KONFLIK Palestina-Israel yang kembali memanas lantaran provokasi Israel melalui penggusuran paksa warga Palestina yang bermukim di Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur jelang Idulfitri 1442 Hijriah lalu menimbulkan duka yang mendalam utamanya bagi umat muslim di seluruh dunia. Ratusan warga Palestina menjadi korban.
Oleh sebab itu, dalam pernyataan yang diterima pada Minggu (16/5), Pimpinan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mendukung sikap pemerintah Indonesia dengan mengutuk pengusiran warga Palestina di Yerusalem Timur dan menilai itu sebagai tindakan yang tidak dapat dibiarkan,
Pimpinan BKSAP DPR mendesak Dewan Keamanan Persatuan Bangsa Bangsa (DK PBB) untuk mengambil langkah nyata terhadap pelanggaran yang terus berulang yang dilakukan Israel, termasuk dengan memberikan sanksi internasional.
Lebih lanjut Pimpinan BKSAP DPR RI menyerukan kepada PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) agar membentuk badan khusus rehabilitasi dan recovery Gaza dan Tepi Barat yang dibombardir Israel, serta mendesak agenda kemerdekaan bangsa Palestina harus segera dibicarakan di meja diplomasi internasional sesegera mungkin secara adil, terbuka, dan menjunjung tinggi nilai kesetaraan dan kemanusiaan juga secara konsisten berjuang bersama Palestina hingga misi Palestina Merdeka terwujud.
Selain itu, BKSAP DPR RI juga mengapresiasi dan mendukung penuh pertemuan darurat yang akan digelar DK PBB dan OKI pada Minggu (16/5) serta sangat mengharapkan pertemuan tersebut dapat menghasilkan keputusan konkrit terutama untuk menyelamatkan nyawa warga Palestina dan menghidupkan kembali proses negoisasi.
BKSAP DPR RI menilai, kegagalan DK PBB dalam mengambil tindakan tegas terhadap Israel dapat menggerus kredibiltas institusi global antar pemerintah tersebut. Terkait hal itu, terdapat urgensi mendesak untuk memperkuat peran PBB termasuk agar PBB lebih demokratis dan independen serta berwibawa.
Situasi mencemaskan terkini terkait konflik Palestina-Israel adalah momentum bagi PBB untuk menegakkan hukum-hukum internasional terkait konflik tersebut antara lain Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 242 tahun 1967 yang meminta Israel menarik pasukan militernya dari kawasan yang telah diduduki sejak perang 1967.
Resolusi DK PBB Nomor 298 tahun 1971 yang menyatakan bahwa semua upaya yang diambil Israel untuk mengubah status Yerusalem termasuk penyitaan lahan adalah ilegal, dan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 181 tahun 1947 yang menetapkan Yerusalem sebagai wilayah yang berada di bawah kewenangan internasional dan diberikan status hukum dan politik yang terpisah. (RO/OL-09)
