Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
ELEKTABILITAS Partai Demokrat menujukkan peningkatan pasca konflik Konfrensi Luar Biasa (KLB) kepengurusan partai.
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan, Penelitian, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) pada 8 hingga 15 April, Elektabilitas Partai Demokrat berada di posisi kedua di bawah PDIP.
Dalam survei yang melibatkan 1.200 responden di 34 provinsi tersebut, elektabilitas Partai Demokrat mencapai angka 11,2%. Sementara PDIP menduduki posisi puncak sebesar 24 persen. Diikuti partai lain seperti Gerindra 9 persen dan Golkar 7,4%.
Mengenai elektabilitas para tokoh calon presiden (capres), elektabilitas tertinggi ditempai oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan 16,4%. Disusul oleh Gubernur DKI Anies Baswedan dengan 12,8%, lalu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan 9,6%.
Menariknya, Ketua Umum Demokrat AHY menjadi satu-satunya tokoh non-pejabat publik yang masuk dalam lima besar tokoh nasional dengan elektabilitas tertinggi dengan 8,8%.
Mengiktui selanjtunya dibawah AHY adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan 7,5% serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, yang juga Waketum Gerindra, dengan 6,2%.
Saat popularitas Ketua-ketua Umum partai politik di Senayan dibandingkan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berada di urutan pertama dengan 27,6%.
Diikuti oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno Putri 23,3%. Posisi ketiga AHY dengan 21,5%. Diikuti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar 6,8% dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto 6,1%.
Survei mengungkapkan alasan responden memilih parpol tertentu didorong oleh kebiasaan memilih partai tersebut 19,8%. Visi-misi dan program partai 9,2%, peduli pada rakyat kecil 8,3%.
Sedangkan untuk alasan memilih tokoh sebagai calon presiden, survei mengungkapkan faktor berani berada pada urutan pertama 9,7%. Diikuti pengalaman 9,3%, merakyat 7,9%, cerdas dan memberi solusi 7,5%, serta berwibawa 6,1%.
Saat ditanya karakteristik politisi yang dianggap merakyat di mata pemilih, yang paling dominan adalah membela hak-hak rakyat di parlemen 34,9%, sering melakukan dialog dengan masyarakat 26,6%, dan sering berkumpul bersama masyarakat 21,7%.
Berikut hasil lengkap survei LP3ES yang dirilis Rabu (6/5) kemarin yaitu PDIP: 24,0 %, Partai Demokrat: 11,3%, Partai Gerindra: 9,0%, Partai Golkar 7,4%, PKS: 5,6%, Partai NasDem: 2,8%, PKB: 2,4%, PAN: 2,2%, PPP: 1,0%, Partai Berkarya: 0,3%, PKPI: 0,2%, PBB 0,2%, Partai Perindo: 0,2%, Partai Hanura: 0,2%, dan lainnya:2,7%.
Sementara Tidak Tahu atau tidak menjawab: 30,4%. (Uta/OL-09)
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Pria yang akrab disapa Romy tersebut mengatakan bahwa PPP masih menunggu hasil muktamar partai yang rencananya digelar pada September mendatang.
Wakil Ketua Partai NasDem, Saan Mustopa mengatakan pihaknya tidak akan terburu-buru dalam mendeklariskan pencalonan Prabowo sebagai capres di pemilu selanjutnya.
Ray Rangkuti menilai keputusan Partai Gerindra dalam mengusung kembali Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden 2029 terlalu cepat.
Indonesia yang memiliki keragaman etnis dan budaya, rentan terhadap perpecahan jika tidak dikelola dengan baik.
Cak Imin enggan menanggapi lebih jauh ihwal kemungkinan memajukan dirinya. Ia menilai pesta demokrasi 2029 masih lama.
Titi Anggraini mengatakan partai politik seharusnya patuh pada konstitusi. Hal itu ia sampaikan terkait putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatkan bahwa proses pemilihan berlangsung khidmat. Proses itu juga dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
Perbaikan pengelolaan partai lebih penting dilakukan ketimbang membahas kewenangan partai
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved