengar pendapat bersama jajaran Kementerian Pertanian di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (25/5).

Meski begitu, politikus Fraksi Gerinda tersebut mengapresiasi upaya pemerintah untuk memberikan bimbingan teknis bagi penyuluh pertanian di sejumlah daerah. Berdasarkan bahan yang dipaparkan BP2SDMP, diketahui bahwa fokus kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM 2022, salah satu target ialah petani yang dapat menerapkan teknologi sekitar 80%. Untuk itu, pihaknya mendukung agar pelatihan-pelatihan terkait dapat terus berlanjut.

"Karena ini amanah, ada ucapan terima kasih dari para penyuluh yang telah menjadi peserta didik di bimtek (bimbingan teknis, red) yang sudah dilakukan kemarin. Ternyata dari hasil pertemuan kami dengan para penyuluh, sebelumnya sudah hampir 2 tahun tidak pernah ada bimtek, sehingga bimtek yang dilakukan sangat diharapkan dari mereka," imbuh Legislator daerah pemilihan Sumatera Selatan I tersebut.

Rapat dengar pendapat yang membahas ABT 2021 dan RKA K/L Tahun Anggaran 2022 tersebut dihadiri oleh jajaran Kementerian Pertanian diantaranya Sekretariat Jenderal, Dirjen Perkebunan, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, dan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan.

Terkait anggaran yang diajukan, Fraksi Gerindra meminta semua jajaran Kementerian Pertanian untuk senantiasa menyelenggarakan perencanaan anggaran, baik ABT 2021 dan RKA K/L TA 2022, yang berpihak dan melindungi kesejahteraan petani, serta terpenuhinya pangan dari produksi dalam negeri. Kesejahteraan petani harus menjadi perhatian pemerintah dan hal itu menjadi tolak ukur keberhasilan seluruh kegiatan yang dilakukan.

"Kami menyayangkan penurunan NTP dan NTUP pada bulan April dan terus menurunya NTP & NTP sektor Tanaman Pangan dari mulai awal tahun 2021,  sekali lagi kami minta ini menjadi perhatian serius dari Kementan. Selain itu, kami kembali mengusulkan agar harga dikembalikan menjadi harga dasar gabah (HGD) seperti tahun 1969 hingga 2000 karena memberi jaminan  keuntungan bagi petani minimal 30 persen, tidak lagi memakai HPP," ungkapnya.

Hingga saat ini konversi lahan sawah menjadi non sawah dinilai masih cukup tinggi, sementara upaya cetak sawah baru cenderung berjalan lamban. Selain itu  adanya perubahan iklim dan tata kelola air irigasi yang kurang optimal. Hal ini berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional. Mengingat peningkatan anggaran di tahun 2021 cukup besar, Renny meminta agar anggaran tersebut betul-betul bisa digunakan secara optimal bagi peningkatan sektor ketahanan pangan.

"Badan Litbang Pertanian tadi dalam paparan disampaikan ada penambahan anggaran di ABT sebesar Rp9 miliar. Fraksi Partai Gerindra meminta agar Balitbangtan lebih serius melakukan riset untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian yang ada, serta mengembangkan inovasi teknologi budidaya sehingga produksi hasil pertanian bisa lebih tinggi," pungkasnya. 

Renny berharap di tahun 2021 ini pemerintah melalui Kementerian Pertanian bisa terus meningkatkan kesejahteraan petani dan tersedianya pangan yang bergizi dengan harga yang terjangkau dan mudah diakses bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketahanan pangan juga menjadi penting mengingat masih belum finalnya rencana induk (masterplan) food estate untuk mendukung capaian target RPJMN 2020-2024 yang disusun oleh Bappenas. (RO/OL-09)