Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan masalah pencalonan presiden dan wakil presiden 2024 merupakan kewenangan Ketua Umum Partai Megawati Soekarnoputri. Isu perihal kandidat calon presiden (capres), mengemuka setelah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak diundang dalam acara PDI Perjuangan di wilayahnya yang dihadiri oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani, beberapa waktu lalu.
"Terkait 2024, mengingat Kongres V Partai telah memberikan kewenangan pada Ketua Umum Partai, berupa hak prerogatif untuk menetapkan Capres dan Cawapres pada Pemilu 2024 maka pilihan terbaik Partai saat ini bagi seluruh kader partai pada seluruh jajaran tiga pilar partai adalah melakukan konsolidasi Partai secara menyeluruh," ujar Hasto melalui keterangan tertulisnya, Senin (24/5) malam.
Ia meminta para kader menguatkan konsolidasi partai menyangkut aspek ideologi, politik, program, kader, dan sumber daya. Adapun konsentrasi utama p artai saat ini, ujar Hasto, membantu Presiden Joko Widodo dalam mengatasi pandemi Covid-19 dengan berbagai variannya.
“Banyak yang under estimate terkait dampak pandemi. Bahkan ada yang menganggap remeh. Laporan struktur Partai dari akar rumput menyimpulkan bahwa dampak pandemi terhadap kehidupan perekonomian sangat nyata. Perhatian seluruh pihak untuk mengatasi dampak perekonomian ini sangat penting dan menjadi prioritas utama.”
Baca Juga: Pengamat: Ganjar akan Kehilangan Tiket dari PDIP di Bursa Pilpres
Ia mengatakan para kader wajib melakukan konsolidasi tiga pilar secara lebih terstruktur, sistematis dan masif. “Struktural Partai, kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan legislatif bersama-sama berjuang dalam spirit gotong royong untuk rakyat. Semua wajib pro aktif sebagai kader Partai," tegasnya.
Selain itu, PDI Perjuangan, imbuh dia, mengajak kader rapatkan barisan karena ia menilai banyak pihak yang sudah melakukan "dansa politik" untuk 2024. Sehingga ia tidak ingin ada pihak di luar partai yang berusaha memecah-belah.
"Jangan beri peluang siapapun dari luar partai untuk memecah belah kekuatan partai kita," ucapnya.
Menanggapi tidak hadirnya Ganjar pada acara PDI Perjuangan di Jawa Tengah, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah sekaligus Ketua Tim Pemenangan PDI Perjuangan Bambang Wuryanto menyampaikan "Tidak diundang! (Ganjar) wis kemajon (kelewatan). Yen kowe pinter, ojo keminter (Kalau kamu pintar, jangan kepintaran)," ucapnya.
Seperti diberitakan tidak diundangnya Ganjar Pranowo pada acara PDI Perjuangan disebut terkait erat dengan isu pencalonan presiden 2024. Ganjar, selama ini masuk dalam bursa calon yang dianggap berpeluanvg berdasarkan hasil survei. Selain Ganjar, putri Megawati, Puan Maharani juga sempat digadang-gadang berpeluang diusung oleh partai pada 2024. (OL-13)
Baca Juga: Enggan Tanggapi Pencapresan, Ganjar Pilih Urusi Covid-19
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Risma menuturkan, para sopir ambulans kerap bekerja tanpa hari libur, bahkan tetap mengantar pasien pada hari Minggu maupun dini hari.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved