Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
SEJUMLAH pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mempersoalkan surat keputusan (SK) terkait tes wawasan kebangsaan (TWK). Setelah sebelumnya melaporkan persoalan itu ke Dewan Pengawas KPK, kini 75 pegawai yang tak lolos TWK mengadukan indikasi maladministrasi ke Ombudsman RI.
"Kajian kita ada banyak sekali maladministrasi yang sudah dilakukan KPK, baik penerbitan SK, prosesnya, dan dari sisi wawancara (TWK). Ada enam indikasi yang kita sampaikan bahwa pimpinan KPK telah melakukan maladministrasi," ujar Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko, yang mewakili 75 pegawai, di kantor Ombudsman RI, Rabu (19/5).
Kepala Bagian Perancangan dan Produk Hukum KPK Rasamala Aritonang yang juga bagian dari 75 pegawai, meminta pimpinan lembaga antirasuah segera menindaklanjuti pernyataan Presiden Jokowi terkait penyelesaian polemik TWK. Para pegawai pun meminta pimpinan mencabut SK penonaktifan status mereka.
Baca juga: Dilaporkan ke Dewas Terkait TWK, Ini Kata Pimpinan KPK
Menurut Rasamala, sikap Presiden tegas menyatakan proses alih status menjadi ASN jangan sampai merugikan pegawai. Hal itu juga ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Para pegawai yang kini nonaktif berharap pencabutan SK tak berlarut-larut, agar mereka bisa kembali bekerja.
"Kami sudah menyampaikan surat keberatan ke pimpinan agar SK penonaktifan atau penyerahan tanggung jawab itu segera dicabut. Itu untuk membuktikan komitmen dan konsistensi terhadap pemberantasan korupsi yang sudah digariskan Presiden," imbuh Rasamala.
Baca juga: Akademisi UGM: Solusi BKN Bagi yang Tak Lulus TWK Sudah Pas
Ketua Ombudsman RI M Najih mengatakan pihaknya akan memeriksanya laporan tersebut. Ombudsman siap mendalami laporan 75 pegawai KPK sesuai kewenangan. Selain itu, Ombudsman berharap penyelesaian polemik TWK bisa dilakukan secara baik.
"Yang penting bagaimana proses ini bisa diselesaikan dengan baik. Kita harapkan masalah ini bisa diselesaikan dengan tidak gaduh. Sehingga semua pihak mendapatkan solusi dalam rangka meningkatkan pemberantasan korupsi," tutur Najih.
Sebelumnya, para pegawai yang tak lolos TWK juga melaporkan dugaan etik ke Dewan Pengawas. Pegawai menuding lima pimpinan KPK melanggar tiga hal. Termasuk, pimpinan dianggap tidak jujur terkait proses TWK.(OL-11)
Kepala Ombudsman Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari, mengatakan bahwa secara umum pelaksanaan SPMB berjalan lancar.
Dengan masih adanya praktik penyiksaan dalam proses-proses penyelidikan maupun penyidikan, maka itu tidak akan memecahkan suatu perkara
Rumah sakit seharusnya menempatkan aspek kemanusiaan di atas pertimbangan administratif, terlebih bagi pasien yang berasal dari keluarga tidak mampu.
BADAN Gizi Nasional (BGN) meminta Ombudsman RI lebih ketat dalam pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setiap harinya perihal anggaran maupun kualitas pangan.
BANYAKNYA persoalan dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut banyak pihak disebabkan belum adanya kebijakan yang memadai.
SEORANG pria berinisial YKB, 36, ditemukan tewas diduga bunuh diri dengan gantung diri di ruangan driver gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan.
SEBANYAK empat mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendaftar calon pimpinan (capim) Lembaga Antikorupsi untuk periode 2024-2029.
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan berencana menggandeng mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
"Hal ini kembali menegaskan bahwa pengelolaan data dan informasi terkait pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN telah sesuai mekanisme, prosedur, dan ketentuan yang berlaku."
"Berbagai dialektika dan diskursus ini, kami menyakini sebagai langkah penguatan pemberantasan korupsi demi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,"
Gugatan Ita terdaftar dengan nomor perkara: 46/G/TF/2022/PTUN.JKT. Sementara itu, gugatan Hotman terdaftar dengan nomor perkara: 47/G/TF/2022/PTUN.JKT.
Bagi Yudi, pelantikan 44 eks pegawai KPK bertepatan dengan Hari Antikorupsi menjadi momentum untuk memberikan bakti terbaik kepada bangsa dan negara dalam hal pemberantasan korupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved