Jumat 07 Mei 2021, 20:14 WIB

KKB Papua Jadi Teroris, Kekerasan Diharap Tak Meningkat

Selamat Saragih | Politik dan Hukum
KKB Papua Jadi Teroris, Kekerasan Diharap Tak Meningkat

dok.mi
Pengamat ekonomi politik, Arya Wishnuardi.

 

PEMERINTAH menetapkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua sebagai kelompok teroris. Pengamat ekonomi politik, Arya Wishnuardi berharap penyematan label teroris menurunkan eskalasi kekerasan, bukan malah sebaliknya.

"Pasca penetapan KKB sebagai teroris menurut saya tantangannya sangat banyak, apakah penetapan ini kemudian akan menurunkan eskalasi kekerasan yang terjadi di Papua," ujar Arya, Jumat (7/5/2021).

Jika eskalasi kekerasan meningkat, menurutnya otomatis akan mengganggu pembangunan yang sudah dan akan dilakukan di wilayah itu. Misalnya program pemerintah yang hendak menjadikan Papua sebagai salah satu lumbung pangan.

"Kalau eskalasi kekerasan meningkat tentu sektor ekonominya yang sedang coba dibangun pemerintah di sana akan sangat terganggu, pemerintah berusaha agar di Papua ini bisa menjadi lumbung pangan," tuturnya.

"Lalu pendekatan penyelesaian konflik menggunakan kekerasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak akan membuat proses mencari solusinya akan menjadi lebih panjang," imbuh Arya.

Kekerasan yang meningkat, dinilai bukan hanya merugikan pihak aparat keamanan maupun KKB. Tapi juga masyarakat sipil yang turut jadi korban.

"Kita sebagai bangsa Indonesia sangat berharap Papua tetap berada dalam bingkai NKRI, namun juga dalam bingkai yang mengedepankan damai, mengedepankan kepentingan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua," paparnya.

Pemerintah sendiri dinilai tergesa-gesa menetapkan KKB sebagai teroris. Jalur dialog yang intensif, semestinya masih bisa dilakukan guna menyelesaikan persoalan kekerasan di Papua.

Sudut pandang yang digunakan, kata Arya juga harus menggunakan 'kacamata' masyarakat Papua.

"Pemerintah menurut saya mengambil langkah yang agak terlalu terburu-buru. Seharusnya bisa dicarikan solusi melalui dialog yang lebih intensif," kata dia.

"Di Papua sendiri kita harus melihat permasalahan dari sudut pandang sosiologi dan antropologi yang lebih komprehensif, jangan sampai melihat permasalahan yang ada di sana berdasarkan sudut pandang orang-orang yang ada di luar Papua," sambung Arya. (OL-13)

Baca Juga: Penetapan KKB Teroris Dinilai Bukan Akhir Persoalan

Baca Juga

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

BKN Ungkap Alasan Hasil TWK Cuma Bisa Dibuka dengan Putusan Pengadilan

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Rabu 23 Juni 2021, 06:46 WIB
Pembukaan informasi itu hanya bisa dilakukan oleh perintah pengadilan. Jika tidak ada perintah pengadilan, Dinas Psikologi AD dan BNPT akan...
Dok. DPR Papua

DPR Papua Sambangi Fraksi-fraksi di DPR RI Soal Revisi Otsus

👤Thomas Harming Suwarta 🕔Selasa 22 Juni 2021, 23:45 WIB
Menurut Boy, selama ini banyak opini yang berkembang baik dari pemerintah maupun DPR RI melalui Pansus terkait Revisi UU Otsus yang hanya...
Dok Komnas HAM

Komnas HAM akan Panggil BIN dan BNPT soal Polemik TWK

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 22 Juni 2021, 22:57 WIB
Anam mengatakan Komnas HAM sudah melayangkan surat undangan permintaan keterangan untuk Badan Intelijen Strategis TNI, BNPT, dan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Kereta Api Makassar-Parepare Membangun Ekonomi dan Peradaban

Belanda pernah membuat jalur kereta api Makassar-Takalar, namun sejak Jepang berkuasa jalur itu dibongkar. Dan baru era sekarang, Sulawesi Selatan kembali memiliki jalur  kereta api

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya